Ini Permintaan Perkumpulan Honorer K2 Indonesia Kepada Pemerintah, Ada 3 Permintaan
Tolak Tapera, Honorer dan PPPK Minta 3 Ini saja Kepada Pemerintah (Foto Ist).--
HARIANMUBA.BACAKORAN.CO - Honorer dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) terus menolak tabungan perumahan (tapera). Tapera dinilai hanya menambah beban dan bukan kebutuhan utama.
"Kami menolak tapera. Itu kebijakan yang bikin semua honorer dan PPPK susah," kata Ketua Perkumpulan Honorer K2 Indonesia (PHK2I) Kabupaten Bondowoso Jufri kepada JPNN.com, Sabtu 22 Juni 2024.
Jufri yang juga ketua Ikatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (IP3K) ini menambahkan ada tiga hal yang diminta honorer dan PPPK kepada pemerintah, yaitu:
1. Samakan hak-hak PPPK dengan PNS, salah satunya mendapatkan pensiunan.
BACA JUGA:Thariq Halilintar dan Aaliyah Massaid Gelar Acara Tunangan
2. Berikan PPPK kenaikan gaji berkala (KGB) dan tambahan penghasilan (tamsil). Itu karena banyak yang belum terealisasi.
3. Bagi honorer khususnya honorer K2, guru tidak tetap (GTT), pegawai tidak tetap (PTT) seperti penjaga sekolah dan tata usaha (TU) prioritaskan diangkat sebagai ASN PPPK sesuai masa kerja serta usia.
Jufri mempertanyakan langkah pemerintah yang doyan membuat berbagai aturan baru, tetapi ujungnya malah menambah masalah.
"Mau mengangkat honorer menjadi ASN enggan, eh malah ditambah beban dengan tapera," cetusnya.
BACA JUGA:Hati-hati! Konsumsi Kopi Berlebihan Bisa Berakibat Buruk, Simak Batas Amannya
BACA JUGA:Sandiaga Uno Berikan Penghargaan kepada Pj Gubernur Sumsel Atas Kemajuan Pariwisata
Dia heran apakah pemerintah pura-pura tidak tahu soal gaji yang diterima honorer selama ini. Sampai saat ini masih banyak honorer digaji antara Rp 100 ribu sampai Rp 250 ribu per bulan.
"Apakah itu bukan menjadi beban nantinya. Seharusnya pemerintah menyejahterakan, bukan malah membunuh secara pelan-pelan," tuturnya.
- Tag
- Share
-
-
