Waduh, Kadis Perikanan Muara Enim Bakal Dilaporkan ke Mendagri

Reporter: Boim |

Editor: Imran |

Senin , 15 Jul 2024 - 20:43

Upaya Perdamaian Gugatan Wanprestasi Gagal (Foto Ist).--

PALEMBANG, HARIANMUBA.BACAKORAN.CO - Sidang gugatan sederhana wanprestasi utang piutang senilai Rp219,2 juta atas nama tergugat Muflih Kadis Perikanan Muara Enim, kembali digelar di ruang sidang Kartika PN Palembang Senin 15 Juli 2024.

Pada agenda sidang kali ini prinsipal dari masing-masing pihak berperkara yakni penggugat atas nama M Yusuf dan tergugat Muflih hadir didampingi oleh tim kuasa hukum masing-masing.

Dalam persidangan, hakim tunggal Kristanto Sahat Sianipar SH MH masih mengupayakan agar keduanya dapat melakukan upaya perdamaian dengan membayarkan sisa utang kepada penggugat M Yusuf.

Didampingi tim kuasa hukumnya, Kadis Perikanan Muflih menyatakan kesanggupannya untuk membayar kan sisa utang kepada tergugat dengan cara dicicil Rp10 juta.

Hanya saja, tergugat M Yusuf melalui tim kuasa hukumnya bersikukuh agar tergugat membayar Rp75 juta terlebih dahulu.

Ditegaskan hakim, tergugat seharusnya membayar terlebih dahulu setidaknya Rp50 hingga Rp60 juta saja karena selisih utang dengan cicilan Rp10 juta tidak relevan.

"Paling saya sanggup Rp20 juta yang mulia, cuma itu yang bisa saya usahakan," terang tergugat Muflih dipersidangan.

Karena tidak menemui kata sepakat antara kedua belah pihak berperkara, sehingga hakim pun akan menggelar sidang putusan gugatan pada Senin pekan depan.

Diwawancarai usai sidang, tim kuasa hukum tergugat Daud Dahlan SH menerangkan perdamaian dengan pihak tergugat telah menemui jalan buntu.

"Kami telah memberikan kesempatan kepada tergugat dengan membayarkan sisa utang sebagaimana yang kami inginkan, namun nyatanya tidak diamini tergugat," kata Daud.

waduh, kadis perikanan muara enim bakal dilaporkan ke mendagri                            palembang, harianmuba.bacakoran.co - sidang gugatan sederhana wanprestasi utang piutang senilai rp219,2 juta atas nama tergugat muflih kadis perikanan muara enim, kembali digelar di ruang sidang kartika pn palembang senin 15 juli 2024.
pada agenda sidang kali ini prinsipal dari masing-masing pihak berperkara yakni penggugat atas nama m yusuf dan tergugat muflih hadir didampingi oleh tim kuasa hukum masing-masing.
dalam persidangan, hakim tunggal kristanto sahat sianipar sh mh masih mengupayakan agar keduanya dapat melakukan upaya perdamaian dengan membayarkan sisa utang kepada penggugat m yusuf.
didampingi tim kuasa hukumnya, kadis perikanan muflih menyatakan kesanggupannya untuk membayar kan sisa utang kepada tergugat dengan cara dicicil rp10 juta.
baca juga:pastikan bahan pokok sembako aman, kapolda sumsel tinjau pabrik beras
baca juga:kunjungi sekolah, wabup ogan ilir tekankan nilai-nilai pancasila 
hanya saja, tergugat m yusuf melalui tim kuasa hukumnya bersikukuh agar tergugat membayar rp75 juta terlebih dahulu.
ditegaskan hakim, tergugat seharusnya membayar terlebih dahulu setidaknya rp50 hingga rp60 juta saja karena selisih utang dengan cicilan rp10 juta tidak relevan.
"paling saya sanggup rp20 juta yang mulia, cuma itu yang bisa saya usahakan," terang tergugat muflih dipersidangan.
karena tidak menemui kata sepakat antara kedua belah pihak berperkara, sehingga hakim pun akan menggelar sidang putusan gugatan pada senin pekan depan.
baca juga:waduh, akses jalan tegal binangun tambah rusak parah, hujan lubang tergenang 
baca juga:mobil angkut tabung gas lpg 3 kg ludes terbakar, mengenai dua mobil lainnya 
diwawancarai usai sidang, tim kuasa hukum tergugat daud dahlan sh menerangkan perdamaian dengan pihak tergugat telah menemui jalan buntu.
"kami telah memberikan kesempatan kepada tergugat dengan membayarkan sisa utang sebagaimana yang kami inginkan, namun nyatanya tidak diamini tergugat," kata daud.
diberitakan sebelumnya, disinyalir tidak ada itikad baik dalam penyelesaian utang piutang senilai ratusan juta rupiah, oknum kepala dinas perikanan kabupaten muara enim bernama muflih digugat ke pengadilan negeri (pn) palembang.
bahkan, saat ini perkara gugatan sederhana terkait cidera janji atau wanprestasi ini telah masuk ke agenda pembuktian perkara yang dipimpin hakim tunggal kristanto sahat sh mh.
baca juga:dua irt di muba dikenakan pidana denda rp 10 miliar, ini kasus menyeretnya 
baca juga:hadirkan 2 pembalap motogp di bali
kuasa hukum pemohon gugatan daud dahlan sh mh dari kantor hukum dr saifuddin zahri sh mh, diwawancarai senin 8 juli 2024 lalu membenarkan adanya gugatan sederhana wanprestasi oleh kliennya m yusuf.
ia menceritakan, awal mula sebelum gugatan wanprestasi ini terjadi ketika pada tahun 2019 lalu kliennya ditawari kerjasama bisnis proyek bangun gedung salah satu kantor camat di kota palembang oleh tergugat muflih.
"saat itu klien kami tertarik dengan kerjasama tersebut hingga mengirimkan uang rp400 juta kepada tergugat yang saat itu menjabat sebagai salah satu camat di kota palembang ini," ungkap daud.
didampingi doni effendi sh mh dan nusmir sh mh, daud dahlan mengatakan dalam perjalanannya ternyata proyek yang dijanjikan tergugat muflih tidak ada sama sekali alias fiktif.
baca juga:turnamen voli desa cinta damai rampung, tim voli desa srigunung borong juara
baca juga:usai ditinjau pj bupati muba, jembatan danau cala segera dilakukan perbaikan secara permanen 
adapun alasan dari tergugat muflih lanjut daud sebagaimana dikatakan kliennya karena saat itu kondisi lagi dilanda pandemi covid-19 sehingga seluruh proyek dibatalkan.
singkatnya, kata daud kliennya mencoba beberapa kali menagih uang yang telah diberikan kepada tergugat muflih namun nyatanya tergugat hanya berjanji mengembalikan dengan cara dicicil.
lebih lanjut diterangkan daud, dari nilai uang rp400 juta baru dibayarkan oleh tergugat muflih rp180,8 juta dengan cara dicicil beberapa kali pada tahun 2021.
"namun, untuk sisanya yakni rp219,2 juta hingga saat ini belum dibayarkan oleh tergugat muflih, maka dari itu klien kami mengajukan gugatan wanprestasi ke pn palembang," kata daud.
"tergugat sendiri saat menjabat sebagai kepala dinas perikanan kabupaten muara enim," tambahnya.
lebih lanjut diterangkan daud, berbagai upaya hukum juga telah dilakukannya termasuk mengajukan sita jaminan rumah milik tergugat muflih yang berlokasi di makrayu kota palembang.
"sita jaminan itu kami lakukan agar terdakwa dapat memenuhi semua kewajibannya kepada klien, selain surat pengakuan hutang yang ditandatangani sendiri oleh tergugat muflih dihadapan notaris," tuturnya.
tidak hanya itu saja, masih kata daud apabila masih tidak ada itikad baik dari tergugat muflih maka akan dibawa keranah hukum pidana.
kemungkinan unsur pidananya jelas ada, karena saat itu tergugat dianggap menerima sesuatu yang tidak sesuai dengan jabatannya sebagai asn," sebutnya saat itu. (*)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Koran Harian Musi Banyuasin 16 Juli 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan