Persoalan Illegal Driling, Pemkab Muba Siap Dukung Penyusunan Perpres Tata Kelola

Pj Bupati Muba H Sandi Fahlepi Rakor Pembahasan Penanganan Ilegal Drilling Migas. Foto: dok/ist--

Komitmen Serius PJ.Bupati Muba Mencari Solusi Bijak Ilegal Migas

JAKARTA, HARIANMUBA.BACAKORAN.CO - Persoalan ilegal drilling di Kabupaten Muba diharapkan segera ada solusi nyata dari pihak terkait terutama Pemerintah pusat. 

Persoalan lingkungan hingga keselamatan hidup manusia yakni dalam hal ini para penambang menjadi hal penting yang selalu digencarkan Pj Bupati H. Sandi Fahlepi

“Kerusakan lingkungan dampak dari ilegal drilling serta keselamatan hidup baik para penambang di Muba dan masyarakat sekitar ke depan ini yang harus kita pikirkan dan diberikan solusi nyata,” ungkap Pj Bupati saat menghadiri undangan Rapat Koordinasi Pembahasan  Penanganan Ilegal Drilling Migas di ruang Rapat Loka Kretagama Gedung Ali Wardana  Lt.3 Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI, Rabu 28 Agustus 2024. 

Rapat dipimpin oleh Elen Setiadi selaku Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Usaha BUMN, Riset dan Inovasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI, yang juga merupakan Penjabat Gubernur Sumatera Selatan.

BACA JUGA:Paslon Hj Lucianty - H Syaparuddin Daftarkan Ke KPU Muba, Berkas Diterima Lanjut Verifikasi

BACA JUGA:Asosiasi Lalu Lintas Dibawah Jembatan P6 Lalan (AP6L), Sepakat Menjamin Perbaikan Jembatan P.6 Lalan.


Rakor di Kementrian Koordinator RI. Foto: dok/ist--

Hadir juga antara lain Asisten Deputi Minyak dan Gas , Pertambangan dan Petrokimia, Herry Permana. Asisten Deputi Emigas  Kementerian BUMN, Abdi Mustakim. SKK Migas, PT. Pertamina EP, Polda Sumsel, kodam II Sriwijaya dan kementerian terkait lainnya.

Menurut Sandi, dirinya akan selalu terbuka menerima banyak masukan dari berbagai pihak untuk memaksimalkan penanganan serta mencari solusi dampak dari ilegal drilling.

Pj.Bupati Muba Sandi Fahlepi dalam kesempatan ini juga menyampaikan rasa terimakasihnya jika konsep Perpres telah berproses diajukan sebagai solusi selain dari penindakan hukum termasuk memikirkan aspek sosio kultur masyarakat yang perlu perlindungan dan penanganan bersama.

"Tata kelola sudah kami siapkan agar ke depan lingkungan di Muba lebih terjaga dan berkelanjutan kondusif," ucap Sandi

Sementara itu, Elen dalam arahannya mengaku sangat perihatin dengan kondisi saat ini bahwa dampak dari ilegal drilling di Muba agar secepatnya dapat diselesaikan bersama dengan baik melalui forum ini.

“Terutama persoalan lingkungan dan ancaman keselamatan jiwa para penambang yang kerap kali menimbulkan korban akan kita bahas lagi secara teknis nanti dilapangan duduk bersama dan kita akan memfasilitasi pembahasan selanjutnya secara berkelanjutan sesuai konsep Perpres sebagai bagian dari proses penyusunan regulasi disepakati bersama dan keberlanjutan setelah rapat ini ,” ungkap Elen.

Tag
Share
Berita Terkini
Berita Terpopuler
Berita Pilihan