DPC PDI Perjuangan Muba Berikan Sanksi Tegas Kader Membelot di Pilkada Serentak 2024

KORANHARIANMUBA.COM – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Musi Banyuasin, keluarkan Sanksi tegas. 

Sanksi tegas tersebut dileyangkan kepada kader yang tidak ikut perintah partai dalam Pilkada Serentak 2024. 

Hal ini disampaikan langsung Ketua DPC PDI Perjuangan melalui Sekretaris DPC PDI Perjuangan Muba Yakup Supriyanto didampingi seluruh anggota Fraksi PDI Perjuangan di DPRD Muba, Selasa 8 Oktober 2024.

Yakup menjelaskan, pada kesempatan ini DPC PDI Perjuangan ingin menegaskan kembali tegak lurus dan disiplin partai pada Pilkada Serentak 2024.

BACA JUGA:Sempat Heboh Isu Penculikan Anak di OKU, Ternyata Ini Kejadiannya

BACA JUGA:Warga Tungkal Jaya Antusias Sambut Kunker Pj Bupati Muba

"DPC menegaskan kembali kepada seluruh struktural partai baik DPC, PAC se-Muba, seluruh ranting dan anak ranting se-Muba, dan Badan serta sayap partai agar melakukan perintah partai yaitu tegak lurus mendukung dan memenangkan paslon yang di usung maupun di dukung PDI Perjuangan," ungkap Yakup. 

Dijelaskannya, bahwa PDI Perjuangan sendiri telah mendukung sesuai perintah DPP pada Pilkada Muba 2024 ini mengusung paslon nomor 01 Hj Lucianty- H Syafaruddin sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Muba.

Kemudian untuk Pilkada Pilgub Sumsel 2024, harus memberikan dukungan kepada paslon nomor 02 adalah H Edi Santana Putra – Dr Rizky Aprilia.

“Diluar dari itu tidak diperkenankan atau tidak diperbolehkan secara tegas. Selanjutnya, menyikapi adanya video viral yang mengatasnamakan PDI Perjuangan ketika di kroscek hal itu bukan pengurus struktural partai. Oleh karena itu pihaknya masih tegak lurus, solid untuk memenangkan paslon yang di usung oleh partai, " tegasnya. 

Pada kesempatan ini juga, lanjut Yakup, DPC mengajak kepada kawan-kawan seandainya ada yang melenceng

Kemudian ada yang belum solid untuk bergerak. Agar kembali ke satu barisan, satu rumah besar PDI Perjuangan untuk memenangkan paslon diusung.  

"Bagi yang mengindahkan tentunya ada proses sanksi bakal diproses. 

Untuk yang termonitor akan diberikan sanksi oleh Wakil Ketua Bidang Kehormatan Partai, apa itu surat teguran bila masih mengindahkan bisa saja sanksi keras dikeluarkan dari pengurus maupun kader partai,” jelasnya