JAKARTA, KORANHARIANMUBA.COM, - Sejumlah instansi pemda sudah merilis pengumuman hasil seleksi administrasi PPPK 2024 tahap 1 pada 30 Oktober.
Diketahui, pendaftaran PPPK 2024 gelombang pertama dibuka 1-20 Oktober 2024, diperuntukkan bagi pelamar prioritas (pelamar prioritas guru dan D-IV Bidan Pendidik Tahun 2023), eks honorer K2, dan tenaga non-ASN atau honorer yang masuk database BKN.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Haryomo Dwi Putranto menyebutkan, sebanyak 1.309.479 honorer sudah submit PPPK 2024 tahap pertama.
Adapun pengumuman hasil seleksi administrasi PPPK 2024 dilakukan secara tidak serentak.
BACA JUGA:Pria Paru Baya Diamankan Unit PPA Polres Muba setelah Buron 6 Bulan, Ini Kasusnya
BACA JUGA:Waspada Penipuan, Ini Cara Bedakan BRImo FSTVL yang Asli dan Palsu!
Sejumlah pemda kemungkinan akan merilis pengumuman pada Kamis 31 Oktober 2024 dan 1 November 2024, sesuai jadwal yang ditentukan.
Sejumlah pemda yang sudah mengumumkan, antara lain, Provinsi Riau, Kabupaten Sangihe, Kabupaten Malang, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Bogor, sejumlah daerah di Kalimantan Tengah, dan lainnya.
Terdapat indikasi kuat bahwa honorer K2 yang mendaftar seluruhnya lulus seleksi administrasi.
"Puji Tuhan, honorer K2 lulus berkas semua," kata Jemmy, honorer K2 teknis administrative.
Hal senada dikatakan Indra. Honorer K2 teknis administrasi Kabupaten Malang itu juga mengaku sangat bersyukur karena semuanya lulus berkas.
Indra makin senang karena daerah-daerah yang sudah mengumumkan hasil seleksi administrasi PPPK 2024, seluruh honorer K2-nya lulus.
Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian BKN Suharmen mengatakan, ada beberapa instansi yang mengusulkan pengunduran waktu pengumuman hasil seleksi PPPK 2024.
Namun, masih dalam range waktu yang ada, atau tidak menggeser jadwal pelaksanaan ujiannya. Suharmen mengungkapkan, alasan pemda yang meminta pengunduran waktu pengumuman, salah satunya karena ada kendala jaringan internet.
"Jadi, instansi yang minta mundur memang hanya daerah bermasalah dengan jaringan komunikasi internet," kata Deputi Suharmen.