Oleh karena itu, ia mengimbau para ASN untuk tidak memihak pada salah satu calon atau pasangan calon yang bertarung dalam Pilkada.
“ASN harus menjaga netralitasnya. Sampai saat ini, belum ada rekomendasi sanksi dari Bawaslu ke Pemprov. Tetapi jika ada pelanggaran, sanksi administrasi dan lainnya akan diberlakukan sesuai aturan,” tegas Elen.
Netralitas ASN, menurut Elen, bukan hanya soal mematuhi aturan, tetapi juga menjaga kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi. Dengan menjaga netralitas, ASN turut berkontribusi dalam menciptakan Pilkada yang jujur, adil, dan transparan.
Salah satu ancaman terbesar dalam Pilkada adalah penyebaran hoaks.
Informasi palsu yang beredar di masyarakat dapat memicu ketegangan dan konflik, terutama jika menyangkut isu-isu sensitif.
Elen mengingatkan bahwa masyarakat memiliki peran penting dalam mencegah penyebaran hoaks dengan memeriksa kebenaran informasi sebelum menyebarkannya.
“Verifikasi informasi sangat penting. Jika ada berita yang mencurigakan, masyarakat sebaiknya mencari sumber resmi atau bertanya kepada pihak yang berwenang,” ujar Elen.
Pemerintah Provinsi Sumsel juga berencana meningkatkan literasi digital di kalangan masyarakat untuk membantu mereka mengenali dan menangkal hoaks.
Program edukasi ini diharapkan dapat memberikan pemahaman tentang pentingnya menerima informasi dari sumber yang terpercaya.
Selain fokus pada masyarakat dan ASN, kesiapan logistik juga menjadi perhatian utama pemerintah provinsi.
Elen memastikan bahwa logistik Pilkada, termasuk surat suara dan perlengkapan lainnya, telah dipersiapkan dengan baik.
“Kami telah berkoordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Semua logistik sudah siap, tinggal menunggu proses pengiriman ke daerah-daerah,” ungkapnya.
Dari sisi keamanan, aparat kepolisian dan TNI telah bersiap untuk menjaga kelancaran proses Pilkada di Sumsel. Patroli keamanan akan ditingkatkan, terutama di wilayah-wilayah yang dianggap rawan konflik.
Deklarasi damai yang akan dilakukan pada 18 November menjadi simbol komitmen semua pihak untuk menjaga kedamaian selama Pilkada. Acara ini akan melibatkan berbagai elemen masyarakat, termasuk tokoh agama, tokoh masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan.
Elen berharap deklarasi ini dapat menjadi momentum untuk memperkuat semangat persatuan dan kesatuan di tengah masyarakat.
“Deklarasi damai ini bukan sekadar seremoni, tetapi juga wujud komitmen kita bersama untuk menjaga keamanan dan ketertiban selama Pilkada berlangsung,” katanya.