KORANHARIANMUBA.COM - Belum semua pemda mengumumkan kelulusan PPPK tahap 1. Padahal, sesuai jadwal, hari ini Selasa 31 Desember 2024 batas akhir pengumuman hasil kelulusan PPPK 2024 tahap 1.
Setelah itu, tahapan pemberkasan NIP PPPK yang dimulai dengan pengisian daftar riwayat hidup (DRH) terhitung 1 - 31 Januari 2025.
Timbul pertanyaan di kalangan honorer, apakah jadwal pengumuman hasil kelulusan PPPK tahap 1 diperpanjang?
Plt. Kepala Biro Humas, Hukum, dan Kerja Sama BKN Mohammad Ridwan mengatakan, sampai saat ini instansi dan BKN masih bekerja menuntaskan pengolahan hasil. Setelah selesai mereka bisa mengumumkan segera.
BACA JUGA:Pergantian Tahun 2025, Kapolres Muba Imbau Tidak Menyalakan Petasan dan Orgen Tunggal
BACA JUGA:Razia Gabungan, Satlantas Polrestabes Palembang Tilang 14 Kendaraan Melanggar Peraturan Laulintas
"Mohon ditunggu saja, BKN menerima ratusan surat permohonan instansi untuk perubahan yang mengharuskan BKN mengolah ulang hasilnya sehingga ada kemungkinan ranking berubah juga," kata Ridwan, Selasa (31/12).
Dia menambahkan, begitu kepala BKN sudah tanda tangan secara digital pengumuman untuk setiap instansi, mereka bisa mengunduh dan langsung mengumumkan.
Sekaligus instansi bisa mengonfirmasi honorer yang belum lulus di PPPK tahap 1 untuk segera mendaftar di tahap 2 sampai dengan 7 Januari 2025 pukul 23.59 WIB. "Jadi, ini masih berjalan ya. Kendalanya ya, di surat permohonan pemda yang jumlahnya ratusan instansi," terangnya.
Plt. Kepala BKN Haryomo Dwi Putranto juga terus mengimbau pejabat pembina Kepegawaian (PPK) instansi untuk segera mengumumkan hasil seleksi kompetensi PPPK tahap 1 dan sekaligus melakukan approval di portal SSCASN terhadap pelamar yang dinyatakan gagal, tetapi memenuhi kriteria Kepmen 634 Tahun 2024.
Dengan demikian, seluruh tenaga non-ASN yang terdapat dalam database BKN bisa mengikuti seleksi PPPK 2024 tahap 2.
Adapun tenaga non-ASN yang dimaksud adalah tenaga non-ASN database BKN yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) pada seleksi administrasi PPPK Tahap I.
Non-ASN database BKN yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) pada seleksi administrasi pengadaan CPNS; serta non-ASN database BKN yang belum melamar pada seleksi pengadaan ASN. (*)