Astawilah mengungkapkan usulan pembentukan Muba timur ini sudah sejak 2014 lalu.
"Namun sampai kesini belum berjalan dengan baik berjalan terseok-seok," jelasnya.
Menurutnya hal itu disebabkan karena bupati sebelumnya tidak merespon dengan baik.
"Kalau dari segi aturan sudah memenuhi aturan," jelasnya.
Ia menjelaskan setelah ini kegiatan Presedium adalah memenuhi persyaratan sesuai dibicarakan dengan kepala daerah.
BACA JUGA:Yuk Simak, Ini Usia Minimal Calon Peserta Didik Baru Tingkat SD, Tidak Lagi 6 Tahun..
BACA JUGA:2 Sumur Bor Bantuan Polri Ditinjau Langsung oleh Kapolda Sumsel
"Pemerintah daerah meminta dokumen lama diperbaharui," jelasnya.
Astawilah mengungkapkan pihaknya terpaksa mengulang dari awal untuk memperbaharui berkas usulan ini.
"Mengilang dari awal ini bukan kesalahan kita yang memperjuangkan Muba timur, tapi kesalahan pemerintah daerah yang melunta-luntakan usulan kita," jelasnya.
Menurutnya Presedium Muba Timur bukan coba-coba, namun secara aturan sudah memenuhi dukungan BPD seluruh desa diwilayah cakupan DOB Baru.
Sementara itu Dewan penasehat presedium Muba timur Drs Asmara Hadi SH MH dalam sambutannya menjelaskan perjuangan Muba timur ini sudah sejak lama.
"Bahkan perjuang ini sudahsejak 2007 masih ditempat sempat deklarasi," jelasnya.
Menurutnya Kabupaten Muba sudah pengalaman melahirkan Kabupatek baru.
"Sebelumnya Muba sudah melahirkan Kabupaten Banyuasin, jadi bukan hal baru ini kalau dibentuk Muba timur," paparnya.
Ia pun berharap dengan Lokomotif baru, Presedium ini bisa terus mensosialisasikan hingga ke tingkat desa.