HARIANMUBA.BACAKORAN.CO - Direktur jenderal (Dirjen) Guru Tenaga Kependidikan (GTK) Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riest danTeknologi (Kemendikbudristek) Nunuk Suryani kembali menyampaikan sikap pemerintah dalam penuntasan honorer melalui pengangkatan PPPK.
Menurut Dirjen Nunuk, ada lima rekomendasi Kemendikbudristek dalam upaya penuntasan pengangkatan ASN PPPK guru, yaitu:
1. Tetap mengupayakan penuntasan lulus PG 2021 (P1)
Dirjen Nunuk mengungkapkan dari 14.070 P1 yang terakomodasi formasinya pada usulan 2024 sebanyak 11.437, masih tersisa 2.633.
BACA JUGA:Soal Kulit, Chef Renatta Ternayata Sangat Memperhatikan
BACA JUGA:Secara Sukarela Pemilik Sumur Melakukan Pembongkaran dan Penutupan, Ini Pesan Kapolres Muba
"Total instansi yang masih belum menuntaskan P1 ada 30 instansi," kata Dirjen Nunuk saat memaparkan capaian kinerja GTK dalam kunjungan kerja di Provinsi Bengkulu pada 15-16 Agustus.
2. Perkembangan formasi PPPK pengawas sekolah
Menurut Dirjen Nunuk, dibutuhkan 22.531 formasi untuk mengisi kekurangan kebutuhan pengawas sekolah. Nah, tahun ini hanya mengisi 18.729 formasi pengawas sekolah jenjang ahli muda.
3. Mengutamakan formasi bagi tenaga kependidikan (tenaga administrasi sekolah)
BACA JUGA:Kawah Putih Ciwidey: Surga Fotografi dengan Pemandangan Danau Eksotis yang Unik
BACA JUGA:Apa Saja Sih yang Menarik dari Braga Bandung?
"Formasi tenaga administrasi sekolah (TAS) masuk dalam usulan formasi PPPK teknis, " ucapnya.
4. Pengadaan guru tahun 2024 hanya melalui mekanisme PPPK Dia menyebutkan terdapat 77 instansi yang mengusulkan CPNS dengan total usulan 11.270. Oleh karena itu, perlu mengubah usulan dari CPNS menjadi PPPK.
5. Tetap menggunakan Dapodik dan database lulusan PPG Kemendikbudristek "Terdapat 179 instansi yang jumlahnya melebihi non-ASN yang ada, karena itu pengangkatan PPPK guru acuannya adalah Dapodik dan database lulusan PPG, " katanya.