HARIANMUBA.BACAKORAN.CO - Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kabupaten Muba, Roy Riyadi SH MH melakukan kunjungan ke kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Muba, Selasa 17 September 2024.
Kunjungan yang dilakukan itu, Kajari didampingi Kasi Intelejen Abdul Harris Agusto dan Kasi Pidum Armein Ramdhani.
Kunjungan orang nomor satu di korps Adhyaksa Kabupaten Muba itu langsung disambut Komisioner Divisi SDM, Organisasi dan Diklat Dian Sandi dan Komisioner Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa, Supriyadi.
Usai berkunjung Kajari menyampaikan, bahwa kunjungan kerja ini dalam rangka pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 agar tercipta secara aman, lancar dan tertib sesuai aturan-aturan yang ada seperti itu.
BACA JUGA:OPPO Reno8 5G: Smartphone Canggih dengan Desain Modern dan Fitur Unggulan
BACA JUGA:OPPO Find N2 Flip: Smartphone Lipat Generasi Kedua dengan Desain dan Spesifikasi Lebih Canggih
"Saya juga mengingatkan teman-teman Bawaslu untuk jadi wasit lah yang suportif, jadi wasit yang benar. Karena kalau tidak benar akan melukai hati masyarakat Muba, " ungkapnya.
Apalagi seperti viral pertandingan bola kaki di PON Sumut-Aceh, mempertemukan tim provinsi Sulawesi Tengah vs Aceh.
Dimana oknum wasit lapangan diduga tidak netral jadi berdampak atau melukai pemain, melukai pelatih, dan melukai masyarakat.
"Jadi pada Pilkada Serentak 2024 ini kita minta betul-betul untuk bersifat netral, suportif, dan amanah.
Jangan ke kanan atau ke kiri pokoknya lurus saja. Harus dijalankan sesuai aturan dan SOP yang ada, " tegas Roy Riyadi.
Sementara Komisioner Divisi SDM, Organisasi dan Diklat, Dian Sandi mengatakan, kunjungan Kajari tersebut dalam rangka koordinasi menyambut Pilkada Serentak.
BACA JUGA:Xiaomi RedmiBook 15: Solusi Ideal Laptop Berkinerja Tinggi dengan Harga Kompetitif
BACA JUGA:Infinix INBook X1: Laptop Elegan dengan Performa Tinggi untuk Profesional Aktif
"Yang disampaikan tadi mengenai tahapan-tahapan Pilkada serentak. Salah satunya itu kita sedang melakukan perekrutan PTPS sejumlah 1018 TPS yang bakal di tempatkan di TPS. Setiap TPS 1 orang punya kewenangan, mengawasi proses hingga pemungutan suara di TPS, "jelasnya.