"Jadi, kata kuncinya ya, kalau mau diangkat PPPK 2024 penuh waktu maupun paruh waktu, honorer harus mendaftar PPPK 2024. Mereka harus ikut seleksi, " pungkasnya.
Sebelumnya, Koordinator wilayah (Korwil) Perkumpulan Honorer K2 Indonesia (PHK2I) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) Tri Julianto menyampaikan banyak honorer K2 dan tenaga non-ASN database BKN enggan mendaftar PPPK 2024 di luar dinas asal. Padahal, di dinas asalnya tidak membuka formasi jabatan mereka. Fenomena tersebut terjadi di dinas-dinas "basah".
Honorer K2 dan non-ASN database BKN yang selama ini menerima honor plus-plus sudah betah di dinas asal. Ketika pendaftaran PPPK 2024 dibuka dan tidak ada formasinya otomatis mereka pikirannya bercabang-cabang.
" Bisa dimaklumi kalau teman-teman honorer K2 dan non-ASN di tempat basah kebingungan karena formasi di dinas asalnya tidak ada. Mau melamar ke dinas lain takut pendapatannya berkurang," ungkap Tri Julianto kepada JPNN, Senin 07 Oktober 2024.
Di sisi lain, lanjutnya, kalau mereka tidak mendaftar PPPK 2024, tidak akan diangkat ASN PPPK. Entah itu PPPK paruh waktu maupun penuh waktu. Saat ini, banyak honorer yang memilih untuk menunggu petunjuk dari pemerintah.
Apakah bisa mereka bertahan di dinas asal sembari menunggu formasi jabatannya dibuka. Apakah bisa juga mereka mendaftar PPPK 2024 di luar dinas awal, tetapi begitu diangkat dikembalikan ke dinas awal. (*) Artikel ini telah tayang di JPNN.