Diskominfo OKI Menganalisis 1.098 Konten Pemberitaan, 11 Konten Identifikasi Penyebar Hoax

KORANHARIANMUBA.COM, - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ogan Komering Ilir melalui Dinas Komunikasi dan Informatika terus mengawal ruang digital guna mendukung Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024 berjalan aman dan damai.

Pengawalan tersebut dilakukan melalui monitoring isu hoaks, analisis isu dan percakapan di ruang digital, serta amplifikasi narasi Pilkada Damai 2024.

"Sejak dimulainya tahapan Pilkada, kami terus melakukan pengawalan ruang digital khususnya memantau konten negatif.

Seperti misinformasi, hoaks, ataupun ujaran-ujaran kebencian di media sosial," ujar Sekretaris Diskominfo OKI, Adi Yanto S.Pd M.Si pada Fokus Group Discussion Ekpose Hasil Media Monitoring di Kantor Bupati OKI, Kamis, 14 November 2024.

BACA JUGA:Ini yang Dilakukan Lintas Tokoh Agama di Kota Lubuk Linggau Membuat Pilkada Damai 2024

BACA JUGA:Dinkes Sumsel Apresiasi Gagasan Polda Sumsel, Jalankan Program Klinik Terapung

Selain pemantauan ruang digital, Adi menyampaikan pihaknya memiliki sejumlah langkah untuk mengawal Pilkada serentak, di antaranya di sisi publikasi.

"Mengajak pemilih, khususnya generasi muda, untuk menciptakan Pilkada yang damai, meningkatkan partisipasi pemilih, antisipasi terhadap polarisasi, dan penanggulangan informasi palsu atau hoaks di ranah digital," terang Adi.

Untuk mendukung kampanye pesan Pilkada damai 2024, diseminasi informasi akan dibagi dalam tiga tahap.

Yaitu pra pilkada, pilkada, dan pascapilkada, dengan pesan dan tagar yang akan disesuaikan dengan kondisi pada setiap periode tersebut.

Hasil Pemantauan Ruang Digital

Sejak September 2024, Diskominfo OKI telah menganalisis 1.098 konten pemberitaan di media konvensional, 507 unggahan di media sosial serta mengidentifikasi 11 konten hoax terkait Pilkada.

"Isu hoaks terkait Pilkada misalnya menyebarnya foto ketua bawaslu OKI dengan salah satu kontestan Pilkada yang menyebar di media sosial," Ujar Reza R Maulana Narasumber dari Kurasi Media Tama.

Hasil pengawasan menyebutkan, dari 1.098 konten yang ada pada periode waktu tersebut, Facebook merupakan platform dengan jumlah penyebaran konten terkait Pilkada paling banyak.