Mengejutkan, Bakal Terbit Perpres Pengelolaan Minyak Tradisional

Reporter: Boim |

Editor: Reno |

Jumat , 15 Nov 2024 - 21:20

Mengejutkan, Bakal Terbit Perpres Pengelolaan Minyak Tradisional.--

mengejutkan, bakal terbit perpres pengelolaan minyak tradisional                            koranharianmuba.com, - penegakan hukum terhadap illegal drilling maupun illegal refinery dianggap tidak efektif.
paslanya, aktifitas pengeboran dan pengolahan minyak mentah secara tradisional, telah menjadi sumber utama perekonomian ribuan masyarakat di kabupaten musi banyuasin (muba).
masifnya penertiban hingga penegakan hukum yang telah dilakukan pihak kepolisian, berdampak bagi kehidupan masyarakat tersebut.
“ada pelaku umkm yang berjualan di sana, melayani warga mengelola minyak itu. juga berdampak turunnya lifting minyak pertamina,” ujar kapolres muba akbp listiyono dwi nugroho sik, kamis 14 november 2024.
baca juga:didominasi kasus narkoba, kejari oku timur musnahkan barang bukti 
baca juga:kasus tindak pidana korupsi dana hibah pilkada 2020-2021 oku timur segera disidangkan 
menurutnya aksi illegal drilling ataupun illegal refinery, sudah tidak sedikit menimbulkan korban jiwa. tapi yang lainnya masih nekat melakoni aktivitas ilegal itu, tanpa memperdulikan keselamatan jiwanya.
“karena apa? mereka masih nekat karena tak ada pekerjaan lain. pemerintah seharusnya memberikan pilihan lapangan pekerjaan baru bagi rakyat. karena mereka hanya mencari uang, demi memenuhi kebutuhan hidup keluarganya," tegasnya.
selain itu, perlunya tata kelola pengeboran minyak. seperti dibentuk koperasi dalam pengelolan minyak, dan ditampung pertamina. masyarakat juga diberikan pendampingan, dan diberi perlengkapan yang layak.
“sehingga pengelolaan minyak tidak mengancam jiwa dan merusak lingkungan,” imbuh listiyono.
lalu, kabupaten muba juga akan mendapatkan pendapatan asli daerah (pad). bila ini bisa dilakukan, menjadi pad muba dan otomatis segala bentuk oknum tidak ada lagi.
“kini telah disiapkan peraturan presiden (perpres) menata pengelolaan minyak di kabupaten muba," ungkapnya, dikutip dari harian sumatera ekspres.
kabar akan keluarnya perpres terkait pengolahan minyak di muba tersebut, sebelumnya sempat dilontarkan kapolda sumsel irjen pol andi rian r djajadi sik mh.
”saya dengar info terbaru, insyaallah desember ini ada kabar positif,” katanya kala itu.
sebelumnya andi rian mengatakan, menyadari permasalahan provinsi sumsel ini kompleks. ada pertambangan minyak ilegal, batu bara ilegal, narkoba, dan lainnya.
“soal illegal drilling, sekarang polisi seperti pemadam kebakaran,” sesalnya. sementara fakta di lapangan, banyak masyarakat di kabupaten muba yang bergantung penghidupannya dari usaha pengolahan minyak tradisional tersebut. tidak cukup perspektif penegakan hukum saja.
“tapi itukan multistakeholder, leading-nya pertamina dan skk migas,” tegas andi rian. belum lagi bila ditarik, stakeholder lain seperti kemenko perekonomian, bumn, perdagangan, esdm, lingkungan hidup, dan lainnya.
“jadi tidak hanya satu sisi saja. waktu saya baru masuk, saya dapat laporan anggota sudah turun ke lapangan,” ucapnya.
dia juga sudah menerima audiensi skk migas. cerita banyak. pokok permasalahan di sana, banyak masyarakat yang menggantungkan perekomoniannya dari situ.
“wallahualam, saya belum punya data. yang saya tahu dapat dari jajaran, ada sekitar 7.000 sampai 8.000 sumur minyak ilegal yang baru. bukan sumur tua,” terangnya.
ditegaskannya, leading sector-nya pertamina dan skk migas yang paham mengurusi pertambangan minyak itu.
“di sana ada illegal drilling, illegal refinery, penyimpanan, gudang-gudang, itu mata rantainya,” tambah lulusan akpol 1991 tersebut.
begitupun terhadap keberadaan sumur-sumur minyak ilegal di wilayah kabupaten muba. butuh keseriusan pemerintah. jangan sampai hanya menutup sumur, tanpa memberikan solusi. “diperlukan analisis dan solusi dampak sosial akibat penutupan sumur, ini yang masih terus dibahas di tingkat pusat untuk melegalisasi kegiatan drilling di muba," sebutnya.
selagi legalisasi itu belum ada, maka satgas illegal drilling yang dibentuk beberapa waktu lalu, masih terus bekerja. dibantu jajaran polres muba.
terpisah, pj bupati muba sandi fahlepi, berkomitmen tinggi untuk menyelesaikan persoalan kerusakan lingkungan akibat illegal drilling dan illegal refinery.
"kondisi seperti ini tidak bisa dibiarkan terus menerus, karena menyangkut dampak lingkungan dan keselamatan warga muba, apalagi setelah kejadian ledakan yang membakar serta mencemari sungai dawas," ujar sandi.
salah satu kendala yang dihadapi dalam tata kelola sumur minyak masyarakat adalah revisi peraturan menteri esdm nomor 1 tahun 2008 tentang pedoman pengusahaan pertambangan minyak umi pada sumur tua. “masih dalam proses di kementerian,” katanya.
sandi menjelaskan bahwa konsep tata kelola yang telah disiapkan meliputi beberapa aspek. termasuk tata kelola keselamatan kerja dan lingkungan hidup, serta tata kelola kontrak jasa dan perjanjian kerja sama.
baca juga:jelang akhir tahun 2024, disperindagkop dan ukm lakukan pengawasan harga bahan pokok 
dia juga menyoroti pentingnya penguatan kapasitas kelompok masyarakat, dan akses terhadap pemodalan serta kredit lunak bagi pemilik sumur minyak.
"kami yakin rencana tata kelola ini sudah mengakomodir perlindungan masyarakat dan lingkungan di muba," tandas sandi. (*)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Koran Harian Musi Banyuasin 16 November 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan