Rakor PKK–OPD Sumsel 2025 Jadi Momentum Penataan Program dan Penyelarasan Kebijakan Daerah

KORANHARIANMUBA.COM,-  Rapat Koordinasi TP PKK Sumatera Selatan bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Griya Agung, Selasa (25/11/2025), menjadi momentum penting dalam menyusun langkah strategis untuk penyelarasan program pemberdayaan keluarga di Sumsel.

Rakor ini membuka ruang sinkronisasi antara kebijakan pemerintah daerah dengan gerakan PKK.

Gubernur Sumsel Dr. H. Herman Deru menekankan bahwa PKK bukan sekadar organisasi pendukung, tetapi merupakan mitra strategis pemerintah yang memiliki peran besar dalam mengawal pembangunan masyarakat hingga level paling bawah.

Karena itu, setiap OPD diminta untuk melibatkan PKK di setiap kegiatan yang bersentuhan dengan masyarakat.

BACA JUGA:Jembatan Layang Gandus Resmi Dioperasikan Gubernur Herman Deru, Akhiri Derita Banjir dan Macet Warga

Menurut Gubernur, PKK memiliki jaringan yang kuat dari tingkat provinsi hingga desa. Kekuatan struktur inilah yang membuat PKK mampu menjadi pelaksana sekaligus penggerak dalam berbagai program sosial yang diinisiasi pemerintah.

“Banyak program OPD yang sebenarnya membutuhkan peran PKK agar lebih maksimal hasilnya. Maka saya instruksikan agar keterlibatan PKK tidak lagi bersifat opsional, tetapi wajib,” ujar Herman Deru.

Ia menambahkan bahwa Rakor seperti ini seharusnya sudah dilakukan beberapa waktu lalu. Namun, momentum kali ini tetap dianggap tepat untuk membedah 10 program pokok PKK dan memastikan seluruh agenda kerja berjalan sesuai kebutuhan masyarakat.

Gubernur menjelaskan bahwa kegiatan PKK terbagi dalam agenda nasional dan agenda provinsi. Agenda nasional biasanya berasal dari kementerian, seperti program pencegahan stunting melalui lomba masak ikan. Sementara agenda provinsi bersifat lebih adaptif terhadap kondisi masyarakat Sumsel.

BACA JUGA: Minlok Lintas Sektor Sungai Lilin: Forum Strategis Perkuat Koordinasi Penanggulangan Penyakit

Dalam rangka memperkuat koordinasi, Gubernur menunjuk Dinas PMD sebagai OPD penghubung antara pemerintah dan PKK. PMD dinilai memiliki peran strategis dalam memetakan program dan memastikan implementasi berjalan efektif mulai dari hulu hingga hilir.

Sementara itu, Ketua TP PKK Sumsel Feby Deru menyambut baik pelaksanaan Rakor ini. Menurutnya, kegiatan tersebut sangat penting untuk menyelaraskan visi, misi, serta langkah PKK dengan kebijakan pemerintah daerah.

Feby menegaskan bahwa PKK memiliki peran vital dalam memajukan keluarga dan masyarakat melalui 10 program pokoknya. Karena itu, sinergi antara PKK dan OPD merupakan hal yang tidak bisa ditawar, mengingat banyak program yang harus dikerjakan secara paralel.

Ia juga memaparkan tiga dokumen penting hasil Rakernas X PKK yang disahkan Mendagri, mulai dari Rencana Induk Gerakan PKK 2021–2029, strategi gerakan, hingga petunjuk teknis tata kelola. Dokumen tersebut menjadi panduan PKK dalam menjalankan tugas hingga beberapa tahun ke depan.