Dua Penjabat Kepala Daerah di Sumsel Mundur

Reporter: Boim |

Editor: Imran |

Selasa , 16 Jul 2024 - 22:17

Pendaftaran Total ada 2 daerah Sumsel yang mundur dari jabatan (Foto Ist).--

dua penjabat kepala daerah di sumsel mundur                            palembang, harianmuba.bacakoran.co – menurut informasi batas waktu masa jabatan penjabat kepala daerah yang ingin maju pilkada kini tinggal sehari lagi.
yang dimana menteri dalam negeri men-deadline penjabat kepala daerah untuk mundur 17 juli 2024.
sampai saat ini di sumsel dikabarkan baru 2 kepala daerah yang menyatakan mundur sebagai penjabat, yakni pj wali kota palembang ratu dewa dan pj bupati muara enim ahmad rizali.
"iya untuk sementara ini baru dua pj kepala daerah yang menyatakan mundur, pak ratu dewa dan pak ahmad rizali," ungkap kepala biro pemerintahan dan otonomi daerah setda sumsel sri sulastri, selasa 16 juli 2024
baca juga:saling tantang di media sosial ig, berujung petaka kematian 
baca juga:kominfo muba target ips raih predikat baik
dalam keterangannya untuk kemunduran rizali sebagai pj bupati muara enim terhitung sejak kapan.
tapi dia memastikan jika eks kepala biro pemerintahan dan otda tersebut akan maju di pilkada nanti.
tak hanya itu nama lain, pj bupati musi banyuasin 2 periode (2022-2024), apriyadi mahmud yang juga akan maju pilkada muba, statusnya diganti oleh mendagri m tito karnavian dengan sandi fahlepi.
"lalu pak apriyadi diganti. batas waktu tanggal 17 juli itu untuk penjabat gubernur, bupati dan walikota yang akan ikut pencalonan sebagai kepala daerah," tambahnya.
baca juga:pertahankan cita rasa, pedagang keliling diminati pelanggannya 
baca juga:bantuan kemanusiaan pj bupati muba diterima pemkab tanah datar 
ia juga menjelaskan bahwa untuk asn yang tidak menduduki jabatan sebagai penjabat kepala daerah, diungkapkan sri belum ada. 
lalu dirinya juga belum mendapat informasi ada asn diluar penjabat kepala daerah yang akan maju pilkada 27 november 2024 mendatang.
"kalau asn yang tidak menduduki jabatan sebagai penjabat kepala daerah belum ada. info asn mengundurkan diri ada di bada kepegawaian daerah (bkd)," tuturnya 
terkait tentang asn yang ingin bersaing di pilkada menjadi hak warga negara indonesia.
baca juga:pj gubernur elen setiadi paparkan program unggulan pemprov sumsel dihadapan komisi viii dpr ri
baca juga:bunda paud hj triana minta sekolah terapkan sistem pembelajaran menyenangkan 
lalu hak itu tentunya tidak bisa dilarang karena ingin membangun daerah. 
tapi untuk menjaga kenetralitas dalam kontestasi, status sebagai asn harus dilepas.
"lalu jika ingin mencalonkan diri harus berhenti sebagai asn, pemberhentian harus atas permintaan sendiri," jelasnya.
sementara kepala bkd sumsel, ismail fahmi yang dikonfirmasi terkait asn dan penjabat kepala daerah yang akan mundur karena akan maju pilkada belum mendapat informasi.
"saya cek dulu," katanya singkat. (*)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Koran Harian Musi Banyuasin 17 Juli 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan