Nah Loh, Pegawai Non ASN Tak Masuk Database BKN Bakal Outsourcing

Reporter: Boim |

Editor: Imran |

Rabu , 17 Jul 2024 - 19:55

Pemda bakal outsourcing honorer yang tidak masuk database BKN demi menghindari PHK massal (Foto Ist).--

nah loh, pegawai non asn tak masuk database bkn bakal outsourcing                             jakarta, harianmuba.bacakoran.co - pemerintah daerah (pemda) memilih tetap mempekerjakan honorer yang tidak masuk database bkn menjadi outsourcing untuk menghindari pemutusan hubungan kerja (phk) massal.
kebijakan ini diambil lantaran sampai sekarang peraturan pemerintah (pp) turunan uu nomor 20 tahun 2023 tentang aparatur sipil negara (asn) belum juga diterbitkan.
padahal, instansi pusat dan daerah diminta menuntaskan honorer sampai desember 2024.
ketua perkumpulan honorer kategori dua indonesia (phk2i) provinsi kalimantan tengah (kalteng) tri julianto mengatakan badan kepegawaian daerah (bkd) menghindari phk massal.
baca juga:plh sekda edward candra bersama tim pokja rzwp-3-k tanda tangani deklarasi penyepakatan dokumen
baca juga:ini album yang dirilis oleh sakira zahra 
bkd memilih tetap mempekerjakan honorernya meskipun tidak masuk database bkn.
"info sementara dari kepala bkd provinsi, honorer yang tidak masuk database bkn isunya di-outsourcing, " terang tri julianto, rabu 17 juli 2024. 
bagi honorer yang masuk database bkn, lanjutnya, diprioritaskan untuk diangkat asn pppk.
tercatat, sebanyak 5.596 honorer di provinsi kalteng yang sudah masuk pendataan bkn tahun 2022.
baca juga:peringati hari bhakti adhyaksa ke-64 dan hut iad ke-24
baca juga:dua penjabat kepala daerah di sumsel mundur
tri julianto memberikan apresiasi kepada pemprov kalteng yang tetap mempekerjakan honorer yang tidak masuk database bkn.
"teman-teman yang tidak masuk pendataan bkn ini akan dipekerjakan, apakah bentuknya nanti outsourcing itu paruh waktu atau pihak ketiga. bkd provinsi masih menunggu arahan juklak dan juknis dari pemerintah pusat," terang tri.
di sisi lain, dia prihatin melihat kondisi honorer daerah lain yang diberhentikan pemdanya dengan berbagai alasan.
contohnya, ratusan guru honorer di daerah khusus jakarta yang diberhentikan dengan alasan program cleansing.
baca juga:warga dusun 4 pinang banjar gelar istighosah dan doa bersama dan istighosah
baca juga:sumsel jadi provinsi pertama di indonesia gelar seleksi pra kompetisi konstruksi indonesia 
menurut tris, seharusnya tidak boleh ada phk selama pp turunan uu nomor 20 tahun 2023 tentang aparatur sipil negara (asn) terbit.
jadi, pemda semestinya wait end see.
"selama belum ada regulasi resmi, semuanya masih bersifat wacana. namun, pesan yang sudah jelas dari menpan-rb azwar anas tidak boleh ada phk, bahkan pemda diminta menganggarkan gaji honorer tanpa dipotong," tegasnya.
dia menambahkan selama belum diterbitkan turunan uu asn 2023, pemda tidak boleh main pecat honorer.
sebab, regulasi itu yang mengatur jelas mau dikemanakan honorernya. (*) artikel ini sudah tayang di jpnn.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Koran Harian Musi Banyuasin 18 Juli 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan