Dianggap Ganggu Kenyamanan, Pol PP Angkut Paksa Puluhan Gerobak PKL di Jalan POM IX Palembang

Reporter: Boim |

Editor: Imran |

Selasa , 20 Aug 2024 - 19:57

Pol PP Angkut Paksa Gerobak PKL (foto sumeks.co).--

dianggap ganggu kenyamanan, pol pp angkut paksa puluhan gerobak pkl di jalan pom ix palembang                             harianmuba.bacakoran.co - puluhan gerobak milik pedagang kaki lima (pkl) yang biasa menjajakan dagangannya di sepanjang jalan pom ix, taman tvri, kelurahan lorok pakjo, kecamatan ilir barat i diangkut paksa petugas sat pol pp kota palembang, senin malam 19 agustus 2024.  
hal ini dilakukan lantaran satpol pp menilai keberadaan para pkl tersebut dianggap sudah mengganggu kenyamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat.
kabid penegakan perundang undangan daerah (ppud) satpol pp kota palembang, budi ritonga membenarkan adanya penertiban para pkl di sepanjang jalan pom ix tersebut.
dia mengatakan, penertiban dilakukan setelah banyaknya aduan dan laporan dari masyarakat yang diterima pihaknya.
baca juga:astaga, aksi tawuran di jalan radial pecahkan kesunyian malam
baca juga:jelang akhir bulan agustus 2024, harga sayuran masih stabil dan bertahan 
"ya kami melakukan penertiban terhadap puluhan pkl yang biasa mangkal di pom ix, dalam razia penertiban ini kami turut mengamankan puluhan gerobak para pedagang yang sudah melanggar aturan," ujarnya.
dia menambahkan, penertiban ini dilakukan guna menindaklanjuti banyaknya laporan masyarakat yang resah terkait keberadaan pkl liar yang berjualan di sepanjang jalan pom ix palembang.
dijelaskannya, sebelum diterbitkan para pedagang yang berjualan dikawasan tersebut sebelumnya sudah terlebih dulu diberi peringatan dan diimbau untuk tidak berjualan di atas trotoar jalan.
namun katanya, imbauan tersebut tidak didengar dan para pedagang tetap ngeyel berjualan di lokasi sehingga pihaknya terpaksa melakukan penertiban.
baca juga:5 manfaat luar biasa dari konsumsi buah-buahan segar
baca juga:xiaomi redmi 10c: apakah ini smartphone terbaik di kelasnya?
“penertiban kami lakukan tadi malam, di lokasi kami juga sudah memasang police line atau garis polisi agar tidak lagi digunakan untuk berjualan. gerobak-gerobak liar yang sudah melanggar aturan juga sudah kami bawa ke kantor satpol pp palembang,” katanya.
“penertiban kita lakukan berdasarkan perda kota  palembang nomor 44 tahun 2002 juncto perda nomor 13 tahun 2007 tentang ketentraman dan ketertiban,” tambahnya.
disampaikannya, para pkl sebelumnya sudah dikasih himbauan dan peringatan untuk memindahkan barang dagangannya namun karena tidak dihiraukan terpaksa diamankan barang-barang dagangan mereka.
“kegiatan penertiban ini penertiban ini adalah kegiatan rutin yang dilaksanakan satpol pp kota palembang," tutupnya.
baca juga:realme c67: smartphone murah dengan kamera 108mp yang mengesankan
baca juga:berikut, 5 makanan terbaik untuk meningkatkan kesuburan wanita
sebelumnya, satpol pp juga menyegel bangunan diduga tak memiliki izin cold storage yang berlokasi di jalan soekarno-hatta palembang, kamis 20 juni 2024.
informasi yang dihimpun bangunan tersebut diketahui milik salah seorang pengusaha keturunan tionghoa yang terpandang di kota palembang.
kabid ppud satpol pp palembang budi ritonga didampingi kabid tibum cherly panggarbesi mengatakan penyegelan terhadap bangunan cold storage karena berdiri tidak sesuai dengan peraturan.
“sesuai surat perintah tugas, kami melakukan penyegelan sementara terhadap bangunan milik roby hartono atau apat,” ujarnya.
baca juga:10 manfaat luar biasa dari tidur yang cukup
baca juga:poco c65: juara baru di kelas harga 1 jutaan dengan performa yang memukau
sesuai dengan keputusan wali kota palembang pada tanggal 16 juni 2024 yang menugaskan sat pol pp kota palembang untuk dilakukan penyegelan.
“keputusan wali kota palembang nomor 82/kptn/pt/2024 tentang penertiban bangunan milik robi hartono yang ditandatangani oleh pj wali kota palembang ratu dewa,” ungkapnya.
menurutnya, kalau memang bangunan tersebut sudah memiliki izin lengkap maka penyegelan akan dibuka kembali. namun, pihaknya menjelaskan bahwa untuk izin mendirikan bangunan di pu pr.
“kalau memang ada ijinnya maka akan dibuka, soal bisa atau tidak izin itu bagian teknis, yang jelas saat ini melanggar peraturan,” tutupnya. (*)