Kantor Bupati OKI Digeruduk Warga Pangkalan Lampam

Reporter: Boim |

Editor: Imran |

Jumat , 27 Sep 2024 - 20:07

Warga Desa Darat Kecamatan Pangkalan Lampam Geruduk Kantor Bupati OKI. (Foto Ist)--

kantor bupati oki digeruduk warga pangkalan lampam                            koranharianmuba.com - warga desa darat kecamatan pangkalan lampam geruduk kantor bupati oki, kemarin kamis 26 september 2024. 
mereka menuntut agar pemda oki menghentikan aktivitas perusahaan yang membuat kanal untuk pembatas api di desanya tanpa seizin warga.
anifah, warga desa darat mengungkapkan, aktivitas perusahaan ini sudah sebulan dilakukan." itu lahan warga dikelola mereka tanpa kami ketahui bahkan kami tidak bisa melakukan aktivitas di sana,"terangnya.
biasanya ia dan warga lainnya masih bisa mencari ikan di sana, hanya sejak lahan itu digarap mereka dilarang dan ada preman yang berjaga. hingga kini sudah ada empat alat berat yang diturunkan perusahaan.
baca juga:koorsabhara baharkam polri kunjungi polres oki, ada apa ya? 
baca juga:pasar di kabupaten oki disidak pj bupati 
saat mereka menanyakan kepada kades darat, 147 hektare tanah ini tanpa sepengatahuan warga yang sudah mengumpulkan kartu keluarga dan menerima kompensasi rp2 juta rupanya tanah itu sudah dijual. 
"kami sempat menanyakan kepada camat pangkalan lampam, 147 hektare hektare tanah itu ada sph-nya,"imbuhnya.
lahan yang digarap perusahaan itu seluas 280 hektare berisi karet dan sisanya lahan kosong. 
selama ini di lahan tersebut itulah tempat mereka mencari rezeki tapi sekarang tidak bisa lagi karena ada preman yang berjaga. 
mereka takut nantinya ada hal yang tidak diinginkan. 
sebelum kejadian tersebut maka meminta pemerintah segera menghentikan aktivitas perusahaan disana agar masyarakat bisa beraktivitas kembali.
baca juga:buka layanan darurat, masyarakat oki bisa hubungi telepon 112
baca juga:nah loh, polres oki didatangi karo provost divpropam polri 
sementara itu, asisten 1 bidang pemerintahan setda oki, drs h antonius leonardo mengungkapkan, pihaknya untuk sementara akan meminta bantuan intel untuk menghentikan kegiatan perusahaan menggarap lahan di sana. 
kemudian pada selasa (2/10) nanti akan memanggil perusahaan, kades, camat, bpd untuk duduk bersama meminta penjelasan terkait masalah ini." pemda memiliki prinsip tidak akan membiarkan masyarakat seperti ini karena ini negara hukum akan dilihat aturannya seperti apa,"tegasnya.
terkait kalau ada permasalahan harus diluruskan pemerintah daerah, aparat masyarakat harus patuh terhadap hukum. (*)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Koran Harian Musi Banyuasin 28 September 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan