Waduh, DPRD Ogan Ilir Belum Juga Lunasi Kelebihan Bayar Biaya Perjalanan Dinas Temuan BPK

Reporter: Reno |

Editor: Yudistira |

Sabtu , 12 Oct 2024 - 22:36

Kelebihan Bayar, Pihak CV Hodma mengembalikan uang kerugian negara (foto ist).--

waduh, dprd ogan ilir belum juga lunasi kelebihan bayar biaya perjalanan dinas temuan bpk                            koranharianmuba.com – dprd kabupaten ogan ilir (oi), belum tuntas menindaklanjuti temuan badan pemeriksa keuangan (bpk) ri atas kelebihan bayar biaya perjalanan dinas tahun anggaran (ta) 2022 dan 2023. kepolisian pun terus mendorong penuntasan pengembalian kerugian negara.
kamis 10 oktober 2024, unit tipidkor satreskrim polres oi, kembali menyurati dprd kabupaten oi terkait temuan itu. 
"iya, itu untuk (para saksi) dimintai verifikasi,” kata kapolres oi akbp bagus suryo wibowo sik, melalui kasat reskrim akp m ilham sik, jumat 11 oktober 2024. 
ilham mengatakan, pihaknya telah beberapa kali menyurati dprd kabupaten oi agar memberikan penjelasan dan bertanggung jawab atas temuan bpk tersebut. lantaran berlarut-larutnya penuntasan tuntutan ganti rugi (tgr) kelebihan bayar perjalanan dinas dprd oi.
baca juga:luar biasa, putra putri muba terpilih menjadi duta kesetakawanan sumsel 
baca juga:waduh, aliran listrik daerah sembawa hingga banyuasin iii alami pemadaman mendadak, ternyata ini penyebabnya 
untuk diketahui, temuan bpk ri tersebut didokumentasikan dalam audit dengan nomor : 54.b/lhp/xviii.plg/05/2024 yang diterbitkan pada 28 mei 2024 lalu. 
terpisah, berdasarkan informasi dari inspektorat kabupaten oi, ada temuan kelebihan bayar di dprd kabupaten oi pada ta 2022 sebesar rp5,5 miliar.
dari kelebihan bayar ta 2022 sebesar rp5,5 miliar itu, baru ada pembayaran kembalian rp1 miliar lebih. 
belum lunas kelebihan bayar ta 2022, pada ta 2023 temuan justru meningkat lebih besar menjadi rp9,6 miliar. kemudian juga baru dibayar rp1 miliar lebih.
"yang jelas sudah ada (anggota dprd ogan ilir) yang mengembalikan uang (kelebihan bayar) tersebut. walaupun ada beberapa orang yang belum melunasi," terang ibnu hardi, inspektur daerah kabupaten oi, kemarin.
lanjut ibnu hardi, inspektorat sebagai aparat pengawas intern pemerintah (apip), juga terus berupaya agar anggota legislatif yang kelebihan bayar, segera menunaikan kewajibannya.
"kami terus bersurat sampai tgr itu dikembalikan semua. kalau orang tersebut meninggal dunia, maka dibebankan kepada ahli warisnya," tegas ibnu hardi, kepada  sumatera ekspres.
terpisah, plt sekretaris dprd kabupaten oi edi harpandi, mengatakan dirinya belum dapat memberikan keterangan terkait tgr berdasarkan temuan bpk ri tersebut. "saya baru menjabat, adanya temuan itu di masa sekwan sebelumnya. namun kami terus menyurati anggota dewan yang belum mengembalikan (tgr)," singkatnya.
terpisah, temuan bpk atas kelebihan pembayaran hingga menimbulkan kerugian negara juga terjadi di kabupaten lahat. uang yang dikembalikan kontraktor sebesar rp394.982.504,91, terkait proyek peningkatan jalan lingkar desa tanjung aur, kecamatan kikim tengah, lahat.
pihak cv hodma mengembalikan kelebihan bayar tersebut kepada dinas pekerjaan umum dan penataan ruang (pupr) kabupaten lahat, bertempat di kantor kejaksaan negeri (kejari) lahat, selasa lalu (8/10), sekitar pukul 15.00 wib. 
penyerahan uang kelebihan bayar itu, disaksikan langsung kepala kejari lahat toto roedianto ssos sh mh, didampingi kasi tindak pidana khusus firmansyah sh. ”sebelumya dilakukan lidik, lalu ada temuan bpk untuk kegiatan lanjutan peningkatan jalan lingkar desa tanjung aur, kecamatan kikim tengah, lahat, sebesar rp494.982.504,91,” terang kasi intel kejari lahat zit muttaqin sh, jumat (11/10).
pihak kontraktor pelaksana itu kemudian awalnya sudah mengembalikan sebesar rp100 juta, dari total temuan bpk sebesar rp494.982.504,91. “dengan pengembalian ini (rp394.982.504,91), maka cv telah menuntaskan temuan bpk,” terangnya. 
pengembalian kerugian negara ini, disebut toto, sebagai salah satu bentuk tanggung jawab cv hodma dalam menindaklanjuti temuan bpk. muttaqin menyebut pihaknya berkomitmen untuk menindaklanjuti segala bentuk penyimpangan dalam pengelolaan keuangan negara.
termasuk pengembalian uang kerugian negara seperti ini. "jadi kami (kejari lahat) tidak hanya fokus pada penindakan tindak pidana korupsi. tetapi juga upaya maksimal dalam mengembalikan kerugian negara yang timbul akibat temuan bpk," tambah muttaqin.
pengembalian uang tersebut kemudian disetorkan ke kas daerah kabupaten lahat, melalui rekening bank sumselbabel.  “sebagai bagian dari upaya pemulihan keuangan negara, yang sempat dirugikan dalam proyek pembangunan infrastruktur tersebut,” tandasnya.
kasi tindak pidana khusus kejari lahat firmansyah sh, menambahkan bahwa kerja sama antara berbagai pihak, termasuk cv hodma, adalah langkah yang sangat diperlukan untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan hukum dan pengelolaan keuangan negara yang baik.
sehingga kejari lahat mengapresiasi iktikad baik dari cv hodma, yang telah memenuhi kewajiban mengembalikan kelebihan pembayaran yang menimbulkan kerugian keuangan negara. 
dengan adanya pengembalian uang ini, diharapkan proyek tersebut bisa menjadi pelajaran bagi pelaksana proyek lainnya.
yakni,  agar lebih berhati-hati dan sesuai prosedur dalam menjalankan kegiatan pembangunan.
kejari lahat akan terus melakukan pengawasan dan penindakan tegas terhadap segala bentuk penyelewengan. “sembari kami memastikan bahwa dana publik yang dipergunakan dalam setiap proyek pemerintah, digunakan secara efisien dan tepat sasaran,” tegasnya. (*)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Koran Harian Musi Banyuasin 13 Oktober 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan