Kasus Illegal Driling Dilakukan Pencermatan oleh Kapolda Sumsel dan Pj Gubernur

Reporter: Reno |

Editor: Yudistira |

Rabu , 16 Oct 2024 - 21:11

Kapolda Sumsel, Irjen Pol Andi Rian R Djajadi (foto ist).--

kasus illegal driling dilakukan pencermatan oleh kapolda sumsel dan pj gubernur                             koranharianmuba.com – kapolda sumsel irjen pol andi rian r djajadi sik mh, mulai resmi bertugas di sumsel setelah acara prosesi pelepasan dengan kapolda sebelumnya, senin (30/9). dia mengaku menaruh perhatian khusus penanganan illegal drilling dan illegal refinery. 
"sambil jalan nanti akan kita lihat bagaimana situasi dan kondisinya. secara khusus saya akan cermati hal itu," kata andi, saat ditanya awak media terkait kasus illegal drilling maupun illegal refinery yang masih terus berlangsung di muba. 
menurut pandangannya, sebetulnya sumur-sumur minyak tua apabila dikelola dengan baik, bisa menjadi salah satu potensi sumsel. 
“sebetulnya tinggal lagi bagaimana cara mengelolanya supaya bisa menjadi benar (legal),” pungkasnya sore itu.
baca juga:pemkab muba bersama kodim 0401 sinergi gelar muba run 10 k dan muba fun run, ini rute nya
baca juga:curah hujan tinggi, debit air sungai musi kembali pasang
dua hari dari pernyataannya itu, kejadian demi kejadian illegal drilling beruntun terjadi di desa tanjung dalam, kecamatan keluang, kabupaten muba. 
diawali 2 oktober 2024, kebakaran sumur minyak ilegal di dusun iv, milik amirudin alias andi, miftah, rudi, dan abi.
enam hari dari itu, giliran insiden pekerja sumur minyak ilegal yang tewas diduga keracunan gas. korban tergirup gas metana di sumur minyak ilegal milik amra dodi alias dit (45), pada 8 oktober 2024. sempat kabur, pemilik sumur minyak itu akhirnya menyerahkan diri ke polisi.
kemudian 10 hari itu itu, terbakar lagi sumur minyak ilegal di dusun iv, desa tanjung dalam, kecamatan keluang. pengeboran sumur minyak ilegal yang dikelola gn alias dip, ad alias dit, rd, dan ron itu telah 13 hari beroperasi. per harinya, mampu menghasilkan 40 drum minyak mentah.
sementara itu, pj gubernur sumsel elen setiadi, terus melakukan rapat berbagai stakeholder terkait soal penanganan minyak ilegal di muba. termasuk elen setiadi, memimpin rapat koordinasi illegal drilling, di kantor kemenko bidang perekonomian ri, rabu (28/8).
kebetulan, elen memang aslinya menjabat deputi bidang koordinasi pengembangan usaha bumn, riset dan inovasi kemenko bidang perekonomian ri. “salah satunya yang  sangat urgen adalah dampak keamanan dan korban jiwa,” ujar elen, dalam rapat itu.
disebutkannya, salah satu alasan pembahasan illegal drilling ini dilakukan karena dampak sosial kemasyarakatannya yang begitu tinggi. seperti terjadinya kecelakaan, kebakaran, kerusakan lingkungan, gangguan kesehatan, bahkan korban jiwa.
di sumsel saat ini, menurutnya, tercatat ada sebanyak 5.482 sumur minyak yang diolah masyarakat.  namun faktanya di lapangan bisa dua kali lipat. lokasi-lokasinya juga bukan hanya sumur-sumur itu, tapi ada banyak juga sumur-sumur baru yang menggunakan data esdm. 
“kalau kondisi sumur tua kita bisa maklum. tapi kalau sudah menggunakan data seismik yang ada di esdm kemudian mereka gali dengan alat seadanya inilah yang dapat menimbulkan bahaya bencana dan k3l. maka ini akan rawan sekali,” jelas elen.
dalam beberapa kali rapat, menurutnya telah dibahas pula mengenai konsep rancangan permen tentang revisi permen nomor 1 tahun 2008 terkait sumur tua. namun terdapat perkembangan baru untuk dituangkan dalam bentuk perpres.
baca juga:dua faktor kunci kemenangan timnas china atas indonesia di kualifikasi piala dunia 2026
baca juga:hindari tindakan asusila, kapolres oku selatan minta pimpinan pesantren awasi tenaga pendidik 
menurut elen satu bulan lalu, pemprov sumsel juga sudah melakukan rapat bersama kapolda sumsel dan pihak terkait. bahkan telah membentuk satgas penanggulangan illegal drilling dan illegal refinery.
rapat dilakukan untuk mengupayakan bagaimana penyelesaian regulasinya bisa permanen secara berkelanjutan ke depan. “sehingga aspek keamanan, aspek pengaturan regulasi bisa dilakukan,” jelas elen.
pada perkembangan terbaru tanggal 4 juni 2024, lanjut elen, hasil rapat koordinasi dengan kemenko polhukam mengungkapkan bahwa untuk pengaturan sekurang-kurangnya harus dalam bentuk perpres. 
mengingat substansi pengaturannya bersifat lintas kementerian/lembaga (hukum, lingkungan, daerah, badan usaha dll), peniadaan upaya penegakan hukum , penyusunan rancangan regulasi untuk pembinaan, penyelesaian dan penanganan illegal drilling dan lain-lain.
pengaturan melalui perpres ini diharapkan sejalan dengan saran satgasus pencegahan tindak pidana korupsi polri. dimana pengaturanya mengedepankan upaya peniadaan penegakan hukum agar diusulkan dalam rapat bersama presiden untuk mendapatkan arahan langsung dari presiden.
adapun usulan solusi yang dapat dilakukan dalam penanganan illegal drilling, menurut elen terdiri dari beberapa hal. yakni penyusunan rancangan regulasi untuk pembinaan, penyelesaian, dan penanganan illegal drilling. 
tapi hal ini memerlukan payung hukum. minimal dalam bentuk, perpres mengingat substansi pengaturannya tidak hanya terkait pengaturan di sisi minyak dan gas bumi saja. tapi juga terkait perizinan lingkungan. 
kemudian lebih mengedepankan pembinaan dan meniadakan penegakan hukum.  usulan solusi berikutnya, pengaktifan kembali tim satgas penanganan kegiatan ilegal migas dengan beranggotakan lintas kementerian atau lembaga yang merupakan salah satu alternatif solusi yang diharapkan mampu menanggulangi kegiatan ilegal migas secara masif dan sistematis.
menurut elen karena sangat urgen itulah alasan pihaknya ingin persoalan ini segera diselesaikan. “melalui rapat ini kami ingin dapat memberikan arahan dalam pengelolaan  keekonomian yang sering jalan dengan penegakan hukum dengan aspek legalitasnya,” tambah elen.
turut hadir dalam rapat koordinasi itu, sekjen sekaligus plt dirjen migas kementerian esdm, dadan kiudiana. “menurutnya sektor di esdm tidak hanya illegal drilling saja namun ada juga illegal mining juga lebih banyak,” katanya.
dadan juga mengapresiasi paparan dan data yang komplit disajikan oleh polda sumsel. data itu hendaknya dapat mendukung semua pihak untuk menyusun suatu kebijakan dan regulasi yang nantinya bisa menyelesaikan aspek hukum, aspek ekonomi, aspek legalitas hingga aspek k3l. (*)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Koran Harian Musi Banyuasin 17 Oktober 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan