Mensesneg Nyatakan Ada Perubahan Menu di Makan Bergizi

JAKARTA, KORANHARIANMUBA.COM, - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyatakan Presiden RI Prabowo Subianto mempertimbangkan susu cair sebagai alternatif atau pengganti susu kemasan dalam menu makan bergizi. 

Sebab, susu menjadi komponen yang paling mahal dalam program tersebut. 

Hal itu diungkapkan Prasetyo seusai menghadiri Retret Kabinet Merah Putih di Akmil Magelang, Jawa Tengah, Minggu, mengatakan komponen susu menjadi salah satu evaluasi terkait program makan bergizi gratis yang disoroti oleh Presiden Prabowo yang disampaikan dalam retreat kepada para menteri, wakil menteri dan kepala badan

"Susu salah satu komponen yang paling mahal di dalam komponen makan bergizi ini. Jadi, kami perlu berpikir alternatif lain selain susu yang susu kemasan itu. Mungkin dengan menggunakan susu cair," kata Prasetyo. 

BACA JUGA:Tubuh Amel Korban Pembunuhan Tidak Dapat Dikenali Lagi, Ditemukan di Semak Semak

BACA JUGA:Pengajian Rutin Warga Binaan Lapas Sekayu, Tingkatkan Keimanan dan Ketakwaan

Prasetyo menjelaskan masalah menu menjadi catatan yang akan dievaluasi sebelum program makan bergizi tersebut mulai berjalan pada Januari 2025. 

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto sempat meninjau uji coba makan bergizi dari Satuan Pelayanan Makan Bergizi (SPMB) Kota Magelang.

Kunjungan Presiden Prabowo ke SPMB Kota Magelang untuk melihat fasilitas, model bisnis dan sistem kerja SPMB Kota Magelang.  

Presiden pun disiapkan dengan 200 menu ujicoba, salah satunya terdiri dari nasi putih, potongan wortel, tomat, buncis, olahan daging ayam, dan susu kotak.

Prasetyo menambahkan program makan bergizi siap dilaksanakan mulai Januari mendatang. Dia mengakui bahwa sistem pelaksanaannya mungkin belum sempurna karena merupakan tahun pertama. 

"Beberapa negara yang lain itu sudah berjalan puluhan tahun. Kami minta doanya. Kami mohon doa restunya. Mohon juga dimaklumi apabila di awal-awal sistem juga masih belum sempurna," kata dia. Menurut dia, program makan bergizi tersebut bisa mencakup untuk 3.000-4.000 siswa setiap kota, meski pun metode tersebut belum bisa diterapkan untuk wilayah 3T.(*) Artikel ini telah tayang di JPNN.