Sekda Palembang Buka Temu Daerah Kabag Perencanaan dan Keuangan se-Sumsel

KORANHARIANMUBA.COM,- Sekretaris Daerah Kota Palembang, Aprizal Hasyim, membuka kegiatan Temu Daerah Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan di Hotel Novotel Palembang, Jumat 31 Oktober 2025.

Kegiatan tersebut bertujuan memperkuat sinergi dan kolaborasi antar daerah dalam merumuskan perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan yang akuntabel, transparan, serta berorientasi pada hasil.

Dalam sambutannya, Sekda Aprizal menyoroti tantangan pemerintahan modern yang menuntut pelayanan publik cepat, tepat, dan berintegritas.

“Perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah tidak lagi dapat dilakukan secara parsial, tetapi harus terintegrasi, sinkron, dan berkesinambungan dengan kebijakan nasional,” ujarnya.

BACA JUGA:Aksi Meresahkan ODGJ di Palembang: Bawa Kayu dan Rusak Fasilitas Umum

Ia menegaskan, sinergi antara daerah dan pusat sangat penting agar arah pembangunan selaras dengan prioritas nasional, namun tetap mempertimbangkan potensi lokal di Sumatera Selatan.

“Pemerintah Kota Palembang menegaskan komitmennya terhadap penerapan tata kelola keuangan yang baik (good governance), mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban, berdasarkan prinsip akuntabilitas, transparansi, efektivitas, dan efisiensi,” jelasnya.

Aprizal berharap forum ini menjadi wadah pertukaran pengetahuan produktif antar daerah untuk berbagi praktik terbaik dalam penyusunan dokumen perencanaan dan pengelolaan keuangan.

“Tujuannya adalah meningkatkan kualitas kinerja birokrasi, memperkuat sistem pengendalian intern, dan meningkatkan kepercayaan publik,” ungkapnya.

BACA JUGA:Muba Ukir Sejarah: Sukses Jadi Tuan Rumah dan Juara Umum Porprov Sumsel XV

Sementara itu, Ketua Forum Kabag Keuangan se-Indonesia, Dr. Fancholiq Joko Pribadi SE MM CRBC, memberikan apresiasi atas pelaksanaan kegiatan tersebut. Ia menyoroti tantangan utama yang dihadapi daerah, yakni pengurangan alokasi anggaran.

“Daerah harus bijak dan kreatif. Pengurangan jangan sampai membuat pelayanan publik terbengkalai. Efisiensi yang dimaksud adalah dialokasikan untuk program prioritas,” tegasnya.

Ia juga mengingatkan agar efisiensi tidak berdampak pada kesejahteraan pegawai.

“Jangan sampai kesejahteraan pegawai menurun. Saya yakin masing-masing daerah memiliki kebijakan yang proporsional dalam melakukan penyesuaian belanja,” tambahnya.