Capim KPK, Diminta Tidak Mempolitisi Kasus

JAKARTA, KORANHARIANMUBA.COM, - Ketua DPR RI Puan Maharani berharap calon pimpinan (capim) dan calon Dewan Pengawas (Dewas) KPK masa jabatan 2024-2029 yang telah disetujui DPR RI bisa memberantas korupsi di Tanah Air tanpa ada upaya politisasi di dalamnya. 

"Semoga menjadi sosok yang bisa memitigasi korupsi, mengantisipasi korupsi, kemudian jangan ada politisasi dalam penegakan korupsi," kata Puan ditemui usai memimpin Rapat Paripurna DPR RI di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis 05 Desember 2024. 

Puan menginginkan calon pimpinan KPK sebesar-besarnya menggunakan lembaga untuk memberantas korupsi.

Dengan beragam latar belakang bidang para capim dan calon Dewas KPK 2024—2029 itu, dia berharap dapat saling melengkapi dalam menjalankan kerja-kerja pemberantasan korupsi secara profesional dan amanah. 

BACA JUGA:1.500 Nelayan Muba Terima Bantuan Mesin Kapal Hybrid BBM-BBG

BACA JUGA:Dapat AMI Award 2024, Sherina Munaf Bicara Hikmah Jarang Mandi

"Ada dari kejaksaan, ada dari hakim, kemudian ada dari polisi, ada auditor. Insyaallah ke depannya ini saling melengkapi," ucapnya. 

Setelah persetujuan diambil dalam Rapat Paripurna DPR RI, pihaknya akan bersurat kepada Presiden RI Prabowo Subianto agar persetujuan terhadap capim dan calon Dewas KPK 2024-2029 tersebut diproses lebih lanjut.

"Mekanisme yang ada di DPR, setelah ini tentu saja akan kami kembalikan, bersurat, kepada Presiden atau Pemerintah. Selanjutnya, tentu saja akan ditetapkan oleh Presiden dan Pemerintah," tuturnya.

Ketua DPR RI menyerahkan kepada Presiden Prabowo terkait dengan kepastian waktu pelantikan para capim dan calon Dewas KPK masa jabatan 2024—2029 itu. "Silakan, itu yang menentukan pemerintah," kata dia. (*)