Kepala Puskemas Dilaporkan ke Inspektorat, Begini Tanggapan Pj Wali Kota Palembang

Reporter: Boim |

Editor: Imran |

Jumat , 09 Feb 2024 - 23:05

Pj Wali Kota Palembang, Ratu Dewa berikan komentar terkait Kepala Puskesmas dilaporkan pegawainya (Foto Ist).--

HARIANMUBA.BACAKORAN.CO - Pj Wali Kota Palembang, H Ratu Dewa angkat bicara buntut dari oknum Kepala Puskesmas Sabokingking yang dilaporkan 18 pegawai ke Inspektorat lantaran diduga arogan.

Usai 18 pegawai melaporkan Kepala Puskesmas Sabokingking, Ratu Dewa mengungkapkan, pihaknya sedang meminta Inspektorat Palembang untuk melakukan verifikasi lebih lanjut jika ada laporan resmi.

Setelah menerima laporan resmi, langkah selanjutnya adalah membentuk Tim khusus (Timsus) sesuai mekanisme yang telah ditetapkan.

"Kelompok Timsus ini terdiri dari Inspektorat, BKPSDM, dan bagian hukum. Setelah menerima rekomendasi dari pengawasan internal dan laporan resmi, langkah selanjutnya adalah menanggapi dan melanjutkan tindakan yang diperlukan," ungkapnya, Kemarin Jumat 9 Februari 2024 pagi.

Meski sudah ada penjelasan dari setiap pihak, Ratu Dewa menyebutkan bahwa situasi ini tetap menarik perhatian untuk menjaga kenyamanan pegawai yang memberikan pelayanan kepada masyarakat.

"Nantinya, keputusan apakah akan dikenakan hukuman ringan, sedang, atau berat akan dibahas dalam rapat penjatuhan disiplin," tukasnya.

Diberitakan sebelumnya, oknum Kepala Puskesmas Sabo Kingking dilaporkan 18 pegawainya ke Inspektorat Kota Palembang kemarin, Selasa 6 Februari 2024.

Hal itu lantaran diduga Kepala Puskesmas Sabo Kingking tidak profesional dan arogan kepada 18 orang pegawainya.

Kepala Inspektorat kota Palembang, Jamiah Haryanti membenarkan adanya laporan karyawan yang melaporkan karena mengeluhkan Kepala Puskesmas Sabo Kingking.

"Benar ada laporan tersebut, saya pulang dari kegiatan di Rumah Dinas Tasik Selasa 6 Februari, lalu pulang kantor melihat ramai orang. Saya tanya dari mana, mereka mengaku dari Puskesmas Sabo Kingking," ungkap Jamiah saat dikonfirmasi SUMEKS.CO, Rabu 7 Februari 2024.

Karena ramainya karyawan tersebut mendatangi kantor Inspektorat Palembang, Jamiah Haryanti langsung menanyakan keluhan mereka.

kepala puskemas dilaporkan ke inspektorat, begini tanggapan pj wali kota palembang                             harianmuba.bacakoran.co - pj wali kota palembang, h ratu dewa angkat bicara buntut dari oknum kepala puskesmas sabokingking yang dilaporkan 18 pegawai ke inspektorat lantaran diduga arogan. 
usai 18 pegawai melaporkan kepala puskesmas sabokingking, ratu dewa mengungkapkan, pihaknya sedang meminta inspektorat palembang untuk melakukan verifikasi lebih lanjut jika ada laporan resmi.
setelah menerima laporan resmi, langkah selanjutnya adalah membentuk tim khusus (timsus) sesuai mekanisme yang telah ditetapkan. 
"kelompok timsus ini terdiri dari inspektorat, bkpsdm, dan bagian hukum. setelah menerima rekomendasi dari pengawasan internal dan laporan resmi, langkah selanjutnya adalah menanggapi dan melanjutkan tindakan yang diperlukan," ungkapnya, kemarin jumat 9 februari 2024 pagi. 
baca juga:jelang pemilu 2024, sebanyak 1.301 personel dikumpulkan, ini yang disampaikan kapolrestabes palembang 
baca juga:ada perbedaan formasi antara asn pppk dan pns, pemprov sumsel ajukan 6.138 formasi 
meski sudah ada penjelasan dari setiap pihak, ratu dewa menyebutkan bahwa situasi ini tetap menarik perhatian untuk menjaga kenyamanan pegawai yang memberikan pelayanan kepada masyarakat. 
"nantinya, keputusan apakah akan dikenakan hukuman ringan, sedang, atau berat akan dibahas dalam rapat penjatuhan disiplin," tukasnya. 
diberitakan sebelumnya, oknum kepala puskesmas sabo kingking dilaporkan 18 pegawainya ke inspektorat kota palembang kemarin, selasa 6 februari 2024.
hal itu lantaran diduga kepala puskesmas sabo kingking tidak profesional dan arogan kepada 18 orang pegawainya. 
baca juga:sabar dan ikhlas, isi tausyiah peringatan isra miraj nabi muhammad saw di lapas sekayu 
kepala inspektorat kota palembang, jamiah haryanti membenarkan adanya laporan karyawan yang melaporkan karena mengeluhkan kepala puskesmas sabo kingking. 
"benar ada laporan tersebut, saya pulang dari kegiatan di rumah dinas tasik selasa 6 februari, lalu pulang kantor melihat ramai orang. saya tanya dari mana, mereka mengaku dari puskesmas sabo kingking," ungkap jamiah saat dikonfirmasi sumeks.co, rabu 7 februari 2024.
karena ramainya karyawan tersebut mendatangi kantor inspektorat palembang, jamiah haryanti langsung menanyakan keluhan mereka.
"terus saya tanya ada masalah apa, mereka ramai saya persilakan masuk dan sampaikan keluhannya. mereka saya suruh cerita dan curhatlah mereka," terangnya. 
baca juga:kpu ogan ilir imbau pemilih supaya tidak golput 
"ternyata menyampaikan keluhannya terhadap kepala puskesmasnya. saya tanggapi memang benar puskesmas ini tidak boleh seperti itu, jadi pimpinan harus bisa mengayomi, karena kerja itu bukan satu orang melainkan bersama-sama," jelasnya lagi. 
lanjut jamiah haryanti, pegawai yang melaporkan tersebut menyampaikan keluhannya sambil menangis. 
"saya melihat mereka nangis di hadapan saya, saya kasihan banget. ya sudah saya panggilan emak kalian kadinkes palembang, saya telepon dr fenty. saya bilang bu tolong ke kantor saya, ini anak-anak ibu tertekan dan takut karena kepala puskesmasnya arogan sekali. kepala puskesmasnya itu berinisial m," tuturnya. 
diungkapkan jamiah bahwa mereka yang melaporkan mengaku menderitanya sudah lama karena arogan kepala puskesmas sabo kingking tersebut. 
baca juga:agen enzo fernandez tepis rumor tinggalkan the blues musim ini
"meledaknya baru kemarin, karena adanya potongan atau menahan uang jkn itu kata mereka kan keberatan. tapi kepala dinkes bijaksana juga menyampaikan bahwa potongan itu tidak ada tetapi hanya kebijakan," bebernya. 
"tapi kalau masalahnya ialah perempuan tidak boleh hamil harus kerja terus atau gak boleh nganggur, handphone disimpan gak boleh main hp. jadi mereka harus kerja terus, seperti buat peraturan perusahaan sendiri. seperti itu laporannya, padahal kan itu puskesmas punya pemerintah bukan pribadi," tambahnya lagi. 
menurut jamiah, dirinya sangat terbuka mendengar keluhan dan laporan karyawan puskesmas sabo kingking terhadap kepala puskesmasnya yang arogan dan tidak professional. 
"saya benar-benar welcome mendengar keluhannya. saya juga akan meminta keterangan dari pihak yang bersangkutan, jadi tidak mendengar dari keterangan sepihak saja," katanya. 
baca juga:tetap waspada, hipertensi juga bisa menyerang anak – anak 
kendati itu, jamiah menyampaikan kepada para karyawan agar nanti harus berani ngomong atau menyampaikan apa yang terjadi saat mediasi atau klarifikasi bersama. 
"jadi saya bilang nanti saat klarifikasi bersama, sampaikan saja apa yang perlu disampaikan, ada saya dan kepala dinkes yang mendampingi, jangan sampai tidak berani ngomong nanti dikira ini fitnah yang disampaikan kalian, begitu kata saya," tukasnya. 
sementara, menurut da, salah satu pegawai puskesmas sabo kingking merasa kecewa dengan pimpinannya karena sikap arogan dan tidak manusiawi. 
"kami merasa sangat kecewa dengan sikap arogan dan tidak manusiawi kepala puskesmas. tidak hanya membuat aturan secara pribadi, namun juga dianggap melanggar batas dengan menahan uang jkn yang seharusnya menjadi hak kami setelah kami menjalankan tugas dengan tanggung jawab," katanya kepada awak media. 
da juga menjelaskan bahwa selama di bawah kepemimpinan dr mg, karyawan tidak boleh mengandung, mengurus keluarga sakit ataupun kepentingan lain, tanpa izin dari pimpinan. 
“selama lima tahun terakhir dan saat ini dalam enam tahun terakhir, kami bekerja di bawah tekanan kepala puskesmas. kami dilarang hamil, tidak diperbolehkan merawat keluarga yang sakit, menggunakan telepon, atau melakukan kegiatan lainnya tanpa izin beliau. lebih parahnya lagi, beliau menahan uang jkn yang seharusnya menjadi hak kami," jelasnya. 
lanjut da menuturkan, kepala puskesmas telah dilaporkan ke dinas kesehatan pada tahun 2018.
"namun laporan tersebut terhenti tanpa penjelasan. pihak kami merasa lelah dengan perlakuan yang dianggap tidak adil," tuturnya. 
kendati itu, da berharap agar pihak terkait, termasuk dinas kesehatan dan inspektorat, dapat mengambil tindakan tegas. 
"kami merasa dizolimi berulang-ulang dan meminta agar hak mereka diakui, tetapi selalu dihadang dengan persyaratan yang telah dibuat oleh pihak terkait. pengambil kebijakan diharapkan dapat memperjuangkan hak dan mengambil tindakan yang sesuai," tukasnya.(*)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Harian Musi Banyuasin 10 February 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan