Kepengurusan KONI Sumsel Periode 2023-2027 Minta Dibekukan, Ini Permintaan Pengprov Cabor

Reporter: Boim |

Editor: Imran |

Minggu , 18 Feb 2024 - 22:08

Ketua Umum Pengprov, Wushu Indonesia Sumsel, Muhammad Asrul Indrawan meminta Pengurus KONI Sumsel 2023-2027 dibekukan sebelum ada keputusan dari PN Palembang (Foto Ist).--

HARIANMUBA.BACAKORAN.CO - Pengurus Provinsi (Pengprov) Cabang Olahraga (Cabor) meminta Pengurus KONI Sumsel masa bakti 2023-2027 dibekukan, dan semua kegiatan diambil alih Dispora sebelum Pengadilan Negeri (PN) Palembang memutuskan perkara mutlak.

Ketua Umum Pengprov Wushu Indonesia Sumsel Muhammad Asrul Indrawan mengungkapkan, KONI Sumsel saat ini dalam masa gugatan yang sudah berjalan di Pengadilan Negeri Palembang.

"Seharusnya diambil alih oleh Dispora Sumsel, sambil menunggu hasil gugatan di Pengadilan Negeri Palembang,” kata Muhammad Asrul dalam Press Conference di Sekretariat FKPPI Sumsel, Jumat 16 Februari 2024.

Di sisi lain, Pengprov Cabor juga mempertanyakan soal biaya penyelenggaraan Tes Kesehatan dan Tes Fisik menjelang PON 2024.

Kebijakan soal pelaksanaan Tes Kesehatan dan Tes Fisik menjelang PON 2024, turut dipertanyakan Pengprov Sumsel dari berbagai Cabor.

Pasalnya, berdasarkan kebijakan sebelumnya bahwa Tes Kesehatan dan Tes Fisik menjelang PON 2024 akan ditanggung oleh KONI Sumsel.

Nyatanya, saat Tes Kesehatan dan Tes Fisik menjelang PON 2024, masing-masing Pengprov Cabor mengeluarkan biayanya masing-masing.

Tak hanya itu, seluruh transportasi dari daerah ke Palembang dan sebaliknya ditanggung oleh Pengprov Cabor.

"Padahal penyelenggaraan Tes Kesehatan dan Tes Fisik menjelang PON sebelumnya itu ditanggung oleh KONI Sumsel," beber Sekretaris Umum PASI Sumsel Drs Zulfaini M Ropi, MM.

Zulfaini menjelaskan, jadwal tes kesehatan digelar pada 16, 17 dan 19 Februari 2024 dan dipusatkan di RS YK Mandira Palembang.

Sedangkan, Tes Fisik digelar pada 19-21 Februari 2024 di Venue Atletik, Jakabaring Sport City (JSC) Palembang.

kepengurusan koni sumsel periode 2023-2027 minta dibekukan, ini permintaan pengprov cabor                            harianmuba.bacakoran.co - pengurus provinsi (pengprov) cabang olahraga (cabor) meminta pengurus koni sumsel masa bakti 2023-2027 dibekukan, dan semua kegiatan diambil alih dispora sebelum pengadilan negeri (pn) palembang memutuskan perkara mutlak. 
ketua umum pengprov wushu indonesia sumsel muhammad asrul indrawan mengungkapkan, koni sumsel saat ini dalam masa gugatan yang sudah berjalan di pengadilan negeri palembang.
"seharusnya diambil alih oleh dispora sumsel, sambil menunggu hasil gugatan di pengadilan negeri palembang,” kata muhammad asrul dalam press conference di sekretariat fkppi sumsel, jumat 16 februari 2024.
di sisi lain, pengprov cabor juga mempertanyakan soal biaya penyelenggaraan tes kesehatan dan tes fisik menjelang pon 2024.
baca juga:hujan deras, 13 kecamatan dan 30 kelurahan rawan banjir 
baca juga:perolehan suara anjlok, minta evaluasi kinerja ketua dpw pan sumsel
kebijakan soal pelaksanaan tes kesehatan dan tes fisik menjelang pon 2024, turut dipertanyakan pengprov sumsel dari berbagai cabor.
pasalnya, berdasarkan kebijakan sebelumnya bahwa tes kesehatan dan tes fisik menjelang pon 2024 akan ditanggung oleh koni sumsel. 
nyatanya, saat tes kesehatan dan tes fisik menjelang pon 2024, masing-masing pengprov cabor mengeluarkan biayanya masing-masing.
tak hanya itu, seluruh transportasi dari daerah ke palembang dan sebaliknya ditanggung oleh pengprov cabor.
baca juga:camat sanga desa : berharap rapat pleno terbuka rekapitulasi berjalan aman
"padahal penyelenggaraan tes kesehatan dan tes fisik menjelang pon sebelumnya itu ditanggung oleh koni sumsel," beber sekretaris umum pasi sumsel drs zulfaini m ropi, mm.
zulfaini menjelaskan, jadwal tes kesehatan digelar pada 16, 17 dan 19 februari 2024 dan dipusatkan di rs yk mandira palembang.
sedangkan, tes fisik digelar pada 19-21 februari 2024 di venue atletik, jakabaring sport city (jsc) palembang.
“kami sudah melatih, membina hingga berjuang meloloskan atlet melalui pra pon dengan dana yang cukup besar. sekarang ini, atlet ini kami serahkan koni untuk tes kesehatan dan tes fisik,” beber zulfaini.
baca juga:anthony martial dirumorkan digantikan oleh mathys tel 
kondisi ini kata zulfaini, dan tentu sangat membebankan. terebih, para atlet berada diluar daerah.
"selain transportasi juga bagaimana akomodasi dan hal tersebut tidak lah sedikit. bahkan ada atlet yang sudah tc di luar provinsi hingga luar negeri," terang zulfaini.
selain itu, pihaknya juga menyesalkan bahwa biaya tes kesehatan yang mencapai rp400-600 ribu per orang dari salah satu rs swasta di palembang.
padahal, koni sumsel memiliki anggota perhimpunan pembinaan kesehatan olahraga indonesia (pp kori) sumsel.
baca juga:tak perlu panik! batuk pilek ganggu si kecil? solusi ampuh tanpa obat kimia!
selain itu, pp kori sumsel sendiri memiliki sdm dokter yang cukup berkompeten dan mempunyai fasilitas mumpuni.
“bahkan kami sudah lihat sendiri fasilitas cukup lengkap pada saat pelatikan pp kori. dan kami yakin pp kori akan membantu, tidak dengan biaya semahal itu,” tegasnya.
sementara itu, ketua umum psawi sumsel lidayanto, ssos menambahkan, koni sumsel hendaknya meninjau kembali sk 05 tentang pelaksanaan tes kesehatan dan tes fisik.
karenanya, pada sk tersebut diterangkan bahwa panitia menerima honorarium. akan tetapi, sangat disayangkan atlet malah mengeluarkan biaya sendiri.
"tentu ini sangat berbanding terbalik tentang pernyataan ketua umum koni sumsel h yulian gunhar yang pernah mengatakan pengurus koni sumsel tidak akan menerima gaji dan honor," ungkapnya. 
“kami mempertanyakan kemana uang 500 juta dari calon yang kami usulkan pada rakerprov untuk para calon pada pelaksanaan musprovlub koni sumsel tahun lalu?," katanya.
"ingat! ketua koni sumsel terpilih karena adanya pengprov cabor,” timpalnya.
sementara itu, advokat yang juga penggiat olahraga tito dalkuci, sh, mh mengingatkan koni sumsel, saat ini sk koni pusat tentang pengukuhan personalia koni sumsel masa bakti 2023-2027 sedang dalam proses gugatan.
pihaknya menyarankan, jika memang kegiatan ini belum memiliki anggaran alangkah baiknya ditunda atau ditinjau ulang.
“sangat anomali jika panitia mendapat honor, sementara atlet malah berbiaya sendiri,” tegasnya. (*)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Harian Musi Banyuasin 19 February 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan