Tim Kuasa Hukum Milawarma Cs: Jaksa Abaikan Fakta Persidangan Sebenarnya!

Reporter: Boim |

Editor: Imran |

Sabtu , 16 Mar 2024 - 23:03

Lima terdakwa dugaan Korupsi akuisisi Saham PT SBS dituntut jaksa Kejati Sumsel Pidana Nyaris Maksimal. (Foto Ist)--

HARIANMUBA.BACAKORAN.CO - Lima terdakwa dugaan korupsi akusisi saham PT SBS dituntut jaksa Kejati Sumsel pidana nyaris maksimal. Kuasa hukum Milawarma Cs sebut jaksa mengabaikan fakta persidangan yang sebenarnya.

Dituntut tinggi oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejati Sumsel, lima terdakwa dugaan korupsi akusisi saham PT Satria Bahana Sarana (SBS) oleh PTBA melalui PT BMI, bakal ajukan nota pembelaan.

Lima terdakwa masing-masing dituntut pidana nyaris maksimal oleh penuntut umum Kejati Sumsel, dalam sidang yang digelar Kamis 15 Maret 2024.

Terdakwa Nurtima Tobing dan terdakwa Saiful Islam dituntut JPU Kejati Sumsel, dengan pidana masing-masing 18 tahun penjara.

Untuk terdakwa Anung Dwi Prasetya dituntut oleh JPU Kejati Sumsel dengan pidana selama 18 tahun dan 6 bulan penjara.

Sedangkan dua terdakwa lainnya yakni Milawarma dan Tjahyono Imawan dituntut jaksa Kejati Sumsel masing-masing selama 19 tahun penjara.

Selain itu, dihadapan majelis hakim Tipikor Palembang para terdakwa dituntut dengan pidana denda masing-masing sebesar Rp750 juta subsider enam bulan kurungan.

Sementara, khusus untuk terdakwa Tjahyono Imawan mantan Dirut PT SBS terancam pidana tambahan berupa wajib mengganti uang kerugian negara.

Tidak tanggung-tanggung, keseluruhan uang pengganti kerugian negara sebagaimana dakwaan JPU senilai Rp162, 4 miliar dibebankan seluruhnya kepada terdakwa Tjahyono Imawan.

"Dengan ketentuan, apabila tidak sanggup mengganti maka harta benda dapat disita dan apabila nilainya tidak mencukupi maka diganti pidana tambahan selama 9 tahun dan 3 bulan," ucap penuntut umum bacakan amar tuntutan.

tim kuasa hukum milawarma cs: jaksa abaikan fakta persidangan sebenarnya!                            harianmuba.bacakoran.co - lima terdakwa dugaan korupsi akusisi saham pt sbs dituntut jaksa kejati sumsel pidana nyaris maksimal. kuasa hukum milawarma cs sebut jaksa mengabaikan fakta persidangan yang sebenarnya.
dituntut tinggi oleh jaksa penuntut umum (jpu) kejati sumsel, lima terdakwa dugaan korupsi akusisi saham pt satria bahana sarana (sbs) oleh ptba melalui pt bmi, bakal ajukan nota pembelaan.
lima terdakwa masing-masing dituntut pidana nyaris maksimal oleh penuntut umum kejati sumsel, dalam sidang yang digelar kamis 15 maret 2024.
terdakwa nurtima tobing dan terdakwa saiful islam dituntut jpu kejati sumsel, dengan pidana masing-masing 18 tahun penjara.
baca juga:ssst, pidsus kejati sumsel sambangi kantor bpn, ada apa ya?
baca juga:pakai sepeda motor dinas guru, seorang warga ini melakukan hal tidak terpuji 
untuk terdakwa anung dwi prasetya dituntut oleh jpu kejati sumsel dengan pidana selama 18 tahun dan 6 bulan penjara.
sedangkan dua terdakwa lainnya yakni milawarma dan tjahyono imawan dituntut jaksa kejati sumsel masing-masing selama 19 tahun penjara.
selain itu, dihadapan majelis hakim tipikor palembang para terdakwa dituntut dengan pidana denda masing-masing sebesar rp750 juta subsider enam bulan kurungan.
sementara, khusus untuk terdakwa tjahyono imawan mantan dirut pt sbs terancam pidana tambahan berupa wajib mengganti uang kerugian negara.
baca juga:pj gubernur agus fatoni dukung optimalisasi pemanfaatan angkutan umum buy the service dan lrt
baca juga:indonesia berpeluang ciptakan all indonesian final di all england 2024, jonatan-ginting sudah dijalurnya
tidak tanggung-tanggung, keseluruhan uang pengganti kerugian negara sebagaimana dakwaan jpu senilai rp162, 4 miliar dibebankan seluruhnya kepada terdakwa tjahyono imawan.
"dengan ketentuan, apabila tidak sanggup mengganti maka harta benda dapat disita dan apabila nilainya tidak mencukupi maka diganti pidana tambahan selama 9 tahun dan 3 bulan," ucap penuntut umum bacakan amar tuntutan.
masih dalam tuntutannya, penuntut umum kejati sumsel menilai para terdakwa telah terbukti secara sah memenuhi semua unsur pidana sebagaimana dalam dakwaan primer penuntut umum.
para terdakwa dinilai terbukti melanggar pasal 2 ayat 1 jo pasal 18 uu nomor 20 tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke- kuhp tentang korupsi.
baca juga:4 fitur galaxy s23 yang bikin foto ramadanmu lebih berkelas
baca juga:sat intelkam polsek tungkal jaya pantau harga bapokting
menanggapi tingginya tuntutan tersebut, gunadi wibakso sh mh kuasa hukum terdakwa milawarma cs, diwawancarai usai sidang mengatakan menilai tuntutan jpu sama dengan dakwaan.
dikatakan gunadi, dengan sama persisnya dengan dakwaan berarti penuntut umum kejati sumsel telah mengabaikan sejumlah fakta-fakta yang terungkap persidangan.
ia tidak sependapat dengan tuntutan jaksa, terutama terkait dengan perbuatan melawan hukum yang disangkakan kepada kliennya seperti dalam hal akusisi tidak adanya visibilaty studi.
"padahal jelas, dalam fakta persidangan begitu ada surat permohonan dari pt sbs untuk menjadi mitra kerja, terungkap telah dilakukan review awal oleh satuan kerja perencanaan korporasi," ujarnya.
selain itu, lanjutnya ada beberapa kajian internal yang telah terungkap dari fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi yang dihadirkan dipersidangan.
yang berarti, kata gunadi wibakso hal itu berarti telah dilakukan kajian-kajian secara menyeluruh bahkan hingga dilakukan pada lintas unit kerja.
"serta banyak lagi fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan tidak dilampirkan dalam fakta yuridis tuntutan jaksa kejari sumsel," ujarnya.
masih menurut gunadi, dalam pertimbangan tuntutan terhadap para terdakwa tidaklah benar dan terbukti juga faktanya ahli juga menyebut proses akuisisi sudah dikaji dengan benar tidak ada kerugian negara.
untuk itu, ia bersama tim kuasa hukum lainnya akan melakukan pembelaan yang bakal disampaikan pada agenda sidang berikutnya.
diketahui para terdakwa dijerat tindak pidana korupsi, sebagaimana dakwaan berupa tidak melakukan proses akuisisi saham pt sbs oleh perusahaan pertambangan bumn di sumsel sebagaimana prosedurnya.
lalu, para terdakwa juga didakwa tidak menerapkan studi kelayakan terhadap proses akuisisi saham, sehingga diduga telah merugikan keuangan negara yang cukup fantastis, yakni senilai rp162 miliar. (*)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Koran Harian Musi Banyuasin 17 Maret 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan