KORANHARIANMUBA.COM, - Pemerintah tahun ini kembali menerima perekrutan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) 2024.
Dimana pada perekrutan PPPK 2024 tahun ini pemerintah lebih memprioritaskan tenaga honorer.
Rupanya, untuk Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) dalam perekrutan PPPK 2024 ini ada polemik. Sehingga membuat tenaga honorer Satpol PP Kabupaten OKI beberapa waktu yang lalu mendatangi kantor Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten OKI.
Terkait polemik yang disampaikan Satpol PP itu, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten OKI menyoroti polemik hasil seleksi administrasi penerimaan PPPK tahun 2024.
BACA JUGA:Program Ambulans dan Perpustakaan Terapung Bakal Ditingkatkan Menjadi Klinik Terapung
BACA JUGA:Puluhan Warga Desa Ngulak II Terpukau Menyaksikan Helikopter Mendarat
Yakni formasi pranata trantibum yang terjadi beberapa waktu lalu, karena diduga ada kejanggalan.
Melalui Komisi I, DPRD Kabupaten OKI melakukan mediasi dengan melaksanakan rapat dengar pendapat (RDP) bersama puluhan anggota Satpol PP dan pihak BKPP Kabupaten OKI, bertempat di kantor DPRD OKI, Selasa, 12 November 2024.
Usai kegiatan RDP tersebut, Sekretaris Komisi I DPRD Kabupaten OKI, Marzuki mengatakan, antara honorer Satpol PP dan BKPP OKI tadi sudah sepakat untuk menyelesaikan masalah tersebut.
“Kami sebagai wakil rakyat dari Komisi I DPRD Kabupaten OKI hanya bantu menyelesaikan masalah," ucapnya.
Diungkapkan Marzuki, ini karena tugas memperhatikan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Jadi, atas polemik itu, pihaknya meminta kepada pihak BKPP OKI agar kedepan untuk memprioritaskan anggota Satpol PP pada rekrutmen PPPK di tahun 2025.
“Kalaupun ada diprioritaskan, terlebih para Satpol PP ada yang sudah mengabdi hingga puluhan tahun di OKI. Karena kalau tidak diprioritaskan, bagaimana nasib mereka, yang tentunya juga perlu disejahterakan,” jelasnya.
Disampaikan Marzuki selaku Sekretaris Komisi I DPRD Kabupaten OKI. Terkait permasalahan ini, kedepan pihaknya akan terus melakukan pengawasan tak hanya di Satpol PP dan BKPP OKI.
Nanti juga terhadap instansi-instansi pemerintah lainnya yang ada di OKI.