KORANHARIANMUBA.COM, - Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2024, sudah masuk tahapan masa tenang.
Waktu pemungutan suara di TPS, Rabu 27 November 2024, tinggal 2 hari lagi. Di saat-saat krusial ini, pilihan pemilih masih bisa ’digoyang’ iming-iming uang ataupun sembako.
Money politics atau politik uang, merupakan bagian dari skandal korupsi pemilu. Menciderai demokrasi, menodai fairness proses politik.
Jadi persoalan serius penyelenggaraan pemilu, dan merusak kehendak rakyat dalam menentukan calon pemimpin yang berkualitas.
BACA JUGA:KPU Pagar Alam Pastikan Kelancaran Pelaksanaan Pemilu 2024
BACA JUGA:Komitmen Dukung Program Ketahanan Pangan, Manfaatkan Lahan Menanam Jagung di Lapas Empat Lawang
Direktur Eksekutif Pusat Studi Kebijakan dan Politik (PSKP) Dr Ade Indra Chaniago MSi, menegaskan bahwa politik uang tidak hanya mencederai nilai-nilai demokrasi. Tapi juga menghalangi terpilihnya pemimpin berkualitas.
"Praktik ini membuat masyarakat memilih karena iming-iming uang, bukan berdasarkan kompetensi calon. Hal ini menjadi tantangan besar bagi demokrasi kita," tegasnya.
Menurut Ade, pendidikan politik harus menjadi prioritas untuk meningkatkan kesadaran masyarakat.
"Hanya sekitar 10 persen pemilih di Indonesia yang rasional. Sisanya masih didominasi oleh pemilih tradisional. Jika masyarakat cerdas, praktik money politics akan sulit berkembang," katanya.
Aktivis anti-korupsi, Rahmat Sandi Iqbal, menyoroti dampak buruk politik uang yang menghasilkan pemimpin bermental korup.
"Pemimpin yang lahir dari praktik ini (politik uang) hanya akan fokus memperkaya diri sendiri dan kelompoknya. Mereka sudah berpikir untuk mengembalikan modal besar yang digunakan selama kampanye," tegasnya.
Rahmat yang merupakan Direktur Eksekutif Suara Informasi Rakyat Sriwijaya (SIRA), menekankan pentingnya peran pemerintah dalam memberikan pendidikan politik kepada masyarakat.
"Sayangnya, pendidikan politik saat ini sangat minim. Tanpa itu, masyarakat mudah terjebak dalam rayuan politik uang," cetusnya.
Ketua Forum Kerukunan Umar Beragama (FKUB) Sumsel, KH Mal'an Abdullah, berharap pilkada serentak 2024 ini sebagai kematangan demokrasi. Karena itu menjadi mutlak bagi semua pihak, harus memelihara semua prosesnya secara damai.