HARIANMUBA.BACAKORAN.CO – Ketua Umum Forum Komunikasi Honorer Nakes dan Non-nakes (FKHN) Sepri Latifan menyampaikan pernyataan keras terkait upaya pemerintah mengangkat para non-ASN menjadi PPPK.
Diketahui, hingga saat ini pemerintah belum juga menerbitkan PP Manajemen ASN yang salah satu substansinya mengatur mengenai penataan non-ASN atau honorer.
Bahkan, MenPAN-RB Azwar Anas menyebutkan PP Manajemen ASN menentukan nasib jutaan honorer.
Namun, hingga memasuki pekan terakhir Juni ini PP Manajemen ASN belum juga diterbitkan.
BACA JUGA:Pria Ini Diamankan Sat Res Narkoba Muba, Simpan Sebanyak 44 Paket Sabu dalam Kaleng
Padahal, UU Nomor 20 Tahun 2023 mengamanatkan regulasi turunan undang-undang tersebut harus sudah terbit paling lambat 6 bulan terhitung sejak 31 Oktober 2023.
Jadi, mestinya pada akhir April 2024 PP Manajemen sudah terbit. Sementara, jadwal pendaftaran PPPK 2024 yang digadang-gadang sebagai mekanisme penyelesaian masalah honorer, belum juga ditetapkan.
Ketum FKHN Sepri Latifan pun menyampaikan pernyataan keras saat rapat dengar pendapat umum (RDPU) Komisi II DPR dengan sejumlah forum honorer, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senayan, Rabu (19/6).
“Kita (honorer, red) belum melihat keseriusan pemerintah. Ada jutaan honorer yang nasibnya belum jelas,” kata Sepri.
BACA JUGA:5 Olahraga Ringan yang Efektif untuk Membakar Kalori
BACA JUGA:Tips Menjaga Pola Makan Sehat untuk Tubuh Ideal
Ada 8 forum honorer yang hadir di RDPU. Selain FKHN, ada Aliansi Honorer Nasional (AHN), Ikatan Bidan Indonesia, Forum Penyuluh Nusantara, dan beberapa forum honorer lainnya.
Pada RDPU tersebut, Anggota Komisi II DPR RI Kamran Muchtar Podomi pesimistis pengangkatan honorer jadi PPPK bisa tuntas Desember 2024.
Politikus dari Partai NasDem itu menilai, banyak masalah seputar rencana pengangkatan honorer jadi PPPK.