“Bicara PPPK, masalahnya banyak,” ujar Kamran.
BACA JUGA:7 Cara Ampuh Menghilangkan Stres dalam 5 Menit
BACA JUGA:Ini Nih, Kuota Indonesia 221.000, Ini Jadwal Tahapan Penyelenggaraan Haji 2025
Kamran bicara mengenai pendataan honorer yang bermasalah. Hanya honorer yang sudah masuk database BKN yang akan diangkat jadi PPPK, tetapi menurutnya pendataan diwarnai manipulasi.
Akibatnya, kata Kamran, tidak sedikit honorer yang sudah lama mengabdi justru tidak masuk database BKN, sehingga tertutup peluangnya diangkat jadi PPPK.
“Ada kongkalikong, sehingga pedagang di pasar tiba-tiba jadi PPPK,” kata Kamran.
Sebelumnya, saat Raker dan Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI dengan KemenPAN-RB, BKN, dan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) di Senayan, Rabu (12/6), Kamran sudah bersuara lantang mengenai masalah tersebut.
Dia mengatakan, operator bisa menghapus data honorer yang sudah lama mengabdi, diganti dengan honorer baru.
“Operator sangat penting. Dia bisa mengganti dapodik, diganti orang baru,” kata Kamran.
Kecurangan atau manipulasi dengan modus seperti itu, kata Kamran, bisa terjadi karena ada peran penguasa di daerah. Kamran saat itu bercerita, pernah ada kasus seorang pedagang di pasar, yang tidak pernah menjadi tenaga honorer, tiba-tiba diangkat menjadi ASN.
“Orang jualan di pasar, tidak pernah jadi honorer, tiba-tiba jadi pegawai, karena ada tingkat (akses dengan) penguasa. Yang seperti ini jangan terjadi lagi,” cetus mantan anggota DPRD Anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow itu.
Saat RDPU pada Rabu, Kamran kembali menyoroti soal pendataan honorer. Dia mengatakan, data jumlah honorer naik turun tergantung kepentingan penguasa di daerah.
“Jumlah honorer up and down, menjelang pilkada jumlah honorer bertambah,” cetusnya.
“Ini rumit, Pak. Selama pemerintah tidak menyediakan lapangan kerja, masalah ini tidak akan selesai,” kata Kamran. (*)
Artikel ini telah tayang di JPNN.com dengan judul "Pendaftaran PPPK 2024 Belum Jelas, Pimpinan Honorer Bicara Keras",