BACA JUGA:Terkait Dugaan Tindak Pidana Dana Hibah Panwaslu OKI, Kejari Periksa Tirta Arisandi
“Yang baru digarap sekitar 10 hektaran, tapi rencananya yang dipetakan pakai koordinat sekitar 300 hektar itu yang diklaimnya. Itu semua tanah masyarakat, tidak ada lahan kosong, sudah 1 bulan ini digarap tanpa persetujuan serta sosialisasi dengan masyarakat, mereka langsung saja. Mereka bilang ada plasma, tapi alat berat sudah pada datang belum ada keputusan, kami tidak bisa melakukan apa-apa,” ungkapnya.
Masyarakat merasa dirugikan, berdasarkan informasi dari Camat Pangkalan Lampam tanah milik masyarakat diduga dijual belikan oleh oknum kepala desa tanpa bermusyawarah dengan seluruh warga Desa Darat.
“Kami datangi Pak Camat, kata beliau tanah sudah dijual oleh oknum dengan catatan 147 surat yang ditandatangani oleh Pak Camat yang ada SPH, sedangkan yang dicaplok itu tanah rakyat semua,” ujarnya.
Di sisi lain, Camat Pangkalan Lampam, Richard, mengaku turut menandatangani surat tersebut.
“Intinya permasalahan itu di desa, kita selaku kecamatan mengalir saja. Jika masalah surat, kita sebatas mengetahui. Terkait masalah demo itu hak dari setiap masyarakat dalam menyampaikan pendapat di ruang publik,” kata Richard saat dihubungi via WhatsApp.
Sementara itu, Pj. Bupati Asmar Wijaya melalui Asisten 1 Pemkab OKI Antonius menyampaikan, pihaknya sudah menerima dan mencatat aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat Desa Darat dan akan segera memanggil pihak-pihak terkait untuk melakukan klarifikasi.
Sampai berita ini diturunkan, belum ada konfirmasi atau informasi lanjutan dari pihak yang diduga melakukan pencaplokan tanah warga tanpa izin tersebut. (*)