Wamen Dikdasmen Nyatakan Bakal Angkat Guru Swasta Menjadi ASN

KORANHARIANMUBA.COM, - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) memastikan bakal memberikan banyak bantuan pada lembaga sekolah swasta, mulai dari PAUD hingga Sekolah Menengah Atas (SMA). 

Bantuan ini diberikan mulai dari perbaikan sekolah sampai kemudahan pengangkatan guru menjadi aparatur sipil negara (ASN). 

Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamen Dikdasmen) Atip Latipulhayat mengatakan bantuan ini seusai dengan arah Presiden Prabowo Subianto. 

Di mana pemerintah sudah selayaknya bermitra dengan swasta dalam berbagai urusan, termasuk mendidik anak.

BACA JUGA:Penuhi Kebutuhan Donor Darah, Pemkab melalui PMI Muba Kerjasama dengan Perusahaan

BACA JUGA:Rayakan HUT ke-129, BRI Tawarkan Progam Special BRIguna, Suku Bunga Mulai dari 8,129% dan Diskon biaya Provisi

“Misal terkait dengan PPPK ini, kami sudah datang ke berbagai tempat. Intinya nanti guru PPPK ini setelah diangkat menjadi ASN dapat bekerja kembali di pendidikan swasta tempat dia berasal,” kata Atip ditemui di Kota Bandung, Jumat (29/11/2024). Regulasi ini, kata Atip, sedang diselesaikan oleh pemerintah sehingga pelaksanaannya berjalan dengan lancar. Harapannya, dalam waktu dekat semua rencana tersebut bisa berjalan lancar. Di sisi lain, pemerintah juga mempersiapkan anggaran lebih dari Rp20 triliun untuk memperbaiki sekolah milik swasta yang alami kerusakan.

Selama ini banyak masukan dari pemilik sekolah yang menyebut bangunannya sudah harus direhabilitasi, tetapi, terkendala dana. Itu sebabnya sebagai pemerintah, Kemendikbud mulai melakukan pendataan dan sudah ada sekitar 11 ribu lembaga pendidikan swasta yang bisa mendapatkan bantuan tersebut.

"Jadi, rehabilitasi untuk fasilitas pendidkan bukan hanya pemerintah, tetapi juga swasta," ujarnya.

Menurutnya, sejak lama jumlah sekolah swasta di Indonesia angkanya jauh lebih banyak ketimbang sekolah yang dikelola pemerintah. Maka tidak mungkin pemerintah tidak bermitra dengan swasta. 

"Apalagi sejarah membuktikan ini pengelolaan pendidikan di negeri ini banyaknya adalah swasta," tuturnya. (*)