Pihak Ketiga Belum Ada Pembayaran, Sejumlah Kontraktor Bakal Aksi Damai

Reporter: Reno |

Editor: Yudistira |

Senin , 06 Jan 2025 - 21:07

Kontraktor di Banyuasin Bakal Gelar Aksi Damai, Pertanyakan Pembayaran pihak ketiga (foto ist)--

pihak ketiga belum ada pembayaran, sejumlah kontraktor bakal aksi damai                             koranharianmuba.com - sejumlah kontraktor di bumi sedulang setudung banyuasin berencana akan melakukan aksi damai di kantor pemda.
terkait belum dibayarnya pengerjaan proyek tahun 2024 oleh pemerintah kabupaten banyuasin.
"iya rencananya demo, rabu nanti," kata idrus kontraktor lokal. 
rencana demo itu dilakukan bersama kontraktor lokal lainnya, untuk mempertanyakan pembayaran proyek oleh pemkab banyuasin.
baca juga:akses jalan desa karang ringin di muba terputus, warga harapkan cepat tanggap
baca juga:palembang bank sumsel babel (pbs) berjaya, garuda jaya tunduk dengan skor telak 0-3 di proliga 2025 
"itu jadi alasan kita berdemo, mengapa belum dibayarkan. padahal sudah tahun 2025," terangnya.
pastinya agar kejadian serupa tidak terulang kembali pada tahun tahun berikutnya, karena dapat menyulitkan para kontraktor lokal.
tentunya dengan belum dibayar proyek itu, kata idrus membuat mereka selaku kontraktor menanggung beban hutang dan memutar modal.
"kemudian kesulitan untuk bayar upah pekerja," keluhnya.
harusnya pemerintah kabupaten banyuasin memberikan solusi terhadap kontraktor lokal, sehingga jangan sampai di gantung seperti ini.
"selain itu juga, belum dibayarnya uang proyek itu karena lemahnya koordinasi antar organisasi perangkat daerah (opd), salah satunya badan pengelolaan keuangan dan aset daerah," imbuhnya.
sebagai contoh, beberapa kontrak yang siap dibayar pada tahun 2024 yang lalu justru tertunda akibat kendala teknis di bank.
sementara itu sekda banyuasin erwin ibrahim mengatakan kalau pihaknya sudah menginformasikan kepada seluruh opd dilingkungan pemkab banyuasin untuk segera mengurus proses pembayaran kepada pihak ketiga.
"itu sudah kita informasikan jauh jauh hari," katanya.
informasi itu di sampaikan melalui surat edaran sekda banyuasin selaku ketua tpad pada tanggal 30 oktober lalu, kemudian surat edaran bupati tanggal 7 november dan terakhir surat edaran mendagri pada 13 desember.
erwin menambahkan banyak faktor penyebab hal sph, salah satu faktor terbesar adalah banyaknya pengajuan pencairan kegiatan yang di ajukan oleh opd ke bpkad dan bank sumsel di penghujung tahun.
seharusnya dapat diajukan sejak awal, dan adanya pergantian petugas baru  oleh pihak bank sumsel pangkalan balai.
"sehingga petugas baru agak kewalahan memproses pencairan itu," katanya.
selain itu, untuk kegiatan yang bersumber dari apbd tetap akan pemkab bayar di tahun 2025 dan skema sumber dana sudah disiapkan melalui dana dbh kblb yang akan dibayarkan di tahun 2025 pada anggaran perubahan.
"kami telah menugaskan bpkad dan tim, untuk berkonsultasi ke pihak kementerian keuangan terkait kegiatan yang bersumber dari dana dau untuk melakukan proses pembayaran," pungkasnya.(*)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Koran Harian Musi Banyuasin 07 January 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan