Kades Binggung Aplikasi Transaksi Non Tunai di Lahat Kerap Tuai Hambatan

Reporter: Boim |

Editor: Imran |

Minggu , 23 Mar 2025 - 19:40

BUKBER, Ketua FKKD Se- Kabupaten Lahat Melakukan Kegiatan Bukber (foto ist)--

KORANHARIANMUBA.COM,- Semenjak aplikasi transaksi non tunai diluncurkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lahat melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMDes), rupanya menuai keluhan atau menjadi hambatan setiap Pemerintah Desa (Pemdes) akan menjalankannya.

Ketua Forum Komunikasi Kepala Desa (FKKD) Kikim Selatan, Bambang Heriadi ST membenarkan, bahwasanya masing-masing Ketua Forum dari 24 Kecamatan menyatakan hal serupa.

"Yang mana, setiap kali akan melakukan transaksi selalu menemui kendala, disamping persoalan sumber daya manusia (SDM) belum memadai," ucapnya.

Bahkan, forum kades menyampaikan secara tertulis untuk mengevaluasi transaksi non tunai, terutama masih ditemui kendala-kendala dilapangan.

"Nah, dengan demikian agar kiranya untuk di evaluasi jajaran DPMDes berkoordinasi Bank Sumsel Babel Cabang Lahat," papar Kades Jagabaya ini didampingi Ketua FKKD Kota Lahat, Tanseri Gasali dan FKKD Merapi Timur, Aldiansah.

Dia menjelaskan, paling menjadi sorotan adalah ketersediaan SDM di desa yang belum memungkinkan, karena untuk melakukan transfer non tunai masih dilakukan, oleh Kades dan Kaur Perencanaan maupun Bendahara.

"Kemudian, sering matinya lampu berakibat lemahnya sinyal bahkan sampai hilang. Sistem tersebut memang dirancang untuk mempermudah dalam proses transaksi keuangan desa, akan tetapi justru memperlambat transaksi sehingga realisasi juga terhambat," imbau dirinya.

Sehingga, sambungnya, acapkali menemui jalan buntu ketika mencoba melakukan proses transaksi.

Belum lagi banyaknya program keuangan online lainnya sehingga membingungkan.

"Sekiranya kepada pihak DPMDes Lahat untuk dapat mempertimbangkan serta mengevaluasinya, jangan sampai gegara ini laporan keuangan sekaligus administrasi menjadi terganggu, akibatnya terhambatnya pencairan dana desa ataupun bantuan lainnya," terang Bambang Heriadi.

Ditambahkan Aldiansah, secara garis besar dengan adanya aplikasi transaksi non tunai ini, memang mempermudah didalam melakukan kegiatan tanpa memegang uang cash.

"Hanya saja, kendala yang seperti disebutkan saudara Bambang selalu menjadi aktor utamanya, belum lagi SDM belum mumpuni atau menguasainya," pungkas dia. (*)

kades binggung aplikasi transaksi non tunai di lahat kerap tuai hambatan                            koranharianmuba.com,- semenjak  aplikasi transaksi non tunai diluncurkan pemerintah kabupaten (pemkab) lahat melalui dinas pemberdayaan masyarakat desa (dpmdes), rupanya menuai keluhan atau menjadi hambatan setiap pemerintah desa (pemdes) akan menjalankannya.
ketua forum komunikasi kepala desa (fkkd) kikim selatan, bambang heriadi st membenarkan, bahwasanya masing-masing ketua forum dari 24 kecamatan menyatakan hal serupa.
"yang mana, setiap kali akan melakukan transaksi selalu menemui kendala, disamping persoalan sumber daya manusia (sdm) belum memadai," ucapnya.
bahkan, forum kades menyampaikan secara tertulis untuk mengevaluasi transaksi non tunai, terutama masih ditemui kendala-kendala dilapangan.
baca juga:tempati rumah dinas: wawako prabumulih sebut rumah masyarakat, hanya menumpang
baca juga:konten daging sepanci, hd : wong nyari duit, kito dipermaluke 
"nah, dengan demikian agar kiranya untuk di evaluasi jajaran dpmdes berkoordinasi bank sumsel babel cabang lahat," papar kades jagabaya ini didampingi ketua fkkd kota lahat, tanseri gasali dan fkkd merapi timur, aldiansah.
dia menjelaskan, paling menjadi sorotan adalah ketersediaan sdm di desa yang belum memungkinkan, karena untuk melakukan transfer non tunai masih dilakukan, oleh kades dan kaur perencanaan maupun bendahara.
"kemudian, sering matinya lampu berakibat lemahnya sinyal bahkan sampai hilang. sistem tersebut memang dirancang untuk mempermudah dalam proses transaksi keuangan desa, akan tetapi justru memperlambat transaksi sehingga realisasi juga terhambat," imbau dirinya.
sehingga, sambungnya, acapkali menemui jalan buntu ketika mencoba melakukan proses transaksi.
belum lagi banyaknya program keuangan online lainnya sehingga membingungkan.
"sekiranya kepada pihak dpmdes lahat untuk dapat mempertimbangkan serta mengevaluasinya, jangan sampai gegara ini laporan keuangan sekaligus administrasi menjadi terganggu, akibatnya terhambatnya pencairan dana desa ataupun bantuan lainnya," terang bambang heriadi.
ditambahkan aldiansah, secara garis besar dengan adanya aplikasi transaksi non tunai ini, memang mempermudah didalam melakukan kegiatan tanpa memegang uang cash.
"hanya saja, kendala yang seperti disebutkan saudara bambang selalu menjadi aktor utamanya, belum lagi sdm belum mumpuni atau menguasainya," pungkas dia. (*)