Wahyu Sanjaya Kritisi Keterlambatan DBH dan Dorong Pemkab OKI Tingkatkan Komunikasi dengan Pemerintah Pusat

KORANHARIANMUBA.COM,- Anggota DPR RI Daerah Pemilihan (Dapil) Sumatera Selatan II, H Wahyu Sanjaya, menyoroti permasalahan keterlambatan penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat kepada daerah.

Hal ini diungkapkannya saat melakukan kunjungan kerja ke Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) dan diterima langsung oleh Bupati OKI, Muchendi, beserta jajarannya.

BACA JUGA: Jalan Antar Desa di Kecamatan Sungai Lilin Ini Ternyata Dibangun dari DBH Sawit

Kunjungan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat komunikasi antara legislatif pusat dan pemerintah daerah, terutama dalam menghadapi tantangan efisiensi anggaran dan pembangunan infrastruktur.

Bupati OKI, Muchendi, menekankan pentingnya sinergi antara Pemkab OKI dan DPR RI, khususnya dalam menjawab tantangan pembangunan di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang sedang diterapkan.

"Di tengah kondisi keuangan saat ini, pertemuan seperti ini menjadi jawaban atas tantangan pembangunan di tengah efisiensi," ujarnya pada Selasa 08 April 2025.

Muchendi menambahkan bahwa kehadiran anggota DPR RI tidak hanya membawa semangat silaturahmi, tetapi juga komitmen untuk membantu pembangunan di Kabupaten OKI.

BACA JUGA:Ada Kendaraan Milik Anggota Dewan Disaat Polres Lubuklinggau Gerebek Gelanggang Adu Ayam

Pemkab OKI sendiri telah melakukan berbagai penyesuaian terhadap kebijakan nasional, terutama terkait efisiensi anggaran sesuai arahan Presiden. Anggaran yang sebelumnya dialokasikan untuk kegiatan seremonial kini dialihkan untuk pembangunan infrastruktur dasar, kesehatan, pendidikan, serta penguatan ekonomi masyarakat.

Kondisi infrastruktur di beberapa wilayah OKI, seperti jalan dan jembatan yang rusak dan berdampak langsung pada aktivitas masyarakat, menjadi perhatian bersama dalam pertemuan tersebut.

"Saya berharap dengan adanya komunikasi aktif dengan pusat, khususnya DPR RI, dapat menjadi solusi pembiayaan untuk perbaikan infrastruktur," beber Muchendi, berharap perbaikan infrastruktur dapat segera terealisasi melalui skema pendanaan pusat maupun daerah dan berdampak positif pada perekonomian masyarakat.

Sementara itu, anggota DPR RI, H Wahyu Sanjaya, menyatakan pemahamannya mengenai beban daerah dalam mengelola anggaran yang terbatas, sebagai anggota Komisi XI DPR RI yang membidangi keuangan. "Kunjungan ini bukan sekadar formalitas, tapi bentuk komitmen kami untuk menyerap dan menyuarakan aspirasi daerah. Salah satunya bagaimana OKI bisa tetap membangun meski fiskal terbatas," jelasnya.

Wahyu Sanjaya secara khusus menyoroti keterlambatan penyaluran dana dari pusat dan pemangkasan Dana Bagi Hasil (DBH) sebagai tantangan besar yang dihadapi banyak daerah, termasuk OKI.

BACA JUGA:Lonjakan Sampah dan Kabel Udara Semrawut Menjadi Sorotan Anggota Dewan Palembang

"Saya akan memperjuangkan alokasi yang adil agar daerah seperti OKI, yang memiliki wilayah luas dan kebutuhan infrastruktur mendesak, dapat terbantu. Saya akan bantu semaksimal mungkin agar kebutuhan daerah bisa sampai ke pusat," tegasnya.

Lebih lanjut, Wahyu Sanjaya mengajak Pemerintah Kabupaten OKI untuk memperkuat komunikasi lintas sektor dan menjalin koordinasi yang berkelanjutan dengan pemerintah pusat.

BACA JUGA:Akses Jalan Sekayu - Pali Rusak, Ini Kata Anggota Dewan Provinsi

"Semua harus membuka ruang komunikasi lebih luas, baik melalui jalur formal maupun informal. Jangan sampai kebutuhan masyarakat tertunda hanya karena kurangnya koordinasi antar lembaga," imbuhnya. Ia juga menekankan komitmen antara DPR RI dan Pemkab OKI untuk terus bersinergi dalam merumuskan kebijakan dan solusi yang tepat bagi pembangunan daerah.

Dengan komunikasi yang terbuka dan kerja sama yang erat, diharapkan berbagai permasalahan pembangunan di Kabupaten OKI dapat diatasi secara efisien dan berkelanjutan. (*)