Sambangi Kantor LKPP RI, Pemkab Musi Banyuasin Minta Pendampingan PBJ

Masifkan Serapan APBD 2024

HARAINMUBA.BACAKORA.CO - Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) mempunyai peranan penting untuk memaksimalkan serapan APBD. 

Nah untuk di tahun Anggaran (TA) 2024 ini Pj Bupati Apriyadi Mahmud melakukan percepatan pembangunan pertumbuhan ekonomi melalui tata kelola PBJ yang baik.

Salah satu upaya konkrit tersebut dilakukan Pj Bupati Apriyadi dengan meminta pendampingan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) RI yang dalam kesempatan ini mendatangi langsung Kantor LKPP RI di Jakarta, Jumat 12 Januari 2024. 

"Kunjungan kerja ke LKPP ini dalam rangka konsultasi dan koordinasi selain terkait optimalisasi tata kelola pengadaan barang dan jasa pemerintah agar semakin  kredibel, berkualitas dan mempercepat menggerakkan ekonomi daerah, juga antisipasi berbagai tantangan sekaligus  hambatan yang akan muncul dikemudian hari," ungkap Pj Bupati Apriyadi Mahmud. 

BACA JUGA:Sriwijaya FC Berhasil Kantongi 3 Poin, Coach Sriwijaya FC Hendri Susilo: Anak-Anak Tetap Fokus

BACA JUGA:Jembatan Tanah Kering di Kecamatan Pulau Rimau Segera Dilakukan Perbaikan

Menurutnya, ada beberapa hal yang dibahas dalam pertemuan tersebut, pertama mengenai komitmen Pemkab Muba untuk terus meningkatkan percepatan pembangunan pertumbuhan ekonomi melalui tata kelola PBJ yang baik.

"Kami selalu berkomitmen laksanakan tata pemerintahan yang baik dan bersih "Good Governance and Clean Government, dengan kontrol dan pengawasan dalam menjalankan fungsinya dapat bimbingan dan pendampingan dari LKPP ini kaitan dengan adanya perubahan aturan dan regulasi pengadaan barang dan jasa," jelas Apriyadi

Ia mengungkapkan keinginannya agar di tahun 2024 ini percepatan penyerapan APBD yang bertujuan supaya bisa menggerakkan ekonomi daerah dan hasil pembangunannya bisa segera terlaksana langsung dirasakan oleh masyarakat. 

"Untuk percepatan penyerapan anggaran ini kami membutuhkan dukungan advokasi dalam hal sertifikasi uji komptensi, pembinaan SDM dan juga pemberian arahan, terutama peningkatan kompetensi SDM bidang pengadaan barjas pemerintah," terangnya.

BACA JUGA:Debit Air Sungai Musi Naik, Khawatir Kota Palembang Banjir, Ini Arahan PJ Walikota Palembang

Kemudian, Apriyadi meminta kepada LKPP RI agar  memberikan dukungan pendampingan tata kelola PBJ yang lebih cepat, murah dan lebih mutakhir dalam proses pengadaan barang dan jasa saat ini.

"Mudah-mudahan Muba terus berproses menjadi piloting e-katalog, sinkron program dan sinkron kebijakan antara Pemkab Muba dengan LKPP," ungkapnya.