Pemkot Palembang dan Kemensos Dirikan Sekolah Rakyat, Solusi Pendidikan Gratis untuk Warga Prasejahtera

--

KORANHARIANMUBA.COM — Pemerintah Kota Palembang menggandeng Kementerian Sosial Republik Indonesia dalam mewujudkan pendirian Sekolah Rakyat, sebuah lembaga pendidikan berbasis asrama yang menyasar anak-anak dari keluarga prasejahtera.

Program ini sejalan dengan visi “Palembang Cerdas”, dan dinilai sebagai terobosan dalam mengatasi persoalan kemiskinan sekaligus memperluas akses pendidikan berkualitas.

“Spirit dari Sekolah Rakyat mengusung semangat pemberdayaan sosial dan pengentasan kemiskinan,” ujar Sekretaris Daerah Kota Palembang, H. Aprizal Hasyim, usai pertemuan dengan Kepala Sentra “Budi Perkasa” Kemensos RI, pada Rabu 7 Mei 2025.

BACA JUGA:Dukung Penuh Kegiatan Edukatif dan Inspiratif Organisasi Pelajar

BACA JUGA:Pemkab Muba Bersama PT. Indomarco Prismatama Bakal Adakan Pelatihan untuk Para UMKM di Muba

Menurut Aprizal, Sekolah Rakyat akan menjadi solusi nyata bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu yang selama ini terpinggirkan dari sistem pendidikan formal. Pemkot Palembang telah menyiapkan lahan seluas 2 hingga 3 hektare untuk mendukung pembangunan sekolah tersebut, yang akan mencakup jenjang SD dan SMP.

“Semua kebutuhan siswa—dari makan, asrama, hingga pendidikan—ditanggung sepenuhnya oleh negara,” tegas Aprizal.

Untuk jenjang SMA, koordinasi akan dilakukan bersama pemerintah provinsi mengingat kewenangan pendidikan tingkat atas berada di tingkat provinsi.

Seluruh pembangunan fisik dan fasilitas sekolah akan ditangani oleh Kemensos melalui Sentra Budi Perkasa. Sementara itu, Pemkot Palembang sedang melakukan inventarisasi aset-aset yang dapat dialihfungsikan menjadi lokasi sekolah.

“Kami tidak ingin ada anak di Palembang yang putus sekolah hanya karena alasan ekonomi,” kata Aprizal.

Lebih dari sekadar sekolah, Sekolah Rakyat juga akan menjadi pusat pembinaan bagi anak-anak yang pernah tersandung kasus pelanggaran hukum. Program ini akan diperkuat melalui kerja sama dengan Yonif Raider 200 guna membentuk karakter dan disiplin siswa.

“Bukan dalam konteks menghukum, tetapi menanamkan nilai-nilai religius, kedisiplinan, nasionalisme, dan kepedulian sosial. Anak-anak ini tidak gagal, mereka hanya butuh kesempatan kedua,” jelas Aprizal.

Program Sekolah Rakyat akan segera dibahas dalam rapat lintas sektor bersama Kementerian Hukum dan HAM, Komnas HAM, Dinas Pendidikan, serta tokoh masyarakat.

Wali Kota Palembang, Ratu Dewa, telah menyatakan dukungan penuh terhadap inisiatif ini sebagai bagian dari visi besar “Palembang Cerdas” dan “Palembang Peduli”.

“Ini bukan sekadar membangun sekolah, tetapi membangun harapan dan masa depan Palembang yang inklusif, cerdas, dan bermartabat,” pungkas Aprizal.(*)

 

Tag
Share
Berita Terkini
Berita Terpopuler
Berita Pilihan