Nih Dengar Kata Ahli Bidang Investasi Bisnis, Sebut Tidak Ada Larangan Akuisisi Perusahaan Tidak Sehat

Reporter: Boim |

Editor: Imran |

Jumat , 01 Mar 2024 - 22:48

Suasana sidang pemeriksaan perkara di PN Palembang Kasus dugaan korupsi akuisisi saham PT SBS (Foto Ist).--

nih dengar kata ahli bidang investasi bisnis, sebut tidak ada larangan akuisisi perusahaan tidak sehat                             harianmuba.bacakoran.co - pembuktian perkara kasus dugaan korupsi akusisi saham pt satria bahana sarana (sbs) oleh pt bukit asam (pt ba) tbk, berlangsung selama dua hari berturut-turut.
bahkan, sidang yang digelar pada kamis 29 januar 2024 kemarin berlangsung hingga pukul 23.30 wib dengan agenda mendengarkan keterangan ahli. 
sementara, ahli yang didatangkan oleh penuntut umum kejaksaan tinggi (kejati) sumsel, kemarin adalah ahli pada bidang investasi bernama dr eko sembodo. 
pada keterangan sidang yang digelar hingga larut malam tersebut, ahli dr eko sembodo menyebut bahwa pengakuisisian saham bisa dilakukan meski perusahaan yang diakuisisi tersebut dalam keadaan sakit. 
baca juga:jelang ramadan 1445 hijriyah, tim satgas pangan turun kelapangan, tidak ditemukan mafia sembako 
baca juga:tim divisi administrasi kanwil kemenkumham sumsel sambangi lapas narkotika muara beliti
diterangkan ahli dr eko sembodo, yakni perusahaan yang diakuisisi tersebut kondisi keuangan yang tidak sehat sekali pun. 
menurut pendapat ahli, terutama menyangkut manajemen bisnis tidak hanya terjadi pada usaha-usaha swasta namun bisa juga dilakukan usaha milik pemerintah. 
diakuinya, perusahaan milik pemerintah seperti bumn dalam upaya mengakuisisi sebuah perusahaan haruslah dibuat suatu studi kelayakan sebagai acuan dasar akuisisi. 
"karena, akuisisi adalah pengambilan hal dari satu perusahaan atau dibeli saham kepemilikan oleh perusahaan lainnya, jadi tidak terfokus hanya antar perusahaan swasta saja," terang ahli dr eko sembodo.
baca juga:selisih paham, oknum pelajar nyaris rusuh 
ia mencontohkan, jika pihak perusahaan milik pemerintah atau bumn melakukan akuisisi melalui anak perusahaannya.
maka, lanjut ahli juga harus dilakukan kajian yang bisa dilakukan oleh induk perusahaan bumn itu sendiri atau melalui anak perusahaannya. 
masih menurutnya, dari kajian itu ditemukan beberapa faktor diantaranya kondisi keuangan perusahaan yang akan diakuisisi sedang tidak baik-baik saja. 
"meski begitu, tidak ada larangan mengakuisisi perusahaan yang tidak sehat, tetapi dianjurkan agar jangan diambil karena ada resikonya," ujarnya.
baca juga:tingkatkan kapasitas dan kualitas, pemprov sumsel adakan bimtek akuntansi dan pelaporan sipd ri 
sama halnya mengenai pertanyaan penuntut umum, terkait akuisisi saham perusahaan yang sedang sakit apakah menyebabkan kerugian negara.
di hadapan majelis hakim tipikor palembang diketuai pitriadi sh mh, ahli menjawab tidak ada hubungan dengan kerugian negara.
sebab, masih menurut ahli akuisisi adalah investasi sehingga investasi tidak ada hubungan sama sekali dengan kerugian negara.
"akuisisi adalah investasi, jadininvestaso tidak berhubungan dengan kerugian negara," ujar ahli dr eko sembodo menegaskan.
baca juga:berikut prediksi wajah-wajah bakal duduk di dprd sumsel, dapil 9 sumsel
di persidangan, ahli dr eko sembodo juga mengatakan bahwa mengakuisisi perusahaan tidak harus ada perbandingan dari perusahaan lain. 
hingga saat ini, persidangan lanjutan masih berlangsung dengan mendengarkan keterangan ahli lainnya yang dihadirkan oleh penuntut umum.
adapun dalam perkara menjerat empat orang terdakwa yaitu, milawarma (mantan direktur utama pt ba), nurtima tobing (mantan analis bisnis madya pt ba yang juga wakil ketua tim akuisisi penambangan pt ba).
kemudian, anung dri prasetya (mantan direktur pengembangan usaha pt ba), saiful islam (ketua tim akuisisi penambangan  pt ba).
tindak pidana korupsi yang dimaksud, diantaranya tidak melakukan proses akuisisi saham pt sbs oleh perusahaan pertambangan bumn di sumsel sebagaimana prosedurnya. 
lalu, para terdakwa juga didakwa tidak menerapkan studi kelayakan terhadap proses akuisisi saham, sehingga diduga telah merugikan keuangan negara yang cukup fantastis, yakni senilai rp162 miliar.
pada perkara ini, kelima terdakwa oleh jpu disangkakan melanggar, primair pasal 2 ayat (1) atau subsider pasal 3 jo pasal 18 uu no.20 tahun 2001 tentang perubahan atas uu no.31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 kuhpidana. (*)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Harian Musi Banyuasin 02 Maret 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan