Pj Gubernur Sumsel Agus Fatoni Benahi Penunjukkan Pj Kepala Daerah yang Sempat Jadi Polemik

Reporter: Boim |

Editor: Imran |

Jumat , 22 Mar 2024 - 20:35

Pj Gubernur Sumsel Agus Fatoni saat sambutan (Foto Ist).--

pj gubernur sumsel agus fatoni benahi penunjukkan pj kepala daerah yang sempat jadi polemik                            harianmuba.bacakoran.co - penunjukkan penjabat (pj) kepala daerah di sumsel yang sempat menjadi polemik lantaran jabatan yang ditinggal pejabat sebelumnya diisi oleh pelaksana tugas (plt) saat ini sudah ditertibkan oleh pj gubernur sumsel agus fatoni. 
seluruh jabatan yang sebelumnya ditinggal oleh pejabat yang menjabat pj kepala daerah sudah diisi oleh pelaksana harian (plh) sesuai dengan permendagri no.4 tahun 2023 tentang penjabat gubernur, penjabat bupati dan penjabat wali kota. 
adapun jabatan yang dimaksud yakni kepala dinas perdagangan sumsel yang ditinggal ahmad rizali yang menjabat pj bupati muara enim kini diisi oleh plh, henny yulianti. 
lalu, jabatan kepala dinas pendidikan sumsel yang ditinggal oleh teddy meilwansyah yang menjabat pj bupati oku diisi oleh plh, sutoko. 
baca juga:patroli, unit reskrim polsek muara kuang amankan pemuda bawa sajam 
baca juga:pj gubernur agus fatoni launching calendar of event south sumatra 2024
lalu, jabatan kepala dinas penanaman modal perizinan terpadu satu pintu (dpmptsp) yang ditinggal lusapta yudha kurnia sebagai pj wali kota pagar alam kini diisi oleh plh, deva octavianus coriza. 
pj gubernur sumsel, agus fatoni mengatakan kepala organisasi perangkat daerah (opd) yang menjadi pj bupati atau wali kota harus fokus dengan jabatannya sebagai kepala daerah. 
"maka ditunjuklah plh, bukan plt. jabatan plt itu kalau orangnya tidak ada. saat ini, seluruhnya sudah plh semua," kata fatoni saat dibincangi, selasa 19 maret 2024. 
menurutnya dalam undang-undang nomor 30 tahun 2o14 tentang administrasi pemerintahan, bahwa pelaksana harian (plh) melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan sementara.
baca juga:warga desa gajah mati tidak lagi kesulitan sinyal, sudah dilakukan pemasangan tower 
baca juga:cuma modal hp, bisa raup saldo dana jutaan rupiah per hari!
sementara itu pelaksana tugas (plt) melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan tetap.
hal ini diperkuat lagi melalui surat edaran kepala bkn untuk pejabat pembina kepegawaian instansi pusat dan daerah bernomor1/se/i/2021 tentang kewenangan pelaksana harian dan pelaksana tugas dalam aspek kepegawaian. 
didalamnya, berisi pedoman mengenai penunjukkan pelaksana harian atau pelaksana tugas bagi mereka, yang dalam hal ini berhalangan karena menjadi penjabat kepala daerah. didalamnya dijelaskan pula bagaimana aturan ini mengikat kewenangan dari plh dan plt.
sementara dalam permendagri no.4 tahun 2023 pasal 13 menyebut (1) asn yang diangkat menjadi pj bupati dan pj wali kota, tetap menduduki jpt pratama; (2) dalam pelaksanaan tugasnya, pj bupati dan pj wali kota bertanggungjawab kepada menteri melalui gubernur; (3) jpt pratama yang pejabatnya diangkat menjadi pj bupati dan pj wali kota, jabatannya diisi dengan pelaksana harian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan (4) dalam hal jpt pratama yang diangkat menjadi pj bupati dan pj wali kota berasal dari sekretaris daerah jabatannya diisi dengan penjabat sekretaris daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
dirinya juga menegaskan akan memberikan perhatian khusus terhadap hal tersebut sebagai upaya pembenahan administrasi yang ada di lingkungan pemprov sumsel.
"kami berkomitmen untuk membenahi administrasi yang kurang sesuai jadi semua berjalan berdasarkan aturan yang sudah dibuat," tandasnya. 
diberitakan sebelumnya, penunjukkan penjabat (pj) kepala daerah di sumsel sempat menimbulkan polemik di kalangan masyarakat lantaran jabatan eselon ii yang ditinggal oleh pj bupati atau wali kota diisi oleh pelaksana tugas (plt). 
hal ini mendapat respons dari sejumlah kalangan mulai dari aktivis antikorupsi, akademisi hingga pengamat pemerintahan.
mereka berpendapat, jajaran pemprov sumsel tidak cermat dalam melakukan rotasi jabatan tersebut. bahkan sebagian lagi menilai, status pj kepala daerah yang disandang pejabat eselon ii tersebut gugur lantaran jabatan mereka yang diisi oleh plt membuat status strukturalnya sebagai kepala dinas tidak melekat. (*)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Koran Harian Musi Banyuasin 23 Maret 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan