Serentak Se-Indonesia, Satgas Kemenag Provinsi Sumsel Lakukan Pengawasan Rumah Pemotongan Hewan

Reporter: Boim |

Editor: Imran |

Kamis , 04 Apr 2024 - 21:50

SATGAS Halal Provinsi Sumsel melakukan Pengawasan Terhadap RPH Gandus (foto ist).--

serentak se-indonesia, satgas kemenag provinsi sumsel lakukan pengawasan rumah pemotongan hewan                            harianmuba.bacakoran.co - satgas halal kantor wilayah kementerian agama provinsi sumatera selatan, melakukan pengawasan sertifikasi halal pada rumah potong hewan (rph) kota palembang di kecamatan gandus, kamis, 4 april 2024. 
pengawasan rph ini merupakan bagian dari kampanye wajib halal oktober (who) 2024. kegiatan ini dilaksanakan secara serentak se-indonesia.
hadir dalam kunjungan ke rph tersebut, perwakilan bidang pengawasan jph badan penyelenggara jaminan produk halal (bpjph) kemenag ri, giri cahyono, dinas ketahanan pangan dan peternakan provinsi sumatera selatan, drh imam muliawan dan dr. drh. jafrizal, lppom mui, dan instansi terkait lainnya. 
dalam kesempatan tersebut, giri cahyono mengatakan, bpjph terus melakukan kampanye hingga batas akhir wajib halal, 17 oktober 2024 mendatang.
baca juga:pemudik mulai melintas di jalinteng sanga desa, mobil pribadi bernopol luar daerah 
baca juga:siapa dia? wanita cantik mulai sosialisasi cakada di banyuasin, baliho mulai terlihat 
"saat ini bpjph secara serentak melakukan kampanye wajib halal oktober 2024 di 1.068 titik di 34 provinsi, sekaligus melaksanakan pengawasan kepada rph baik yang sudah bersertifikat halal maupun yang belum bersertifikat halal," ungkapnya.
menurutnya, kegiatan ini sebagai upaya dalam mengedukasi dan mengajak masyarakat, khususnya pelaku usaha untuk segera melakukan sertifikasi halal terhadap produknya.
"karena per tanggal 18 oktober 2024, jika produk yang diedarkan tidak tersertifikasi halal, maka akan ada sanksinya. ini adalah amanat undang-undang nomor 33 tahun 2014," ungkapnya.
"kewajiban sertifikat halal tahap pertama ini diterapkan bagi usaha mikro, kecil, dan pelaku usaha di luar usaha mikro dan kecil," katanya lagi.
baca juga:ingatkan seluruh anggota pramuka tidak khawatir dengan perkembangan gerakan pramuka 
baca juga:ini beberapa manfaat berpuasa dirasakan oleh penderita gerd, bisa atur pola makan 
dijelaskannya, ada tiga kelompok produk yang harus sudah bersertifikat halal seiring dengan berakhirnya penahapan pertama tersebut.
"pertama, produk makanan dan minuman. kedua, bahan baku, bahan tambahan pangan, bahan penolong untuk produk makanan dan ketiga jasa terkait makan dan minuman termasuk jasa sembelisan," ucap giri cahyono secara rinci.
sementara itu, ketua satgas halal sumsel, h win hartan, melalui sekretaris satgas halal, yauza effendi menyampaikan, pentingnya sertifikasi halal rph bagi pelaku usaha yang akan mensertifikasi produk mereka, khususnya yang berasal dari olahan daging.
"pelaku usaha butuh informasi tentang pedagang daging yang dagingnya berasal dari rph, karena rph ini wajib bersertifikat halal yang dikeluarkan bpjph," kata yauza. 
baca juga:waspada! aksi penipuan di toko emas terekam cctv, tukar emas palsu dengan yang asli 
baca juga:listrik byarpet dipastikan berkurang, pj apriyadi tuntaskan pengalihan listrik mep ke pln 
usai melakukan pengawasan di rph, tim lanjut bergerak melakukan pengawasan dan sosialisasi ke pasar tradisional di kota palembang.
sebelumnya, bpjph kementerian agama dan direktorat jenderal bina keuangan daerah kementerian dalam negeri menyosialisasikan penganggaran apbd untuk pembiayaan fasilitasi sertifikasi halal bagi pelaku usaha. 
sekretaris bpjph, ea chuzaemi abidin mengatakan, melalui sosialisasi ini, diharapkan implementasi permendagri bisa menjadi perhatian kepala daerah untuk penganggaran fasilitasi sertifikasi halal. 
"termasuk, sertifikasi halal rph, dikarenakan rph adalah hulu bagi pelaku usaha untuk mensertifikasi produk-produknya yang mengandung unsur daging," kata chuzaemi. 
sedangkan, plh dirjen bina keuangan daerah, horas maurits panjaitan menegaskan, komitmen kemendagri untuk terus mendukung program sertifikasi halal khususnya melalui implementasi permendagri 15/2023.
"upaya ini dilakukan dengan mendorong penganggaran sertifikasi halal di ruang lingkup pemda di seluruh indonesia. beberapa strategi dan langkah dari kemendagri yang dilakukan adalah melakukan sosialisasi," kata horas. (*)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Koran Harian Musi Banyuasin 05 April 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan