Ratusan Pewarta Gelar Aksi Damai di DPRD Sumsel

Reporter: Boim |

Editor: Imran |

Rabu , 29 May 2024 - 20:53

Ratusan pewarta menggelar aksi damai di depan Gedung DPRD Sumsel terkait Kajian ulang RUU Penyiaran (Foto Ist).--

HARIANMUBA.BACAKORAN.CO - Ratusan jurnalis media cetak, elektronik, online di Provinsi Sumatera Selatan yang tergabung dalam berbagai organisasi pers menggelar aksi damai, Rabu 29 Mei 2024.

Aksi damai pewarta ini berlangsung di depan halaman Gedung DPRD Sumsel tersebut diterima langsung oleh Ketua DPRD Sumsel Hj RA Anita Noeringhati bersama sejumlah anggota DPRD lainnya.

Dalam tuntutannya perwakilan insan pers menyuarakan dan mendesak wakil rakyat untuk mempertimbangkan atau mengkaji ulang draf revisi Undang Undang (UU) Penyiaran dan memastikan setiap perubahan yang dilakukan harus mendukung kebebasan pers.

"Tuntutan ini harus disetujui guna memperkuat peran media sebagai pengawas sosial dan mendorong transparansi serta akuntabilitas keterbukaan informasi publik," ujar David salah seorang reporter di Sumsel yang juga menjabat sebagai Ketua IJTI Sumsel saat orasi di depan Gedung DPRD Sumsel.

"Kami menyerukan kepada seluruh elemen masyarakat dan akademis pemangku kepentingan lainnya agar bersama-sama menolak draf revisi RUU Penyiaran yang mengancam kebebasan pers dan demokrasi di Indonesian," tambahnya.

Sebab seperti diketahui, di dalam draf revisi RUU Penyiaran tersebut, terdapat sejumlah pasal yang dianggap dapat membelenggu kemerdekaan pers dan kebebasan berpendapat, bahkan melemahkan demokrasi.

Salah satunya, adalah substansi Pasal 50 B ayat (2) huruf c terkait larangan liputan investigasi jurnalistik.

"Apa yang sedang terjadi saat ini di DPR sangat bertolak belakang dengan semangat demokrasi. Oleh sebab itu, kami tegas menolak draf yang mencantumkan pasal-pasal yang bisa digunakan untuk membatasi hak masyarakat memperoleh informasi," kata kordinator lapangan, yang juga tokoh senior PWI Sumsel, Oktaf Ryadi.

Koalisi Pers Sumsel sendiri, terdiri dari berbagai unsur organisasi profesi dan organisasi media di Sumsel.

Mulai dari PWI Sumsel, AJI Palembang, IJTI Sumsel dan PFI Palembang. Ada pula SMSI Sumsel, JMSI Sumsel dan AMSI Sumsel.

ratusan pewarta gelar aksi damai di dprd sumsel                            harianmuba.bacakoran.co - ratusan jurnalis media cetak, elektronik, online di provinsi sumatera selatan yang tergabung dalam berbagai organisasi pers menggelar aksi damai, rabu 29 mei 2024.
aksi damai pewarta ini berlangsung di depan halaman gedung dprd sumsel tersebut diterima langsung oleh ketua dprd sumsel hj ra anita noeringhati bersama sejumlah anggota dprd lainnya.
dalam tuntutannya perwakilan insan pers menyuarakan dan mendesak wakil rakyat untuk mempertimbangkan atau mengkaji ulang draf revisi undang undang (uu) penyiaran dan memastikan setiap perubahan yang dilakukan harus mendukung kebebasan pers.
"tuntutan ini harus disetujui guna memperkuat peran media sebagai pengawas sosial dan mendorong transparansi serta akuntabilitas keterbukaan informasi publik," ujar david salah seorang reporter di sumsel yang juga menjabat sebagai ketua ijti sumsel saat orasi di depan gedung dprd sumsel.
baca juga:nah loh, dirjen pajak dan eks pejabat esdm diperiksa kejati sumsel
baca juga:pemprov bersama bi perwakilan sumsel kolaborasi libatkan pelajar kendalikan inflasi 
"kami menyerukan kepada seluruh elemen masyarakat dan akademis pemangku kepentingan lainnya agar bersama-sama menolak draf revisi ruu penyiaran yang mengancam kebebasan pers dan demokrasi di indonesian," tambahnya.
sebab seperti diketahui, di dalam draf revisi ruu penyiaran tersebut, terdapat sejumlah pasal yang dianggap dapat membelenggu kemerdekaan pers dan kebebasan berpendapat, bahkan melemahkan demokrasi. 
salah satunya, adalah substansi pasal 50 b ayat (2) huruf c terkait larangan liputan investigasi jurnalistik. 
"apa yang sedang terjadi saat ini di dpr sangat bertolak belakang dengan semangat demokrasi. oleh sebab itu, kami tegas menolak draf yang mencantumkan pasal-pasal yang bisa digunakan untuk membatasi hak masyarakat memperoleh informasi," kata kordinator lapangan, yang juga tokoh senior pwi sumsel, oktaf ryadi.
baca juga:ups, ducati bikin situasi tidak pasti, kenapa?
baca juga:ganda putra indonesia, mohammad ahsan/hendra setiawan berikan pesan berkela, di sungapore open 2024  
koalisi pers sumsel sendiri, terdiri dari berbagai unsur organisasi profesi dan organisasi media di sumsel. 
mulai dari pwi sumsel, aji palembang, ijti sumsel dan pfi palembang. ada pula smsi sumsel, jmsi sumsel dan amsi sumsel. 
organisasi profesi penyiar radio persiari dan organisasi pengelola radio swasta prssni. tak terkecuali iwo sumsel dan forum pers mahasiswa sumsel yakni fkpms. 
kordinator aksi dari aji palembang, bubun kurniadi mengungkapkan aksi damai ini akan pula melibatkan seluruh elemen konten kreator dan youtuber di palembang. 
baca juga:beginilah kondisi pasar tradisional sekayu, kadang rami dan terkadang sepi 
baca juga:tim teknis pemkot palembang geledah diskotek darma agung 41 club
sebab, dalam draf ruu bermasalah tersebut, nantinya juga akan membatasi konten yang beredar di media sosial. 
"hal inilah yang kami nilai juga akan membelenggu kebebasan berpendapat. oleh sebab itu, kita sepakat menolak draf revisi ini, terlebih setelah mencantumkan pasal yang multitafsir," kata bubun. 
rencananya, dalam aksi ini juga akan digelar pertunjukkan pantomim dari pegiat seni di kota  palembang. 
sementara, ketua dprd sumsel, hj ra anita noeringhati sangat mengapresiasi penyuaraan yang dilakukan oleh para insan pers di sumatera selatan.
"kami mengapresiasi penyuaraan kawan-kawan pers dan akan membawa suara kalian semua ke dpr ri. mungkin bukan saya yang membawa tetapi ada perwakilan saya yang akan membawa suara kalian semua ke pusat," ujarnya menyambut aspirasi para awak media.
dewan pers akhirnya memberikan tanggapan atas revisi ruu penyiaran yang disusun oleh dpr melalui komisi i untuk menggantikan uu nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran.
saat  jumpa pers yang digelar di gedung dewan pers, jl. kebon sirih, jakarta, selasa 14 mei 2024, ketua dewan pers, ninik rahayu, menyampaikan bahwa upaya merevisi sebuah undangundang sejatinya merupakan hal yang biasa.
akan tetapi, dewan pers menilai beberapa pasal dalam ruu tersebut bertabrakan dan kontradiktif dengan uu nomor 40 tahun 1999 tentang pers. 
dewan pers bersama konstituen menolak revisi ruu ini karena tidak sesuai dengan prinsip-prinsip kemerdekaan pers. (*)