Ada "Jalur Khusus" PPDB 2024 Tingkat SMA/SMK Provinsi Sumsel Dianggap Langgar Hukum

Reporter: Boim |

Editor: Imran |

Rabu , 05 Jun 2024 - 20:53

Penerimaan Peserta Didik Baru tingkat SMA dan SMK di Provinsi Sumsel tahun 2024 diduga banyak kejanggalan (foto ist).--

ada "jalur khusus" ppdb 2024 tingkat sma/smk provinsi sumsel dianggap langgar hukum                             harianmuba.bacakoran.co - penerimaan peserta didik baru (ppdb) tingkat sma dan smk di provinsi sumsel tahun 2024, diduga banyak kejanggalan yang mengarah kecurangan dan terindikasi melanggar hukum.
"kami menemukan adanya indikasi yang melanggar hukum," kata ketua forum kerukunan mahasiswa  palembang (fkmp), ahmad wahyudi nopri annas.
pelanggaran hukum itu kata ahmad wahyudi, terjadi pada norma dalam permen pendidikan dan kebudayaan ri nomor 1 tahun 2021.
tentang peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan republik indonesia nomor 1 tahun 2021 tentang penerimaan peserta didik baru pada taman kanak-kanak.
baca juga:listrik di ogan ilir kembali padam
baca juga:kolaborasi dispusip dan dinkominfo muba segera terapkan aplikasi srikandi 
sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, dan sekolah menengah kejuruan.
"karena dibukanya 'jalur khusus' diluar jalur resmi diatur dalam permen nomor 1 tahun 2021 tersebut," bebernya.
dijelaskan wahyudi, kepala dinas pendidikan provinsi sumatera selatan h teddy meilwansyah, diwakili plh drs h sutoko mengatakan, ppdb sma negeri tahun ini mengacu pada 4 jalur.
masing-masing jalur yakni jalur zonasi 50 persen, afirmasi 15 persen, jalur perpindahan tugas orang tua/wali 5 persen, dan jalur prestasi 30 persen.
baca juga:tunggal putri nomor satu dunia dari korea an se young nyaris kandas di babak pertama indonesia open 2024 super
baca juga:striker atletico madrid, memphis depay akan berstatus free transfer
bahkan dijelaskan, ppdb tahun 2024 tidak ada yang memberikan kewenangan sekolah untuk melakukan tes mandiri.
"karena sekolah dilarang melakukan pungutan atau sumbangan yang terkait pelaksanaan ppdb dalam bentuk apapun," ujar wahyudi.
indikasi 'jalur khusus' tersebut kata wahyudi, juga terlihat dari pengunduran diri kepala seksi peserta didik sma di dinas pendidikan provinsi sumatera selatan, anang purnama kurniawan.
"sebagai koordinator pengaduan  terkait ppdb, anang seringkali menimbulkan konflik batin dan masalah keluarga," kata wahyudi.
baca juga:tampil di program tv nasional, ini yang disampaikan 
baca juga:pln terus bergerak lakukan pemulihan sistem kelistrikan sumbagsel
fkmp juga mempertanyakan penundaan daftar ulang ppdb 2024 di provinsi sumsel khususnya di tiga jalur lain
tiga jalur itu yakni afirmasi, dan perpindahan tugas orang tua/wali, kecuali sman sumsel  dan sons.
sedangkan, daftar ulang untuk jalur zonasi di provinsi sumsel, dilakukan pada tanggal 3-8 juni 2024. 
“penundaan ini juga menimbulkan kecurigaan adanya ketidakberesan dalam pelaksanaan ppdb 2024” beber wahyudi.
untuk itu, fkmp mendesak dan menuntut agar proses pelaksanaan ppdb tingkat sma-smk di sumatera selatan tahun 2024 ditinjau ulang.
fkmp juga meminta pemprov sumsel dan aparat penegak hukum lainnya melakukan pemeriksaan atas proses ppdb tahun ini.
terlebih, untuk mengusut tuntas dan memberikan sanksi tegas kepada kepala dan plh dinas pendidikan sumsel yang terindikasi membentuk 'jalur khusus'.
sehingga, membuat peluang adanya pungutan dan sumbangan liar, merugikan peserta didik yang berhak dan telah mencemari dunia pendidikan.
lebih lanjut fkpmk akan membuka posko pengaduan  ppdb serta melakukan aksi unjuk rasa ke semua pihak terkait, demi penegakan hukum dalam menyelamatkan marwah pendidikan indonesia. (*)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Koran Harian Musi Banyuasin 06 Juni 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan