Ini Jumlah Temuan Ombudsman PPDB, Ada 'Jalur Tikus'

Reporter: Boim |

Editor: Imran |

Minggu , 30 Jun 2024 - 21:30

OMBUSDMAN Perwakilan Sumatera Selatan (Foto Ist)--

Kepala SMA Negeri se-Kota Palembang melakukan PPDB baru jalur prestasi, dengan mengacu pada hasil rapat dewan guru yang dipimpin oleh kepala sekolah.

Serta, ditetapkan melalui keputusan kepala sekolah yang berdasarkan peringkat nilai kumulatif dari setiap bobot prestasi yang telah diverifikasi.

Apabila jumlah nilai kumulatif sama, maka diprioritaskan berdasarkan jarak terdekat dari domisili calon peserta didik ke sekolah.

3. Pengumuman calon siswa didik melalui medsos dan website resmi

Kepala SMA Negeri se-Kota Palembang mengumumkan calon peserta didik yang dinyatakan lolos seleksi, dan tidak lolos seleksi jalur prestasi berdasarkan peringkat nilai kumulatif yang memuat informasi total skor secara transparan dan akuntabel, yang dapat diakses masyarakat luas termasuk orang tua/ wali peserta didik.

Pengumuman terkait kelulusan tersebut, dilakukan dengan cara ditempel di papan pengumuman, website dan medsos sekolah serta melalui aplikasi ppdbsumsel.com.

4. Pj Gubernur Sumsel mengevaluasi dugaan maladministrasi PPDB.

Pj Gubernur Sumatera Selatan sebagai atasan para terlapor, agar melakukan evaluasi atas perilaku Maladministrasi oleh Dinas Pendidikan Provinsi Sumsel termasuk kedudukan Plh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan.

Tidak hanya pihak dinas, evaluasi juga dilakukan kepada pihak panitia PPDB di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024/2025.

Dengan melibatkan Inspektorat Provinsi Sumsel sebagai Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP), dan memberikan sanksi yang tegas sesuai dengan tingkat kesalahan yang dilakukan sebagaimana ketentuan yang berlaku.

Terhadap keempat usulan diatas, Pihak Ombudsman perwakilan Sumsel memberikan tenggat waktu selama 30 hari kerja kepada Pj Gubernur Sumsel serta pihak Dinas Pendidikan Sumsel untuk melaporkan perkembangan pada tiap-tiap tahapannya.

ini jumlah temuan ombudsman ppdb, ada 'jalur tikus'                            harianmuba.bacakoran.co - ombudsman perwakilan sumsel akhirnya memberikan beberapa poin usulan, atas dugaan kecurangan pada proses penerimaan peserta didik baru (ppdb) tingkat sma negeri di kota palembang.
hal itu berdasarkan hasil temuan hasil pemeriksaan investigasi prakarsa sendiri (iaps), yang kemudian diserahkan dalam bentuk laporan hasil pemeriksaan (lhp).
hingga akhirnya, dari informasi yang dihimpun, sabtu 29 juni 2024 hasil lhp tersebut pihak ombudsman perwakilan sumsel menemukan adanya kecurangan alias maladministrasi dalam proses ppdb khususnya di beberapa sma di kota palembang.
total 911 siswa yang seharusnya tidak lulus namun tetap dinyatakan lulus, menjadi temuan yang cukup membuat publik geleng-geleng kepala.
baca juga:dorong ponpes minhajul aulia adopsi kurikulum kekinian
baca juga:tim mulai lakukan langkah awal memadamkan api sumur minyak ilegal, bersihkan minyak mentah
lalu, poin-poin apa saja yang menjadi usulan oleh pihak ombudsman perwakilan sumsel atas dugaan kecurangan proses ppdb sma di kota palembang.
yuk simak, beberapa poin usulan perbaikan yang diajukan pihak ombudsman perwakilan sumsel hasil temuan dugaan kecurangan ppdb diantaranya terhadap 911 siswa yang dinyatakan lulus lewat 'jalur tikus' ini?
1. menganulir atau meninjau kembali proses ppdb.
pertama, pihak ombudsman ri mengusulkan agar pj gubernur sumsel melalui kepala dinas pendidikan provinsi sumsel sesuai dengan kewenangan menganulir dan/atau melakukan peninjauan kembali.
baca juga:pj bupati muba bersama forkopimda imbau masyarakat hentikan aktivitas ilegal drilling 
baca juga:etenia croft tebar pesan positif lewat karya terbaru
yang mana, anulir atau peninjauan kembali tersebut merujuk kembali atas hasil ppdb online jalur prestasi sma negeri se-kota palembang tahun ajaran 2024/2025.
2. penetapan mutlak syarat ppdb
kepala sma negeri se-kota palembang melakukan ppdb baru jalur prestasi, dengan mengacu pada hasil rapat dewan guru yang dipimpin oleh kepala sekolah.
serta, ditetapkan melalui keputusan kepala sekolah yang berdasarkan peringkat nilai kumulatif dari setiap bobot prestasi yang telah diverifikasi.
baca juga:167 kk terdampak banjir yang signifikan 
baca juga:polres muba lakukan penyelidikan terhadap sumur muba yang terbakar 
apabila jumlah nilai kumulatif sama, maka diprioritaskan berdasarkan jarak terdekat dari domisili calon peserta didik ke sekolah.
3. pengumuman calon siswa didik melalui medsos dan website resmi
kepala sma negeri se-kota palembang mengumumkan calon peserta didik yang dinyatakan lolos seleksi, dan tidak lolos seleksi jalur prestasi berdasarkan peringkat nilai kumulatif yang memuat informasi total skor secara transparan dan akuntabel, yang dapat diakses masyarakat luas termasuk orang tua/ wali peserta didik. 
pengumuman terkait kelulusan tersebut, dilakukan dengan cara ditempel di papan pengumuman, website dan medsos sekolah serta melalui aplikasi ppdbsumsel.com.
baca juga:arutmin gelar pemeriksaan kesehatan gratis untuk ibu hamil
baca juga:jerman menyingkirkan denmark di 16 besar euro 2024
4. pj gubernur sumsel mengevaluasi dugaan maladministrasi ppdb.
pj gubernur sumatera selatan sebagai atasan para terlapor, agar melakukan evaluasi atas perilaku maladministrasi oleh dinas pendidikan provinsi sumsel termasuk kedudukan plh kepala dinas pendidikan provinsi sumatera selatan.
tidak hanya pihak dinas, evaluasi juga dilakukan kepada pihak panitia ppdb di lingkungan dinas pendidikan provinsi sumatera selatan tahun 2024/2025.
dengan melibatkan inspektorat provinsi sumsel sebagai aparatur pengawas internal pemerintah (apip), dan memberikan sanksi yang tegas sesuai dengan tingkat kesalahan yang dilakukan sebagaimana ketentuan yang berlaku.
terhadap keempat usulan diatas, pihak ombudsman perwakilan sumsel memberikan tenggat waktu selama 30 hari kerja kepada pj gubernur sumsel serta pihak dinas pendidikan sumsel untuk melaporkan perkembangan pada tiap-tiap tahapannya.
sebelumnya, ombudsman ri sumsel menerima beberapa laporan masyarakat terkait dugaan pelanggaran dalam proses seleksi ppdb khususnya pada jenjang sma di kota palembang tahun 2024. 
karena laporan terus bertambah, ombudsman meyakini maladministrasi yang terjadi berdampak luas sehingga diputuskan untuk dilakukan iaps.
"ombudsman telah melakukan pemeriksaan terhadap para pihak antara lain plh kepala dinas pendidikan provinsi sumsel selaku terlapor i dan seluruh kepala sman di kota palembang selaku terlapor ii, dan inspektorat provinsi serta aplikator pt sudasa selaku pihak terkait," kata kepala ombudsman perwakilan sumsel adrian agustiansyah, saat gelar rilis pada jumat 28 juni 2024 kemarin.
adrian mengatakan, ombudsman juga telah melakukan pemeriksaan sejumlah dokumen dan menemukan ada ketidaksesuaian antara lain hasil verifikasi nilai kumulatif pendaftar jalur prestasi oleh pihak sekolah dengan pengumuman via aplikasi ppdbsumsel.com. 
sebagian calon peserta didik baru yang tidak masuk perangkingan berdasarkan verifikasi sekolah, dinyatakan lulus oleh aplikasi ppdbsumsel.com. 
"bahkan di sebagian sekolah, ada calon peserta didik baru (cpdb) yang tidak mendaftar namun dinyatakan lulus dalam pengumuman tersebut," terangnya. 
dari hasil permintaan keterangan dan pemeriksaan ombudsman, ditemukan bahwa ada intervensi langsung yang dilakukan pihak dinas pendidikan kepada pihak sekolah dalam menetapkan kelulusan cpdb pada hampir seluruh sekolah. 
"ombudsman merekapitulasi temuan tersebut dan mendapatkan cpdb yang harusnya tidak lulus namun dinyatakan lulus total berjumlah 911 orang," ungkap adrian.
sehingga berdasarkan temuan hasil pemeriksaan, perwakilan ombudsman ri sumatera selatan memberikan tindakan korektif sebagai upaya perbaikan.(*)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Koran Harian Musi Banyuasin 01 Juli 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan