Datangi Kantor Dirjen Migas Kementerian ESDM, PJ Bupati Kebut Tata Kelola Sumur Minyak Warga

Reporter: Boim |

Editor: Imran |

Jumat , 05 Jul 2024 - 18:46

Pj Bupati Muba H Sandi Fahlepi, Datangi Kantor Minyak dan Gas Bumi Kementrian ESDM (foto ist).--

datangi kantor dirjen migas kementerian esdm, pj bupati kebut tata kelola sumur minyak warga                             harianmuba.bacakoran.co - pengajuan tata kelola sumur minyak masyarakat yang sudah dimulai sejak dua tahun lalu, kini lebih masif lagi didorong oleh pj bupati sandi fahlepi agar realisasinya bisa segera dirasakan.
pemerintah kabupaten muba telah melakukan berbagai upaya untuk menindaklanjuti permasalahan yang ditimbulkan dari kegiatan penambangan minyak ilegal guna menjaga keselamatan lingkungan dan masyarakat.
penjabat bupati musi banyuasin h.sandi fahlepi yang baru menjabat kurang lebih tiga bulan ini terus serius berupaya menuntaskan persoalan kerusakan lingkungan dan permasalahan lainnya dampak dari illegal drilling dan illegal refinery di kabupaten muba.
"kondisi seperti ini tidak bisa terus menerus dibiarkan, karena menyangkut dampak lingkungan dan keselamatan warga muba, apalagi setelah kejadian kemaren terjadi ledakan terbakar dan mencemari sungai dawas, ungkap  pj bupati sandi saat audiensi ke kantor dirjen minyak dan gas bumi kementerian energi dan sumber daya mineral ri, jumat 05 juli 2024. 
baca juga:soal rencana menjenguk virgoun, inara rusli belum ada rencana 
baca juga:manfaat wortel untuk kesehatan mata: fakta atau mitos?
lanjutnya, kendala yang dihadapi saat ini terkait revisi peraturan menteri esdm nomor 1 tahun 2008 tentang pedoman
pengusahaan pertambangan minyak bumi pada sumur tua yang masih terkendala di kementerian. 
ia memaparkan, konsep tata kelola yang telah disiapkan diantaranya tata kelola keselamatan kerja dan lingkungan hidup, tata kelola kontrak jasa dan perjanjian kerjasama.
"lalu, tata kelola penguatan kapasitas kelompok masyarakat dan tata kelola akses pemodalan dan kredit lunak bagi masyarakat pemilik sumur minyak. kami sangat yakin rencana tata kelola ini sudah mengakomodir perlindungan masyarakat dan lingkungan di muba," jelasnya. 
baca juga:inilah 7 alasan mengapa jengkol layak dimakan
baca juga:nah loh, dua pns oku usai jalani pemeriksaan, langsung ditahan 20 hari, dugaan kasus korupsi 20 item
ia menambahkan, berdasarkan data yang di inventarisir terdata ada sekitar 230 ribu masyarakat muba yang terlibat pada aktifitas penambangan sumur minyak. 
"ini jumlahnya sangat banyak, tentu kami sangat berharap pemerintah pusat untuk segera  mengakomodir tata kelola ini serta segera ada realisasi konkrit terkait revisi permen esdm nomor 1 tahun 2008," atau pemerintah pusat dapat menerbitkan aturan dalam bentuk lain yang untuk tata kelola yang mengakomodasi aktivitas penambangan sumur minyak masyarakat dan atau menyusun bridging policy (aturan antara) selama belum diterbitkannya aturan yang menjadi pedoman tata kelola dimaksud harapnya .
sementara itu, dirjen kementerian migas kementerian esdm, yang diwakili oleh direktur teknik dan lingkungan minyak dan gas. noor arifin muhamad st, m.sie. menyambut baik dan menyampaikan bahwa persoalan illegal drilling dan ilegal refinery di muba ini sudah sangat masif. dari sisi hulu nanti akan kita follow ke pimpinan bagaimana formula tata kelola terbaiknya karena ini menyangkut instansi terkait lintas sektoral lainnya baik sisi lingkungan, dan  diharapkan dilevel menteri koordinator akan menangani secara komprehensif.
arifin melanjutkan bahwa, peraturan menteri esdm saat ini terus digodok agar daerah mempunyai kewenanganan untuk memaksimalkan penertiban illegal drilling dan illegal refinery dan mengapresiasi upaya pj bupati muba ini yang terus aktif memperjuangkan tata kelola upaya penertiban ilegal drilling dan illegal refinery. 
baca juga:mencari smartphone dengan performa tangguh tanpa menguras dompet? poco f3 jawabannya!
baca juga:tips memilih produk perawatan kesehatan yang aman dan efektif
"komitmen pak pj bupati sandi fahlepi  untuk menjaga lingkungan dan keselamatan masyarakat muba dari dampak illegal drilling dan illegal refinery sudah maksimal, kita saat ini masih menunggu progres  penerbitan permen esdm," tutur arifin
arifin juga berharap sama agar persoalan illegal drilling dan illegal refinery di muba ini segera tuntas dengan solusi terbaik. 
mengingat perjuangan yang tak henti-hentinya dilakukan muba dalam menjaga lingkungan dan keselamatan warga dari dampak illegal drilling dan illegal refinery.
dalam kesempatan kali ini  pj bupati turut didampingi asisten bidang pemerintahan dan kesra h.yudi herzandi mh , dirut pt. petro muba khadafi, se, kadin kominfo muba herryandi sinulingga, ap, kabag hukum romasari purba, sh,mh, kabag sda yulius adi, sstp,msi, plt kabag protokol dan komunikasi pimpinan agung perdana sstp msi, kepala dinas lingkungan hidup diwakili kabid pdtl ilham ,st,msi. (*)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Koran Harian Musi Banyuasin 06 Juli 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan