Nah Loh, Kades Tak Lagi Digaji Pemda

Reporter: Admin |

Editor: Admin |

Jumat , 01 Dec 2023 - 20:41

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar.----

nah loh, kades tak lagi digaji pemda                             harianmuba.bacakoran.co - kepala desa terancam tidak lagi digaji pemerintah melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah (apbd), seperti yang selama ini terjadi. pemerintah tengah mempersiapkan aturan baru atas nasib kepala desa ini. 
namun, bukan berarti kepala desa tidak gajian lagi. melain mekanisme penggajian akan dialihkan. jikan selama ini melalui apbd, kedepan direncanakan langsung dari dana desa. 
rencana pengalihan mekanisme penggajian kepala desa dan perangkatnya ini akan dilakukan, agar desa lebih mandiri dalam mengolah dana desa. 
rencana menentukan 'saku' kepala desa akan dialihkan ke dana desa ini sudah disampaikan menteri desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi abdul halim iskandar. 
baca juga:yulian gunhar resmi nahkodai koni sumsel 2023-2027
aturan penggajian kepala desa ini sedang dibahas dalam revisi undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa. revisi undang-undang ini sedang dibahas eksekutif dan legislatif. 
mekanisme gaji kepala desa dan perangkatnya saat ini bersumber dari apbn, kemudian ditransfer ke apbd kabupaten melalui dana alokasi umum (dau). 
tentu saja penyaluran gaji kepala desa dan perangkatnya ini bertentangan dengan kemandirian desa. pasalnya, dana desa sudah langsung ditransfer ke rekening desa. 
penggajian kepala desa dan perangkatnya yang terjadi saat ini dianggap berbelit-belit. sebab harus melalui pemerintah daerah terlebih dahulu. sehingga ada anggapan kepala desa tersandera oleh kepala daerah. 
bukan tidak mungkin kepala daerah menekan kepala desa. karena hak mereka sebagai kepala desa masih harus melalui kepala daerah terlebih dahulu. 
baca juga:tindak lanjuti keluhan warga
disisi lain, seiring perubahan pembayaran gaji kepala desa, pemerintah pusat juga akan meningkatkan pengawasan penggunaan dana desa. dalam revisi uu desa yang sedang dibahas akan mencantumkan musyawarah desa sebagai forum merancang apbdesa. 
revisi uu desa inisiatif dpr ini juga mengusulkan untuk adanya penambahan dana desa, dari tadinya 8 persen dari dana transfer ke daerah, dinaikkan menjadi 20 persen. niatnya supaya ada pemerataan pembangunan di tingkat desa.
sebagai informasi, peraturan pemerintah (pp) nomor 11 tahun 2019 tentang perubahan kedua atas peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, telah mengatur besaran gaji kades.
pada pasal 81 ayat (2)a peraturan itu, kepala desa paling sedikit menerima gaji rp 2,4 juta atau 120 persen dari gaji pokok pns golongan ii/a. 
selain itu, penghasilan tetap yang diterima kepala desa serta perangkat desa ini berasal dari anggaran pendapatan belanja (apbd) desa yang bersumber dari alokasi dana desa.
baca juga:indonesia sisahkan 2 wakil 
sementara itu, sekretaris desa menerima gaji paling sedikit yang diterimanya sebesar rp 2,2 juta atau setara 110 persen dari gaji pokok pegawai negeri sipil golongan ii/a. 
terakhir, besaran perangkat desa lainnya paling sedikit rp 2 juta atau serata dengan 100 persen dari gaji pokok golongan ii/a.
belanja desa yang ditetapkan dalam apbdesa juga bisa digunakan paling banyak 30 persen dari jumlah anggaran belanja desa untuk mendanai penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa, sekretaris desa, dan perangkat desa lainnya.
sebagaimana tercantum dalam pasal 100 pp nomor 11 tahun 2019, seorang kepala desa juga mendapat tunjangan lain yang diambil dari pengelolaan tanah desa. 
dana pengelolaan ini terbagi menjadi 70 persen operasional pemerintah desa dan 30 persen untuk gaji dan tunjangan pemerintah desa. (rf)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Harian Musi Banyuasin 02 Desember 2023

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan