Ribuan Pegawai Non ASN di Muba, Menantikan Pembukaan Pendaftaran PPPK 2024

Reporter: Boim |

Editor: Imran |

Kamis , 11 Jul 2024 - 19:06

DPRD dan Pemerintah Kabupaten MUba Datangi KemenpanRB dan BKN (foto ist).--

ribuan pegawai non asn di muba, menantikan pembukaan pendaftaran pppk 2024                            harianmuba.bacakoran.co – ribuan pegawai non aparatur sipil negara (asn) di lingkunhgan pemerintah kabupaten (pemkab) musi banyuasin (muba), sumatera selatan, kini dengan penuh harap dan antusias menantikan pembukaan pendaftaran calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (pppk) tahun 2024. 
kabar ini menjadi berita gembira bagi mereka yang telah lama mengabdi sebagai tenaga honorer di berbagai instansi pemerintah.
“selain itu pula, kami merasa senang dengan pemkab muba karena mengajukan kuota pppk 2024 ini sebanyak 8 ribu formasi,” kata seorang honorer di inspektorat muba, kemarin kamis 11 juli 2024. 
"kami sangat menantikan pembukaan pendaftaran pppk 2024 ini. ini adalah kesempatan besar bagi kami untuk dapat bekerja dengan status yang lebih pasti dan memiliki jaminan masa depan yang lebih baik," ujar katanya 
baca juga:pj bupati muba h sandi tandatangani mou dengan lpp rri palembang
baca juga:petro muba holding raih penghargaan outstanding social empowerment
para pegawai non asn berharap bahwa proses pendaftaran kali ini akan berjalan lebih transparan dan efisien, sehingga dapat meminimalisir kemungkinan adanya ketimpangan atau kesulitan teknis dalam pendaftaran. 
mereka juga berharap agar seleksi dilakukan secara adil dan berbasis kompetensi. 
“sehingga, dapat terpilih mereka yang benar-benar memenuhi syarat dan memiliki kemampuan yang dibutuhkan untuk mengemban tugas-tugas pemerintahan,” tukasnya 
sebelumnya, dprd dan pemkab muba minta penerimaan tes pppk syarat dan ketentuan harus fleksibel sesuai kebutuhan daerah 
baca juga:kembangkan sarana prasarana rumah sakit, pj bupati banyuasin kunjungi kemenkes ri 
baca juga:pppk 2024 sudah dilantik, dilarang ajukan mutasi dalam keadaan apapun 
kejar target agar semua tenaga non asn bisa mengikuti tes dan menjadi pppk, dewan perwakilan rakyat daerah (dprd ) kabupaten muba bersama pemkab muba beserta forum komunikasi non asn "jemput bola" mendatangi kementerian pemberdayaan aparatur negara reformasi birokrasi (kemenpan- rb) untuk koordinasi terkait mekanisme pengadaan penerimaan pppk, rabu 03 juli 2024. 
rombongan dprd dan pemkab muba ini disambut langsung oleh staf sekretariat deputi sdm menpanrb di ruang rapat deputi sdm aparatur. 
hadir langsung dalam kesempatan tersebut, ketua dprd muba sugondo, wakil ketua i dprd muba jon kenedi, wakil ketua iii dprd muba endi susanto, kepala bkpsdm muba aidil fitri,  kabag organisasi setda muba hj nuzahrawati, hj nariman kiptiah, ketua forum komunikasi non asn muba, perwakilan penyuluhan pertanian muba.
ketua dprd h sugondo dan wakil ketua dprd muba jon kanedi berharap syarat pengadaan penerimaan tes pppk yang akan dilaksanakan nanti bisa mengakomodir semua tenaga non asn sehingga semua tenaga non asn bisa menjadi pppk tahun 2024.
baca juga:blusukan ke tegal binangun, pj bupati banyuasin pastikan perbaikan di tahun 2024
baca juga:cek mata pilih, kpu muba koordinasi dengan lapas sekayu 
jon juga mengatakan bahwa nasib tenaga non asn ini harus diperjuangkan karena tenaga non asn ini sudah mengabdi untuk daerah. selain itu, kami minta, lanjut sugondo kembalikan peraturannya ke daerah agar kebuuhannya bisa sesuai.
"kami dari dprd dan pemkab muba mengucapkan terima kasih kepada staf sekretariat deputi sdm menpanrb pak zainal yang telah menyambut baik kehadiran kami. pada prinsipnya kedatangan kami kesini ingin mendapatkan informasi yang jelas terkait ketentuan serta syarat terhadap pengadaan penerimaan tes pppk yang akan dibuka di tahun 2024 ini biar ada kemantapan bagi adik adik tenaga non asn," ungkapnya.
ungkapan senada, kepala bkpsdm muba aidil fitri menjelaskan bahwa pemkab muba, di tahun 2024 ini telah mengajukan paling besar yaitu 8.000 formasi untuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (pppk).
aidil juga minta ketentuan dan syaratnya harus fleksibelkan jangan dikunci dan harus sesuai dengan kebutuhan daerah.
baca juga:fakta soal nikotin, pakar kesehatan sebut bukan penyebab kanker 
baca juga:kawasan rumah susun bakal dilakukan revitalisasi 
"kami bkpsdm minta petunjuk teknisnya, dan formasi juga harus sesuai dengan pelaksana. selain itu, kita juga ingin tahu pola pengangkatannya bagaimana, karena mereka tenaga non asn ini sangat membantu kita pemerintah di daerah. intinya kalau belum final, fleksibelkan jangan dikunci dan harus sesuai dengan kebutuhan daerah,"tandasnya.
staf sekretariat deputi sdm menpanrb zainal mengapresiasi upaya yang telah dilakukan oleh dprd dan pemkab muba.
ia juga menyatakan dirinya siap membantu dan menyampaikan aspirasi yang disampaikan oleh dprd dan pemkab muba kepada yang membidangi hal tersebut.
"terima kasih sudah berkunjung kesini. apa yang disampaikan dprd dan pemkab muba hari ini menjadi informasi sangat berarti bagi saya. insyallah akan saya sampaikan kepada yang terkait. mudah mudahan syarat dan ketentuannya nanti fleksibel sesuai dengan kebutuhan daerah,"pungkasnya. (*)