Ini 10 Arahan Penanggulangan dan Penanganan Karhutla di Sumsel Disampaikan oleh Erlangga Hartanto
Airlangga menyempaikan 10 arahan sat dirinya memimpin apel dan simulasi Karhutla Sumsel di Griya Agung Palembang (Foto Ist).--
Pemerintah Provinsi Sumsel sendiri telah menetapkan status siaga karhutla. Hal ini dilakukan sebagai langkah antisipasi untuk mencegah terjadinya karhutla yang lebih besar.
Upaya pencegahan karhutla yang dilakukan di Sumsel antara lain dengan sosialisasi kepada masyarakat, patroli terpadu.
BACA JUGA:Pj Ketua TP PKK Sumsel Melza Elen Setiadi Buka Sosialisasi KUR Tingkatkan UMKM Perempuan
BACA JUGA:Pj Gubernur Elen Setiadi Ajak Ketua Pengadilan Tinggi Sumsel Bermitra Membangun Daerah
Sementara Kabid Humas Polda Sumsel Kombes Pol Sunarto menyebutkan Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memberikan 10 arahan dalam penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Sumsel.
Airlangga menyampaikan 10 arahan pada saat dirinya memimpin apel dan simulasi Karhutla Sumsel di Griya Agung Palembang, Sabtu 20 Juli 2024.
"Pertama soal upaya pencegahan Karhutla perlu diprioritaskan, prioritas pencegahan jangan sampai terlambat," ucapnya Airlangga juga meminta manajemen lapangan yang harus terkonsolidasi dan terorganisasi.
Jika di desa terjadi Karhutla atau ada api kecil, harus diinformasikan agar segera bisa tertangani di depan.
BACA JUGA:Waduh, 15 Hektar Lahan Gambut di Muara Medak Bayung Lencir Muba Terbakar
BACA JUGA:Personel Gabung Sat Polres Muba Datangi Kejaksaan Negeri Muba, Ini yang Dilakukan
"Semua unsur harus bergerak untuk melakukan deteksi dini, sekaligus melakukan pemantauan di area-area yang rawan titik panas (hotspot)," ungkapnya.
Dalam arahan itu, dia juga meminta jajaran di tingkatan bawah selalu memperbarui informasi terkait kondisi di lapangan dengan memanfaatkan teknologi terkini.
Berikutnya memanfaatkan teknologi untuk monitoring pengawasan dengan sistem dasbor, pemanfaatan AI (artificial intelligence) dan Penerapan BCMS (Business Continuity Management System) untuk pemulihan cepat bila terjadinya gangguan pelayanan publik.
"Unsur pemerintahan serta TNI dan Polri di bawah yaitu Babinsa, Bhabinkamtibmas, dan Kepala Desa turut dilibatkan dalam upaya pencegahan kebakaran hutan ini. Kemudian upaya pemberian edukasi juga perlu terus dilakukan," katanya.
Dia juga meminta bencana ini tidak berulang setiap tahunnya. Semua pihak harus mencari solusi permanen untuk mencegah dan menangani Karhutla di tahun-tahun mendatang.