Komitmen Menekan Tingkat Kemiskinan, Ini yang Dilakukan PJ Gubernur Sumsel

"Ada 7 kabupaten/kota yang tingkat kemiskinannya di bawah 1 digit yaitu OKU Selatan, PALI, Muara Enim,  Palembang, OKU Timur, Banyuasin dan Pagar Alam, Hanya kota Pagar Alam yang tingkat kemiskinannya lebih baik dari capaian nasional dan provinsi yaitu 8,18 persen", ungkap Elen.

Tren tingkat kemiskinan ekstrem provinsi Sumatera Selatan terus mengalami penurunan, per Maret 2024 mencapai 0,59 persen turun 4,72 persen poin dari 5,31 persen Maret 2020.

"Tingkat kemiskinan ekstrem provinsi Sumatera Selatan per Maret 2024 sudah lebih rendah dibandingkan capaian nasional yang sebesar 0,83 persen. Terdapat 14 kabupaten/kota yang angka tingkat kemiskinan ekstrem sudah berada di kisaran 0 persenan di Maret 2024." Ungkapnya 

Lalu Tingkat kemiskinan ekstrem per kabupaten/kota pada tahun 2024 yang berada di atas capaian tingkat kemiskinan ekstrim provinsi ada 5 kabupaten/kota (Lahat, Musi Rawas, OKU Selatan, Ogan Ilir dan Empat Lawang), dan 12 kabupaten/kota yang berada di bawah capaian tingkat kemiskinan ekstrem provinsi

Oleh sebab itu, merujuk Inpres Nomor 4/2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, menekankan pada beberapa hal, yaitu target 0% kemiskinan ekstrem tahun 2024.

Keterpaduan dan sinergi 3 strategi percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem. 

Tepat Sasaran dengan penggunaan data dan instrumen. 

Kolaboratif melibatkan kerjasama pemerintah pusat, pemda, dan para pemangku kepentingan, juga masyarakat.

"Upaya 3 strategi kemiskinan ekstrem provinsi Sumatera Selatan dapat dilakukan dengan, pertama menurunkan beban pengeluaran, seperti pengendalian harga bahan pokok (inflasi), Gerakan Pangan Murah (GPM), Universal Health Coverage (UHC), bantuan pendidikan melalui pembiayaan operasional pendidikan, "ucapnya 

Lalu Kedua adalah meningkatkan pendapatan bantuan usaha ekonomi produktif bagi warga miskin, pengembangan usaha kecil dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha menengah, dan pelatihan pemberdayaan masyarakat 

"Selanjutnya yang ketiga pengurangan kantong-kantong kemiskinan, yang dapat dilakukan dengan optimalisasi pembangunan infrastruktur dasar (akses air minum dan sanitasi layak), Gerakan Pembangunan Sanitasi Serentak, Gerakan Bedah Rumah Secara Serentak dan Penanganan Rumah Tidak Layak Huni", sambung Elen.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala OJK Sumsel Babel Arifin Susanto mengungkapkan pertemuan kali ini merupakan rapat pembahasan sekretariat bersama yang kedua kalinya. 

Dimana kegiatan ini bertujuan untuk memajukan perekonomian dan menekan inflasi di Sumsel.

Sementara Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Sumsel Moh Wahyu Yulianto menyampaikan BPS telah menghitung kemiskinan makro dari bulan Maret hingga September 2024.

Penghitungan ini secara periodik sudah dilakukan, dengan pendekatan ekonomi.