Penyuluhan Hukum Serentak di 6 Titik Wilayah untuk Tingkatkan Kesadaran Masyarakat

Reporter: Boim |

Editor: Imran |

Rabu , 14 Aug 2024 - 20:31

Penyuluhan Hukum Serentak (Foto Sumeks.co).--

penyuluhan hukum serentak di 6 titik wilayah untuk tingkatkan kesadaran masyarakat                            harianmuba.bacakoran.co - dalam rangka memperingati hari pengayoman ke-79 tahun 2024, kantor wilayah kementerian hukum dan ham sumatera selatan menggelar kegiatan penyuluhan hukum serentak (luhkumtak) pada selasa, 13 agustus 2024. 
kegiatan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam mendukung tercapainya indonesia emas 2045 dengan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.
penyuluhan ini dilakukan secara serentak di 33 kantor wilayah kemenkumham di seluruh indonesia dengan melibatkan 158 titik pelaksanaan dan menargetkan sebanyak 7.900 peserta.
kepala divisi pelayanan hukum dan ham kantor wilayah kemenkumham sumsel, ika ahyani kurniawati, dalam sambutannya menjelaskan bahwa di wilayah sumatera selatan, penyuluhan hukum dilaksanakan di enam titik, yang terbagi menjadi tiga lokasi oleh kantor wilayah sumsel dan tiga lainnya oleh organisasi pemberi bantuan hukum (pbh).
baca juga:seluruh korban tenggelam akibat jembatan lalan ambruk, sudah ditemukan tim sar gabungan 
baca juga:rumah mewah milik bos illegal mining di muara enim digeledah tim satgas gabungan 
tiga titik yang dilaksanakan oleh kantor wilayah kemenkumham sumsel adalah: kantor camat ilir timur 1, kota palembang - di sini, penyuluhan dihadiri oleh 100 peserta yang berasal dari perwakilan 11 kelurahan di ilir timur 1.
kelurahan plaju darat, kota palembang - penyuluhan di sini juga melibatkan 100 peserta dari warga setempat.
kelurahan talang semut, kota palembang - sebanyak 100 orang turut serta dalam kegiatan ini.
sementara itu, tiga titik lainnya yang dilaksanakan oleh organisasi pbh adalah:
baca juga:pilkada 2024, dpd pks muba siap mengerahkan kekuatan untuk pemenangan hj lucianty dan h syafarudin
baca juga:khidmat, apel besar gerakan pramuka di halaman kantor bupati oki 
desa surau, kabupaten ogan komering ulu (oku) - dilaksanakan oleh lbh geradin baturaja dengan 50 peserta.
kelurahan kalidoni, kota palembang - dilaksanakan oleh ylbhi lbh dengan 30 peserta.
desa lais, kabupaten musi banyuasin - dilaksanakan oleh lbh musi banyuasin dengan 50 peserta.
dalam penyuluhan di kantor camat ilir timur 1, ika ahyani memberikan apresiasi kepada camat it 1 dan seluruh jajaran yang telah menyukseskan acara ini.
menurutnya, pemilihan kantor camat ilir timur 1 sebagai lokasi pertama penyuluhan hukum merupakan bentuk penghormatan atas kerjasama yang baik dari pihak kecamatan.
"pagi ini kantor camat ilir timur 1 menjadi tempat kehormatan karena menjadi lokasi pertama penyuluhan hukum. apresiasi kami berikan kepada bapak camat it 1 beserta seluruh jajaran yang telah menyukseskan acara ini," ujar ika.
ika juga berharap bahwa melalui penyuluhan ini, masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam memberikan masukan terhadap rancangan peraturan presiden tentang kepatuhan hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dan pelaksanaan hukum.
menurutnya, partisipasi publik sangat penting untuk memperbaiki dan menyempurnakan substansi dalam aturan tersebut, sehingga bisa lebih efektif dalam meningkatkan kepatuhan hukum di masyarakat.
tema yang diangkat dalam kegiatan penyuluhan hukum serentak ini adalah "partisipasi publik terhadap rancangan peraturan presiden tentang kepatuhan hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dan pelaksanaan hukum."
tema ini dipilih untuk menekankan pentingnya kesadaran hukum di kalangan masyarakat, terutama dalam proses pembentukan dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan.
sekretaris camat ilir timur 1, indrajaya, juga turut mengapresiasi kegiatan ini dan berharap bahwa penyuluhan hukum ini dapat memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap hukum.
menurutnya, kegiatan seperti ini sangat penting untuk menciptakan masyarakat yang lebih taat hukum dan mengurangi pelanggaran hukum di lingkungan sekitar.
kepala badan pembinaan hukum nasional (bphn) kemenkumham, widodo ekatjahjana, yang membuka secara resmi kegiatan penyuluhan hukum serentak ini, menekankan bahwa tingkat kepatuhan hukum di masyarakat masih kurang, sehingga banyak terjadi pelanggaran.
ia berharap bahwa melalui diskusi dan partisipasi aktif dalam rancangan peraturan presiden ini, masyarakat dapat lebih sadar akan pentingnya kepatuhan hukum, yang pada akhirnya akan berkontribusi pada peningkatan kualitas literasi hukum dan reformasi hukum di indonesia.
penyuluhan hukum serentak ini berlangsung dari 13 hingga 16 agustus 2024, dan diharapkan dapat membawa perubahan positif dalam kesadaran hukum masyarakat, sebagai bagian dari upaya mewujudkan indonesia emas 2045.
dengan adanya penyuluhan ini, diharapkan masyarakat dapat lebih memahami pentingnya aturan hukum dalam kehidupan sehari-hari dan lebih aktif berpartisipasi dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan. (*)