Soal Paskibraka 2024 Larangan Berjilbab, Ini Penjelasan MUI

Reporter: Boim |

Editor: Imran |

Rabu , 14 Aug 2024 - 20:38

Dugaan Larangan Jilbab Paskibraka 2024, Begini Penjelasan Ketua MUI (Foto Ist).--

soal paskibraka 2024 larangan berjilbab, ini penjelasan mui                             harianmuba.bacakoran.co - dugaan mengenai pelarangan penggunaan jilbab bagi anggota paskibraka muslimah tahun 2024 telah menjadi isu hangat di kalangan masyarakat dan media. 
ketua majelis ulama indonesia (mui) bidang dakwah dan ukhuwah, kh m cholil nafis, mengemukakan pendapatnya mengenai masalah ini.
kiai kharismatik ini menegaskan bahwa kebijakan dugaan larangan jilbab tersebut dianggap tidak sesuai dengan nilai-nilai pancasila.
"ini tidak pancasilais. bagaimanapun, sila ketuhanan yang maha esa menjamin hak melaksanakan ajaran agama," kata kh m cholil nafis dalam akun x resminya pada rabu  14 aguatus 2024
baca juga:34 personel polres muba diberikan reward dari kapolres 
baca juga:sambut hut kemerdekaan ri ke-79, kejati sumsel tanam ratusan pohon langka
pernyataan ini mencerminkan kekhawatiran mui terhadap keputusan yang dinilai mengabaikan hak asasi manusia, khususnya hak untuk menjalankan agama.
kiai cholil secara tegas meminta agar larangan berjilbab bagi paskibraka nasional segera dicabut. 
"cabut arahan larangan berjilbab bagi paskibraka," seru kiai cholil.
ia juga menegaskan bahwa jika ada paksaan untuk melepaskan jilbab, maka sebaiknya para peserta muslimah tersebut lebih baik pulang daripada dipaksa untuk bertindak bertentangan dengan keyakinan mereka.
baca juga:psbs biak makin kuat melawan psm makassar
baca juga:timnas indonesia lawan thailand di laga perdana sea v league 2024 
"atau pulang saja adik-adik yang berjilbab jika dipaksa harus membuka jilbabnya," ujarnya menambahkan.
isu ini muncul setelah laporan bahwa tidak ada satu pun anggota paskibraka putri yang terlihat mengenakan jilbab pada 13 agustus 2024. 
kejadian ini membuat banyak pihak terkejut, terutama mereka yang mengetahui bahwa selama ini penggunaan jilbab tidak menjadi masalah dalam seleksi paskibraka.
irwan indra, wakil sekretaris jenderal purna paskibraka indonesia (ppi) pusat, menceritakan pengalamannya dan perubahan yang terjadi dalam organisasi paskibraka.
baca juga:rumah mewah milik bos illegal mining di muara enim digeledah tim satgas gabungan 
baca juga:seluruh korban tenggelam akibat jembatan lalan ambruk, sudah ditemukan tim sar gabungan 
irwan yang pernah menjadi anggota paskibraka pada tahun 2001 mewakili sumatra utara mengungkapkan bahwa sejak era orde baru, penggunaan jilbab memang dilarang.
namun, kebijakan tersebut mulai berubah pada tahun 2002 ketika paskibraka nasional mulai mengizinkan penggunaan jilbab di acara-acara resmi.
"saat itu sudah dibolehkan berjilbab di daerah. di nasional sudah sejak 2002. dulu zaman orde baru memang tak boleh," jelas irwan dikutip darin republika.co.id.
irwan, yang juga aktif sebagai pembina paskibraka sejak 2016, mengungkapkan bahwa pembinaan paskibraka sempat berada di bawah kementerian pemuda dan olahraga hingga 2022, dan kemudian pindah ke badan pembinaan ideologi pancasila (bpip).
irwan juga menyebutkan bahwa selama masa jabatannya sebagai pembina paskibraka, perhatian terhadap keyakinan anggota menjadi prioritas.
"kita sudah mulai melakukan penjagaan terhadap adik-adik dari hal-hal yang bertentangan dengan keyakinan mereka. dulu ada tradisi mandi kembang dan balik celana dalam, itu konyol dan kita ubah," tambahnya. 
hal ini menunjukkan komitmen ppi untuk menghargai kepercayaan dan praktik agama masing-masing anggota.
pakaian untuk paskibraka muslimah juga menjadi perhatian. menurut irwan, beberapa penyesuaian telah dilakukan untuk menjaga aurat mereka, seperti memperpanjang rok dan menggunakan legging.
pada tahun 2021, bahkan pembawa baki bendera pusaka mengenakan jilbab.
oleh karena itu, banyak pihak merasa bingung ketika mendapati bahwa pada tahun 2024 tidak ada anggota paskibraka putri yang berjilbab.
keterkejutan tersebut memicu kekhawatiran di kalangan senior ppi di berbagai daerah.
irwan menambahkan, setelah melakukan pengecekan, diketahui bahwa 18 dari 38 provinsi mengirimkan muslimah yang berjilbab untuk menjadi petugas paskibraka pusat. 
"kita cek ke semua ppi ke provinsi. apakah benar tidak pakai jilbab? mereka ramai bersuara, 18 provinsi pakai jilbab. ada adik-adik kita yang sudah sejak sd sudah pakai jilbab," ungkap irwan.
ia meyakini bahwa penghilangan jilbab tersebut tidak mungkin dilakukan secara sukarela, melainkan karena adanya tekanan.
"nggak mungkin mereka sukarela, pasti ada tekanan," katanya. 
pernyataan ini menunjukkan bahwa ada kekhawatiran tentang adanya faktor eksternal yang mempengaruhi keputusan para anggota paskibraka untuk melepaskan jilbab mereka.
masalah ini menunjukkan adanya ketegangan antara kebijakan formal dan hak-hak individu dalam konteks keberagaman budaya dan agama di indonesia. 
dengan adanya tanggapan dari berbagai pihak, diharapkan bahwa masalah ini dapat diselesaikan dengan cara yang menghormati nilai-nilai pancasila dan hak-hak asasi manusia, serta menjaga keharmonisan dalam masyarakat. (*)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Koran Harian Musi Banyuasin 15 Agustus 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan